Breaking News

Iklan Ucapan Selamat Puasa Ramadhan
Iklan TRH sambut Puasa Ramadhan 1439

Ups! Anggota DPRA Surati Gubernur Aceh, Ada Apa?

Ups! Anggota DPRA Surati Gubernur Aceh, Ada Apa?
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Di penghujung Sidang Paripurna Khusus, terkait persetujuan DPR Aceh untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tiba-tiba kader Partai Demokrat, Jamaluddin T Muku, Jumat sore (25/8/2017) melakukan interupsi. Namun, interupsi Jamaluddin T Muku itu ditunda sementara dan dilanjutkan setelah pembacaan doa serta shalawat. Lalu, Jamaluddin T Muku membacakan isi surat yang ditujukan pada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Surat itu setebal tiga halaman.

Anggota Komisi 1 DPR Aceh ini menyoalkan belanja modal 20 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yaitu Dinas Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Kemudian Dinas Sosial, Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Koperasi dan UKM, Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Disusul Arsip dan Pustaka, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Syariat Islam, Pendidikan Dayah, Pertanahan, Baitul Mal, Badan Reintegrasi Aceh, BPSDMA, LPSDMA dan KKR Aceh.

“Sebanyak 20 SKPA ini, semua mempunyai kewenangan yang langsung berhubungan kepada masyarakat dengan berbagai program bantuan yang dinikmati oleh rakyat, yang telah memilih kami menjadi anggota DPR Aceh, juga Bapak sebagai gubernur/wakil gubernur setiap lima tahun sekali melalui pemilu,” kata Jamaluddin.

Itu sebabnya, anggota DPR Aceh tadi mengaku, ingin mengetahui di mana saja belanja modal ke-20 SKPA tersebut. Jamaluddin T Muku mempertanyakan masalah ini karena permintaan Plt Gubernur Aceh Soedarmo. “APBA 2017 kita sahkan tepat waktu, belanja modal infrastruktur harus lebih kurang 30 persen. Belanja bansos/hibah seolah-olah haram. Padahal, 20 SKPA itu semuanya bersentuhan langsung kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat,” ujar Jamaluddin T Muku.

Dia juga mengaku, Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan atau Pengusulan Program minimal Rp 500 juta, dinilai sebagai bentuk penipuan publik dan itu merupakan bentuk dari kemunduran Pemerintah Aceh. “Saran, segera cabut Pergub No 9/2017 sebelum pembahasan KU-PPAS 2018 dibahas,” kata Jamaluddin T Muku. Setelah membaca surat yang ditujukan pada Gubernur Aceh, kemudian dia diserahkan pada pimpinan sidang yang juga Ketua DPR Aceh Muharuddin.***

Komentar

Loading...