UUPA Dicabut, Tiga Tokoh GAM ini Kecam Jakarta

UUPA Dicabut, Tiga Tokoh GAM ini Kecam Jakarta
Modus Aceh/ Azhari Usman

Banda Aceh I Sejumlah tokoh Aceh yang terlibat dalam pendatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsingki 2005, mengecang Pemerintah RI atas pencabutan dua pasal dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Kecaman itu disampaikan sesaat setelah menggelar rapat tertutup dengan Ketua dan Wakil Ketua DPR Aceh, di Gedung DPR Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa, (17/10/17).

Salah satu tokoh Aceh itu adalah mantan Menteri Pertahanan GAM, Zakaria Saman atau Apa Karya. Dia mengatakan Pemerintah RI tidak serius memberikan kekhususan Aceh yang diatur dalam UUPA. Sebab, satu persatu pasal dalam UUPA terus dicabut. “Kalau kita tidak pertahankan, nanti dicabut lagi, “ungkapnya.

Begitupun, dia melihat Pemerintah RI terkesan tidak ikhlas memberikan wewenang kepada Aceh untuk mengatur Aceh sendiri.

“Nyoe ibarat ulee dipelheuh, tapi giku dimat (ini ibarat kepala dilepaskan, sementara ekornya dipegang). “Ujar Apa Karya.

Dia juga mengaku sedang sakit, namun tetap memenuhi undangan DPR Aceh, karena dia mengetahui agendanya membicarakan masalah UUPA yang dicabut Pemerintah RI. Masalah yang menurut Apa Karya penting, karena UUPA dihasilkan dari darah para syuhada.

”Sama-sama kita lawan Jakarta, DPR Aceh sudah benar, mereka punya hak konsitusi untuk menyuarakan ini, “jelasnya.

Mantan pendana Menteri GAM yang juga Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al- Haytar menagatakan, akan mencoba menempuh cara diplomasi untuk mengembalikan dua pasal UUPA yang telah dicabut. Baik memberikan saran-saran pada DPR Aceh untuk disampaikan pada Pemerintah RI, maupun akan mendatangi langsung Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Namun, katanya, jika jalan damai tidak dihiraukan dia mengancam akan membawa kasus itu pada lembaga internasional.

“Ini penting. Jangan sampai kita ditipu lagi kedua kali. Kalau Pemerintah RI tidak serius dengan permasalahan ini. Kita takutkan, akan terjadi lagi pemberontakan seperti dulu. “katanya.

Malahan, dia melihat banyak pasal dalam UUPA tidak sesuai dengan MOU Helsingki yang telah disepakati ketika itu. “Kita juga protes itu. “ujarnya bernada mengecam.

Mantan tokoh GAM lainnya Kamaruddin Abubakar atau disapa Abu Razak juga mengecam permainan elit Pemerintah RI hingga dua pasal UUPA telah dicabut. Dia melihat, ada unsur kesengajaan untuk mencabut kedua pasal itu.

“Makanya, DPR Aceh dan seluruh masyarakat Aceh untuk melawan pengkhianatan ini, ucapnya singkat.

Sementara itu, Ketua DPR Aceh H. Muharuddin, S. Sos mengatakan. Sengaja mengundang sejumlah tokoh GAM yang terlibat dalam perundingan MOU Helsingki, untuk meminta pendapat. Sebab, tokoh ini terlibat langsung dalam perundingan tersebut. “Intinya kita komit terhadap UUPA, kita juga komit dengan gugatan UUPA. Yang kita kritisi itu proses pencabutan yang tidak sesuai dengan aturan, “ulasnya singkat. ***

Komentar

Loading...