Bicara di Sidang Paripurna DPRK Aceh Besar

Waled Husaini: Kalau Saya Dianggap Ban Serap, Tunggulah Kehancuran!

Waled Husaini: Kalau Saya Dianggap Ban Serap, Tunggulah Kehancuran!
Waled Husaini (Foto: kompas.com

Kota Jantho | Dugaan dan kabar tak sedap tentang adanya keretakan hubungan antara Bupati Kabupaten Aceh Besar Mawardi Ali dengan Wakil Bupati Aceh Besar Teungku Husaini Abdul Wahab atau akrab disapa Waled Husaini, kini mulai ada titik terang.

Sinyal itu terungkap saat Waled Husaini menyampaikan sambutan pada Sidang Paripurna Pembahasan APBK-P Kabupaten Aceh Besar, di Gedung DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Jum’at, 19 Juli 2019. Menariknya, sambutan yang terkesan sebagai uneg-uneg atau curahan hati (curhat) ini, disampaikan secara lugas dan tegas, dihadapan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar, unsur Muspida, para Camat, kepala dinas serta undangan lainnya.

“Hari ini saya tidak dilibatkan apapun, harusnya Wakil Bupati itu ban gandeng, bukan ban serap. Kalau saya dianggap ban serap, tunggulah kehancuran,” tegas Waled Husaini tanpa teks.

Sumber media ini menyebutkan. Sebenarnya, Bagian Humas Pemkab Aceh Besar sudah menyiapkan teks pidato dan sudah dibagikan pada pimpinan serta anggota DPRK. Namun, Waled Husaini mempersingkat sambutan (pidatonya) itu, selanjutnya menyampaikan tanpa teks. “Harusnya berbagai kebijakan melibatkan Wakil Bupati, tapi hari ini saya hanya sebagai penonton,” ungkap Waled Husaini.

Itu sebabnya, dia berharap kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar untuk mengkritik Bupati dan Wakil Bupati. “DPRK jangan diam, harus kritik kebijakan pemerintah,” ajak Waled Husaini.

Ketua Fraksi PAN DPRK Aceh Besar Muchlis Zulkifli yang dikonfirmasi media ini, Jumat (19/7/2019) malam, membenarkan adanya sambutan Waled Husaini tersebut. Dia menduga, apa yang disampaikan ulama Aceh Besar ini, merupakan puncak atau anti klimaks dari berbagai persoalan yang terjadi antara dirinya dengan Bupati Aceh Besar.

“Sebagai ulama dan Wakil Bupati Aceh Besar, saya kira Waled penuh pertimbangan sebelum menyampaikan kondisinya selama ini. Namun, bisa saja karena beliau sudah tidak tahan lagi, sehingga menumpahkan segala isi hatinya pada sidang paripurna siang tadi,” jelas Muchlis Zulkifli.

Muchlis adalah Ketua Tim Pemenangan Mawardi Ali-Waled Husaini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar pada Pilkada 2017 lalu. Namun, tak berapa lama kemudian, Muchlis beserta sejumlah tim sukses atau tim pemenangan lainnya, menarik diri alias terjadi pergesekan dengan Mawardi Ali.

Sebelumnya, MODUSACEH.CO, tanggal 11 Juli 2019, telah menurunkan liputan: “Cermin Retak” di Nanggroe Warisan Raja. Potret Dua Tahun Pemerintahan Mawardi Ali-Waled Husaini. Liputan ini mengambarkan dua tahun kepemimpinan Mawardi Ali-Waled Husaini, yang memang relatif menuai prestasi. Itu bila disandarkan pada angka statistik serta sejumlah lembaran penghargaan yang diterima. Baik di Aceh maupun nasional. Termasuk meraih WTP Kelima kali dari BPK RI.

Begitupun, dibalik semua prestasi dan prestise tadi, kepemimpinan Mawardi Ali mulai menuai kritik, jika tak elok disebut persoalan. Terutama soal sas sus, dugaan keretakannya dengan Waled Husaini. Bahkan, dengan ketua tim sukses dan sejumlah pendukung utamanya.

“Mukhlis dan Musa Bintang sudah tergeser dan terpinggirkan. Padahal, mereka berjibaku habis untuk kemenangan pasangan putih ini saat Pilkada lalu,” ujar sumber media ini di Aceh Besar, Senin, 8 Juli 2019 lalu.

Dia mengungkapkan. Keretakan mulai muncul sejak tiga bulan setelah keduanya memimpin Aceh Besar. Dan, kian meruncing hingga saat ini. “Moment PORA 2018 lalu, memang ada upaya untuk merekatkan kembali keduanya. Dan Alhamdulillah berhasil, dengan pertimbangan ada hajatan akbar tersebut. Setelah itu, keduanya bergesek kembali,” ungkap sumber terpercaya ini.

