Unjuk Rasa Mahasiswa Peringati 14 Tahun MoU Helsinki

Unjuk Rasa Mahasiswa Peringati 14 Tahun MoU Helsinki
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mengelar aksi unjuk rasa memperingati 14 Tahun MoU Helsinki di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jalan Tgk Daud Beureueh H. M, Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kamis, 15 Agustus 2019.

Dalam aksinya, sejumlah mahasiswa membawa spanduk yang bertuliskan ”Buat Apa Damai Jika Hanya untuk Ultah”.

Selain itu, mereka juga nekat memasang spanduk besar di balkon atas gedung DPRA bertuliskan “Realisasi MoU Helsinki Jangan Hanya untuk Ultah”.

Ada juga juga vigura berbentuk pocong, sebagai bentuk masyarakat korban konflik.

Dalam orasinya, mereka mengatakan Aceh daerah istimewa dan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Aceh sebagai Provinsi Aceh Darussalam.

“Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang memiliki implikasi pada kewenangan yang melebihi dan berbeda dengan kewenangan yang dimiliki provinsi lain di Indonesia,” kata salah satu mahasiswa itu.

Selain itu, mereka mengatakan kewenangan itu diatur dalam UUPA yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Baik bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Qanun Aceh, Qanun Kabupaten atau Kota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut harus diselesaikan paling lambat dua tahun setelah diundang-undangkan (1 Agustus 2008), sesuai dengan Pasal 27 UUPA. Namun, batas waktu tersebut telah dilampaui dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan seluruhnya.

Mereka menduga, keterlambatan tersebut karena adanya berbagai dinamika perbedaan pendapat dan penafsiran dalam pembahasan.

Baik dalam unsur Pemerintah Aceh dengan pusat. Kondisi ini, selain menghabisi banyak waktu, tenaga dan pikiran, juga menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan otonomi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebab itu, pada momen 14 tahun Perdamaian Aceh, para mahasiswa mendesak semua pihak untuk dapat mewujudkan itikad baik dalam upaya menjaga dan merawat perdamaian di Aceh.

Mereka mendesak pihak DPR Aceh lebih serius memperjuangkan dan mengawal setiap butir-butir MoU Helsinki dan UUPA, antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Kemudian mendesak DPR Aceh, untuk segera mengoptimalkan inplementasi MoU Helsinki yang telah dituangkan dalam UUPA dan Qanun Aceh. Seperti lambang dan Bendera Aceh, hymne, Lembaga Wali Nanggroe, KKR, Panwaslih dan lainnya.

Selain itu, mendesak pemerintah pusat, untuk segera mengakhiri sandiwara politik yang telah 14 tahun menghambat terealisasinya butir-butir MoU Helsinki dan UUPA yang merupakan perdamaian Aceh antara RI dan GAM.***

Komentar

Loading...