Terkait Qanun Poligami

Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif: Poligami Belum Tentu Disahkan

Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif: Poligami Belum Tentu Disahkan
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Musannif, SE.
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Musannif, SE mengatakan. Poligami yang rencananya akan diatur dalam qanun keluarga belum pasti akan disahkan. Itu disampaikannya pada wartawan usai mengikuti diskusi publik di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Rabu, 10 Juli 2019.

Jelasnya, peraturan tentang poligami yang akan diatur dalam qanun keluarga ini belum pasti akan disahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Tapi apabila qanun tersebut dapat membawa banyak manfaat untuk masyarakat, maka akan segera disahkan.

“Kalau kira-kira banyak membawa mudharat kepada masyarakat, ya nggak usah disahkan. Tapi mungkin, dalam bab-bab qanun keluarga lainnya, sangat bagus. Saya melihat di bab poligami ini saja terdapat pro kontra,” katanya. 

Sebab itu, berkenaan dengan qanun hukum keluarga. Pihak DPRA, 1 Agustus 2019, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Untuk mengkaji lebih dalam tentang qanun tersebut. “Nanti kita lihat bersama-sama rancangan qanunnya bagaimana. Nanti baru pihak kami, kira-kira di awal September 2019 akan memutuskan, apa perlu dilanjutkan atau tidak,” jelas Musannif. 

Politikus dari partai PPP ini mengaku, saat ini pernikahan siri yang terjadi di Aceh sangat parah. “Angka penceraian yang tinggi, nikah siri yang tinggi dapat dilihat di naskah akademik. Namun untuk jumlah pasti saya tidak tahu. Kemarin saya memdapat informasi dari Ketua Mahkamah Syar'iyah sangat tinggi, malah katanya angka penceraian di Aceh, di atas angka perceraian nasional,” ujarnya.

Selain itu, Musannif mengatakan bahwa persoalan yang terjadi tentang qanun hukum keluarga ini. Karena masyarakat dan lembaga lainnya hanya mengangkat isu poligaminya saja. “Jadi seolah-olah sesuatu hal yang menyakiti, terutama bagi hati perempuan. Sehingga menjadi viral. Padahal ada 200 pasal, yang kita bahas di dalam qanun hukum keluarga itu,” ungkapnya.

Musannif menyebutkan, poligami yang terdapat dalam qanun hukum keluarga merupakan usulan dari eksekutif. “Bukan dari kami, bukan inisiatif DPR. Saya tidak tahu eksekutif siapa yang memerintahkan hal itu. Apakah Aceh satu atau Aceh dua,” cetus Ketua Yayasan Dayah itu sambil tersenyum.

Sebelumnya dalam diskusi publik, Musanif menyampaikan. DPRA telah melakukan rapat dengan elemen lembaga yang mengatur tentang hukum syariah, kesehatan dan lainnya. "Terkait poligami kita sudah membahasnya dengan pihak terkait. Kita sudah membahas ini dengan Dinas Syariat Islam, BNN dan lainnya. Untuk mengetahui apa benar qanun ini dapat dijalankan dengan semestinya," jelasnya.

Qanun ini diajukan menjurus pada masalah yang sering terjadi di Aceh. "Di Indonesia terutama di Aceh, marak terjadi nikah siri yang berefek pada penzaliman terhadap perempuan dan anak-anak. Kita sudah bahas bersama, jika terjadi nikah siri terus menerus akan melanggar hak-hak gender dan timbulnya diskriminasi," ungkapnya.***

Komentar

Loading...