20190719-waled-husaini

Waled Husaini (Foto: dok.MODUSACEH.CO)

Kata sumber ini, penyebab “malapetaka” itu, tak lepas dari sikap dan pola kepemimpinan Mawardi Ali yang “mulai” meninggalkan Waled dalam berbagai kebijakan. Termasuk soal porsi dalam pengawasan sejumlah proyek. “Waled kalon-kalon mantong, hanjet peugah haba sapu dan hana dijok peran serta tugas (Waled hanya lihat-lihat saja, ndak bisa bicara apapun. Dia tidak diberi tugas dan peran apapun),” jelas sumber ini.

Selain itu, berbagai kebijakan strategis dan penting sering tak melibatkan Waled sehingga, peran dan fungsi Wakil Bupati benar-benar hambar. “Bahkan, ada kebijakan yang semula ditugaskan kepada Waled, tapi tetap saja di eksekusi Mawardi Ali bersama orang dekatnya,” paparnya.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, Waled mulai bereaksi. Namun, aksi ini bisa diredam H. Rusli Bintang, seorang tokoh Aceh Besar dan pengusaha nasional. “Keduanya sempat dipanggil Toke Li (sebutan Rusli Bintang) ke Jakarta dan Batam. Diingatkan dan didamaikan dengan catatan adanya komitmen untuk berbagi tugas dan peran,” ujar sumber tersebut.

Tapi, kabarnya, Toke Li juga sempat patah arang dengan kepemimpinan Mawardi Ali. Sebab, usulannya untuk memberdayakan masyarakat Aceh Besar melalui peternakan sapi, hingga kini tak dilaksanakan dan wujudkan Mawardi.

“Contoh lain adalah, saat rapat bersama kepala dinas, terkait keberangkatan Mawardi Ali melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tahun ini. Saat itu, dia mengatakan, agar semua surat-surat segera diserahkan kepada dirinya untuk didisposisi atau tanda tangan, sebab bila terjadi sesuatu ada yang bertanggungjawab. Padahal, saat itu ada Wakil Bupati,” papar sumber ini.

Secara hirarkis, harusnya saat Bupati berhalangan tugas seperti menunaikan ibadah haji, sebagai penganti adalah Wakil Bupati. “Tapi walau diam, Waled  kelihatan tersinggung. Hanya saja, karena dia seorang ulama, maka tidak meledak-ledak seperti pejabat lainnya,” ulas sumber tadi.

Terkait masalah proyek, Waled pun tak mendapat jatah apapun, kecuali gaji, tunjangan serta biaya perjalanan dinas. Sebab, semua paket diatur Kepala ULP yang juga orang Mawardi Ali. “Umumnya, Kepala ULP itu berasal dari Unsyiah Banda Aceh. Tapi Aceh Besar justeru dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan itu orang pilihan Mawardi Ali,” ungkap sumber yang juga salah seorang pejabat di Pemkab Aceh Besar ini.

Hanya itu? Tunggu dulu, kepemimpinan Mawardi Ali juga gemar menempatkan pejabat Plt hingga berkelang bulan dan tahun. Misal, Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial Aceh Besar yang sudah setahun belum dilantik pejabat tetap.

Untuk memastikan kabar burung tersebut, media ini melakukan konfirmasi kepada Mawardi Ali. Namun tak dijawab. Lalu, muncul berita kedua, 13 Juli 2019 bertajuk: Potret Dua Tahun Pemerintahan Mawardi Ali-Waled Husaini. Beredar Kabar Dugaan  Zul Bintang "Kuasai" Proyek di Aceh Besar.

Nah, berita ini rupanya mengusik dan memunculkan reaksi dari Mawardi Ali. “Menurut saya tulisan itu tidak beretika, karena sumber tidak jelas dan saya seharusnya dihubungi sebelum berita itu di buat,” kata Mawardi melalui pesan WhatsApp. Tentu hak Mawardi untuk menyatakan pendapatnya. Namun, dia lupa, sebelum berita itu diwartakan, media ini telah melakukan konfirmasi pada, Sabtu (13/7/2019), sekira pukul 17.42 WIB.

Dan hari ini, berbagai dugaan adanya keretakan antara Mawardi Ali versus Waled Husaini terjawab sudah, benar dan jelas adanya. Buktinya, terpapar dari pengakuan Waled Husaini sendiri, dihadapan pimpinan serta anggota DPRK Aceh Besar serta undangan lainnya. Apakah berita pengakuan Waled Husaini ini tak jelas sumber serta tidak beretika Pak Bupati? (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...