Di Hadapan Massa PNA

Wali Nanggroe: Kita Manangkan Partai Aceh!  

Wali Nanggroe: Kita Manangkan Partai Aceh!  
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Aceh Besar | Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar bernada lantang meminta seluruh masyarakat Aceh untuk memenangkan Partai Aceh dalam Pemilu 2019.

Permintaan disampaikan Malik Mahmud Al Haythar pada acara Milad GAM ke 42, di hadapan massa dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang hadir di halaman Makam Tengku Hasan di Tiro, Gampong Mireue, Indrapuri, Aceh Besar, Selasa (4/12/18).

Sebelumnya, Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf mengatakan, PNA akan bergabung dengan Partai Aceh (PA) apabila PA merayakan Milad Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, 4 Desember 2018. Itu sebabnya, pada perayaan Milad GAM kali ini, undangan yang hadir tidak hanya dari unsur PA, namun juga petinggi PNA.

Dalam kata sambutannya, Malik Mahmud Al Haythar mengatakan. Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk anggota DPR RI dan DPD RI, DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota se-Aceh, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Republik Indonesia Tahun 2019 akan digelar serentak secara Nasional pada Rabu, 17 April 2019.

Menurutnya, rangkaian tahapan sudah dilakukan sejak tahun ini, tepatnya pada Oktober 2017. Pesta demokrasi rakyat ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, harus berjalan dengan sukses. Rakyat Aceh dengan nyaman, tenang dan bebas memilih/menetapkan pilihannya.

“Pesan saya kepada KPA, khususnya Partai Aceh harus dapat meningkatkan suara/kursi di seluruh kabupaten/kota, dan di tingkat Pemerintahan Aceh untuk legeslatif. Hanya kemenangan Partai Aceh kita dapat menentukan arah pembangunan ekonomi dan infrastruktur Aceh mendatang, sesuai dengan cita-cita yang kita perjuangkan,” harapnya.

Selain itu, Malik Mahmud Al Haythar juga bercerita panjang terkait perjuangan GAM hingga berakhir damai dengan Pemerintah Indonesia.

Perjuangan bersenjata ini berakhir pada 15 Agustus 2005 dengan ditanda tanggani kesepakatan bersama “MoU Helsinki” antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Negara Filandia.

“Perdamaian telah berumur selama 13 tahun lamanya,  pertanyaannya adalah; apakah semua butir-butir kesepakatan MoU Helsinki dan turunannya pada Undang-Undang No.11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 telah terlaksana dan dipenuhi semuanya," ungkap Malik Mahmud Al Haytar.

Menurutnya, banyak hal yang belum terlaksana seperti persoalan Bendera sebagai wujud ke-Khususan Aceh harus segera diselesaikan agar bisa segera di-kibarkan di seluruh Aceh, dari gampong-gampong, sekolahan, kawasan perumahan dan industri, hingga perkantoran swasta dan pemerintah di Aceh.

Di mana diketahui bersama, telah ditetapkan dan disahkan oleh Parlemen Aceh dengan terbitnya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Seharusnya, Pemerintah tidak perlu terlalu sensitif dan sentimentil terhadap hal ini, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah dengan berani, tegas dan luar biasa menyelesaikan konflik bersenjata dengan GAM di Pentas Politik Dunia mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari Dunia Internasional.

“Perdamaian Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan GAM di bawah Konstitusi Negara Republik Indonesia menjadi sebuah contoh teladan dan dipelajari oleh negara-negara yang sedang menghadapi dan mengalami konflik internal bersenjata di negara mereka,” ujarnya.

Dia meminta, pemerintah wajib mengakui dan menghormati Pemerintahan Aceh dengan kewenangan yang telah diberikan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri berdasarkan keistimewaan dan sifat kekhususan yang telah dimiliki, seperti tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...