WALHI  Aceh:  Pemerintah Aceh Wajib Beri Sanksi Kepada PT. Medco E&P Malaka

WALHI  Aceh:  Pemerintah Aceh Wajib Beri Sanksi Kepada PT. Medco E&P Malaka

Aceh Timur | Terkait bau busuk yang diduga berasal dari limbah PT Medco E&P Malaka seperti yang dilaporkan warga sekitar lingkar tambang di Blok A, Desa Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur. Nah, jika terbukti maka hal itu dapat menjadi pidana lingkungan yang harus diproses secara hukum. PT. Medco E&P Malaka harus bertanggungjawab.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Muhammad Nur kepada media ini, Rabu (25/5/2019) melalui telpon seluler. Dia mengatakan Pemerintah Aceh tidak boleh diam atas pengelolaan sumber daya alam yang tidak benar dan merusak lingkungan, terlebih hak masyarakat untuk hidup sehat telah terancam akibat pencemaran limbah.

"Pemerintah Aceh harus transparan dan mempublikasi hasil uji sampel limbah yang pernah diambil pada awal bulan lalu. Karena hasil uji laboratorium tersebut penting untuk diketahui publik, termasuk masyarakat yang terkena dampak selama ini," kata Muhammad Nur.

Sambung dia, jika hasil uji sampel terbukti telah melebihi baku mutu air atau udara, maka Pemerintah Aceh harus berani mengambil langkah hukum dengan menggugat PT Medco E&P Malaka. "Atau sebaliknya, WALHI bersama masyarakat yang akan menggugat Pemerintah Aceh dan PT Medco E&P Malaka atas persoalan limbah tersebut. Sebaiknya Pemerintah Aceh dan PT Medco E&P Malaka segera menyelesaikan persoalan limbah ini sebelum muncul reaksi masyarakat yang lebih parah," harap Direktur Eksekutif WALHI Aceh.

Menurut M. Nur, pemerintah juga wajib melakukan audit lingkungan. Dokumen mengenai analisa dampak lingkungan (AMDAL)  mesti dipertanyakan, karena hingga saat ini WALHI selaku Anggota Komisi Penilaian Amdal, tidak pernah mengetahui Amdal PT Medco. Sebab menjadi syarat penting mendapatkan izin lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.

"Walhi mendorong pemerintah untuk melakukan audit lingkungan karena telah mengeluarkan limbah beracun, sehingga berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat, audit yang dilakukan merupakan perintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pasal 48 menyebutkan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup," sebut Muhammad Nur.

Tambah dia, dalam pasal 49 ayat (1) menteri wajib melakuka audit lingkungan kepada Pasal 49, huruf a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau, huruf b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup. Ayat (3), pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.***

Komentar

Loading...