Terkait Pelaksanaan Cambuk di Lapas

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Musannif : Jika Pergub Tidak Sesuai Qanun, Kita Batalkan!

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Musannif : Jika Pergub Tidak Sesuai Qanun, Kita Batalkan!
MODUSACEH.CO/ Azhari Usman

Banda Aceh | Menyikapi Memorendum of Understanding (MoU) Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kemenkumham Aceh tentang tata cara pelaksanaan uqubat cambuk di dalam Lapas. Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Tgk. Musannif, meminta masyarakat untuk tenang dan tidak terpancing emosi, sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Cerita Musannif pada MODUSACEH.CO di Banda Aceh, Jumat (12/4/2018). Beberapa bulan lalu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, telah mengundang sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, terkait pelaksanaan hukum cambuk yang akan dilakukan di Lapas. Ketika itu, hadir Kapolda Aceh, Kejati Aceh, Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, MPU dan unsur Forkopimda. "Tanya Irwandi ketika itu, kenapa hukuman yang diberlakukan bagi pelanggar syariat harus cambuk, kenapa mesti cambuk yang ditonjolkan, padahal bisa dilakukan dalam bentuk lain," kata Musannif meniru pertanyaan Irwandi Yusuf ketika itu.

Lantas kata Musannif, pertanyaan itu dijawab Kejati Aceh. "Hukuman cambuk diberlakukan, karena cambuk yang dikedepankan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014," kata Musannif mengulangi jawaban Kejati Aceh ketika itu. Katanya, dalam pertemuan itu Irwandi Yusuf tidak pernah menyebutkan rencana mengeluarkan Pergub. "Makanya saya tekankan. Jika, isi Pergub Aceh yang dikeluarkan tidak sesuai dengan isi qanun Aceh, maka kita akan mencabut Pergub Aceh itu," tegasnya.    

Sebut Musannif, jika alasan Gubernur Aceh mengatur pelaksanaan cambuk dilakukan di Lapas, karena tidak ingin dilihat anak dibawah umur, itu bisa diterima. Namun, jika ada intervensi asing dan ada hal lain, akan menjadi catatan buruk penegakan hukum syariat di Aceh.

“Yang kita sayangkan, keluar dari mulut Pak Gubernur karena meredam protes pihak luar. Ini yang tidak bisa kita terima. Prosesi cambuk  yang selama ini diterapkan di Provinsi Aceh, tidak ada kaitannya ataupun pengaruh dengan  investor yang akan menanamkan modalnya di Aceh. Sebabnya jika sarana dan prasarana seperti listrik dan air memadai, dipastikan mareka akan melakukan investasi. Contoh, di Arab Saudi, bagaimana mereka memberlakukan hukuman qisas. Tapi, investor di sana tetap tumbuh,” ungkapnya.

Itu sebabnya, dalam waktu dekat Komisi VII DPR Aceh akan melakukan rapat untuk membahas hal tersebut. Jika, ditemukan banyak kejanggalan, dia berjanji akan memanggil dinas terkait dan mengirim surat resmi meminta Pergub ditiadakan. ”Karena kalau isi Pergub melampaui isi Qanun Aceh tentang hukum acara jinayah, maka harus kita hapus Pergub itu. Karena, secara tingkatan Qanun Aceh lebih tinggi derajatnya daripada Pergub,” tegas kader PPP itu.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...