Polemik Bendera Aceh

Wakil Ketua DPA PA: Pengibaran Bendera Bulan Bintang Legal!

Wakil Ketua DPA PA: Pengibaran Bendera Bulan Bintang Legal!
Mantan Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah

Aceh Besar l Wakil Ketua DPA Partai Aceh, Mukhlis Basyah, Ssos angkat bicara terkait pelarangan pengibaran bendera Aceh berlatar Bulan Bintang.

Dia menilai pengibaran bendera Bulan Bintang sah dan legal secara hukum. Pernyataan itu disampaikan Mukhlis Basyah menanggapi, larangan pengibaran bendera Bulan Bintang di berbagai daerah di Aceh, dalam rangka Milad GAM ke 42.

“Coba tunjukan pada saya, mana aturan atau undang–undang yang melarang bendera Bulan Bintang itu tidak boleh dikibarkan. Mana Peraturan Prersiden (Perpres), mana Peraturan Menteri (Permen). Semua itu tidak ada. Artinya, tak ada dasar hukum untuk melarang pengibaran bendera tersebut,” ungkap Mukhlis Basyah pada media ini, di Kota Samahani, Aceh Besar, Selasa (4/12/18).  

Menurut mantan Bupati Aceh Besar itu, masalah bendera sebagai lambang Aceh itu diatur dalam perjanjian damai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia melalui Memorendum of Understanding (MoU) yang ditandatangi di Finlandia 15 Agustus 2005. Sebagai turunannya di atur dalam Undang-undang No. 11, tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 yang harus dipatuhi semua pihak.

Apalagi, terkait hal ini, pada pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh juga dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan, dan bendera tersebut bukan sebagai simbol kedaulatan Aceh dan tidak dilakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

“Persoalan Bendera sebagai wujud ke-Khususan Aceh telah ditetapkan dan disahkan oleh DPR Aceh dengan terbitnya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Jadi, apalagi yang harus kita takutkan. Kita punya payung hukum berupa qanun dan itu harus kita laksanakan karena perintah undang-undang,”  harap Politisi Partai Aceh itu.

Menurutnya, persoalan yang dimunculkan sekarang adalah, seolah olah qanun yang disahkan DPR Aceh harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, karena dianggab melanggar dan menyalahi aturan. Namun, faktanya Pemerintah Pusat tidak bisa menjelaskan kenapa bendera Bulan Bintang itu tidak boleh dikibarkan.

“Semasa saya masih menjabat sebagai Bupati Aceh Besar, saya selalu bersikeras tentang ini (bendera bulan bintang). Kenapa mereka (Pemerintah Pusat) menghalang-halangi kita melaksanakan UUPA yang itu dijamin secara konstitusional. Dan, kenapa mereka terlalu ikut campur mengatur kita membuat bendera, kalau memang diatur-atur suruh mereka saja yang buat. Dan, tidak usah kita diberikan ke khusussan,” tegas Mukhlis Basyah.

Menurutnya, dalam pembahasan bendera Bulan Bintang yang kini menemui jalan buntu dan diminta semua pihak untuk calling down. Dia bahkan mengaku heran dengan munculnya kata-kata colling down dalam upaya masyarakat Aceh untuk memperoleh lambangnya sendiri.

“Kalau memang kita harus colling down. Colling down dan berapa lama? Jangan seperti ini, kita terus colling down dengan tidak ada tenggat waktu. Dan, ini berembes pada mengulur-ulurnya waktu dalam mengibarkan bendera sebagai lambang Aceh,” ungkapnya.

Sebagai mantan kombatan GAM, Mukhlis merasa memperjuangkan bendera Bulan Bintang adalah harga mati. Karena, itu merupakan cita-cita seluruh rakyat Aceh dan syuhada yang telah meninggal dalam konflik berkepanjangan di Aceh.

Dia juga meminta Pemerintah Pusat tidak elergi dengan permintaan bendera Bulan Bintang. Karena apa yang telah dilakukan pemerintah dengan berani, tegas dan luar biasa menyelesaikan konflik bersenjata dengan GAM di pentas politik dunia mendapatkan apresiasi sangat tinggi dari dunia Internasional.

“Kita mengharapkan, Pak Nova (Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah) untuk menyerukan kepada seluruh instansi pemerintahan dan swasta serta Bupati/ Walikota di Aceh untuk mengibarkan bendera Bulan Bintang. Pak Nova harus berani mengambil langkah dan keputusan, menjalankan amanah undang-undang dan menunjukan sikap kita pada Pemerintah Pusat, bahwa kita adalah daerah dengan pemberlakukan kekhususan,” harapnya.

Sekedar mengulang, hingga kini bendera Bulan Bintang dilarang dikibarkan di Aceh. Bendera itu dianggap mirip bendera GAM sebelum damai dengan Pemerintah Indonesia. Memang, Aceh diberikan hak untuk memiliki bendera sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Tahun 2006. Sayang, qanun yang mengatur tentang bendera itu belum disepakati dan memilih calling down.***

 

 

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...