Terkait Surat Plt Gubernnur Aceh Soedarmo

Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan: DPRA Mau Digiring Tutup Mata!

Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan: DPRA Mau Digiring Tutup Mata!
Teuku Irwan Djohan (Dok.MODUS ACEH)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kisruh politik anggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kembali memanas. Lihat saja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 disahkan, Selasa, 17 Januari 2017, kembali tertunda. Penyebabnya, Tim Banggar DPR Aceh telah menerima surat Nota Keuangan dan RAPBA 2017, yang diserahkan eksekutif atau Pemerintah Aceh. Padahal, sinkronisasi pembahasan KUA-PPAS antara DPRA dengan TAPA, belum dilakukan.

Wakil Ketua DPR Aceh Teuku Irwan Djohan mengaku,jadwal pembahasan RAPBA 2017 yang disepakati bersama-sama 4 Januari 2017 lalu, tidak bisa tercapai. Ini bukan karena kesalahan DPR Aceh. “Mulai 9-15 Januari 2017, Komisi-Komisi di DPRA tetap bekerja antara mitra,” kata Irwan Djohan, di ruang kerjanya, DPR Aceh, Banda Aceh, Senin (16/01/2017). Namun kata Irwan Djohan, dalam pembahasan antara komisi dan mitra kerja DPR Aceh, ditemukan fakta-fakta bahwa menurut penilai anggota Banggar, KUA-PPAS yang dibuat eksekutif, jauh dari sempurna. “Banyak yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Akibatnya, kesepakatan bersama KUA-PPAS yang direncanakan 11 Januari 2017, tidak bisa dilakukan. Misalnya kejangalan yang ditemukan dalam pembahasan, sebut Irwan Djohan soal gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum cukup. Tapi, disisi lain, ada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menganggarkan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) PNS, lebih mencukupi. Bayangkan, dari 12 bulan dialokasikan menjadi 14 bulan. Sedangkan gaji, ada SKPA mengalokasikan delapan bulan. “Gaji wajib, sedangkan TPK sunat,” kata kader NasDem, Irwan Djohan.

Kejanggalan lain, ada yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) yang menurut Peraturan Gubernur Aceh (Pergub)tidak boleh dibawah Rp 500 juta. “Namun DPR Aceh menemukan banyak sekali program SKPA dibawah Rp 500 juta,” ungkapnya. Begitu juga dana Otsus untuk kabupaten-kota. “Masih banyak program-program dari dinas-dinas yang menggunakan dana Otsus, itu tidak sesuai Pergub 79 tahun 2015 yang nilainya tidak boleh dibawah Rp 500 juta. Begitu juga dengan kejanggalan lain yaotu transfer dana Otsus kabupaten dan kota,” ujarnya. Makanya, Senin ini direncanakan rapat sinkronisasi dengan SKPA. Tapi, DPR Aceh menerima surat bahwa Nota Keuangan dan RAPBA 2017 sudah ada. “Kita terima surat sudah dikirim ke Sekwan RAPBA untuk disahkan. Padahal penyesuaian belum final. Jadi seakan-akan, DPRA diminta dan mau diajak untuk tutup mata. Teken saja atau setujui saja apa yang sudah dibuat eksektif,” kata Irwan Djohan.***

Komentar

Loading...