Breaking News

Tingkatkan Pengawasan Orang Asing, Pemkab Aceh Timur Laksanakan Rakor Bersama Imigrasi

Tingkatkan Pengawasan Orang Asing, Pemkab Aceh Timur Laksanakan Rakor Bersama Imigrasi
Sumber
Humas Pemkab Aceh Timur

Aceh Timur | Untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi Kelas II Kota Langsa. Selasa (20/8/2019).

Rakor ini dihadiri perwakilan dari seluruh kecamatan yang ada di Aceh Timur dan dibuka Syahrizal Fauzi, S.STP, M.AP Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdakab Aceh Timur mewakili Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin H. M. Thaib, SH.

“Kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016, tentang bebas visa kunjungan. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk kembali menambah jumlah negara-negara subjek bebas visa kunjungan, hingga saat ini berjumlah total 169 negara,” sebut Syahrizal.

Adapun pertimbangan bahwa, kebijkan ini perlu diambil untuk meningkatkan hubungan antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan dalam rangka memberi manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian umumnya serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara khususnya.

Tambahnya, kebijakan pemerintah tentang bebas visa, tentu harus diiringi dengan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapan seluruh pihak, segenap aparatur pemerintah dan juga masyarakat umum harus sadar bahwa terdapat potensi ekses negatif dari kemudahan pelintasan manusia, seperti masuknya ideologi dan budaya asing yang tidak sesuai, peningkatan tindak kejahatan transnasional dan berbagai hal lainnya.

"Untuk itu salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi ekses negatif ini adalah, upaya peningkatan penegakan hukum. Ini sangat bergantung dari baik atau tidaknya pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing dari seluruh pihak,” sebutnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas IITPI Kota Langsa melalui Fachryan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengatakan, guna meningkatkan iklim investasi dan perekonomian negara secara makro, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, utamanya memberikan kemudahan bagi investor mancanegara untuk masuk dan menanamkan modal di wilayah Indonesia.

“Langkah-langkah strategis ini sejalan dengan komitmen dan tujuan Nawacita, yaitu menghantarkan negara kita menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri dibidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebuadayaan,” sebut Fachryan.

Selain itu tambah dia, Kementrian Hukum dan HAM sebagai leading sektor dari sisi keimigrasian memiliki peranan yang strategis dalam mendukung upaya pemerintah untunk mendukung program investasi nasional melalui penyusunan program debirokratisasi pelayanan keimigrasian dalam hal kemudahan pemberian visa, izin tinggal serta tentunya pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia.

Disisi lain sebut Fachryan, Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) tingkat Kabupaten Aceh Timur yang sudah berjalan sangat baik selama ini pada tataran pelaksanaan merupakan wujud sinergritas antara instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan pengawasan orang asing yang terjadi di lapangan.

“Mari bersama-sama berkomitmen untuk saling besinergi dan membantu penegakan hukum terhadap orang asing sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana kewenangan yang terdapat pada peraturan masing-masing instansi terkait,” ujar Fachryan.

Hadir pada Rakor Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) diantaranya Syahrizal Fauzi, S.STP, M.AP Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdakab Aceh Timur, Fachryan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kelas II TPI Kota Langsa, Napis Kabid Intelkim Kanwil Aceh Kemenkumham RI, Cut Ana Darmawan Kasi T. I. Kom Imigrasi Langsa dan Deny Jomandon Kasi L.Lintalkim Imigrasi Langsa serta para peserta Rakor yaitu Para Camat, Kapolsek dan Danramil dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.***

Komentar

Loading...