DR.Otto Nur Abdullah, Komisioner Komnasham RI:

Tingkat Kepercayaan Korban Jadi Tantangan KKR Aceh

Tingkat Kepercayaan Korban Jadi Tantangan KKR Aceh
Liputan6.com
 
Banda Aceh | Tujuh anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Periode 2016-2021, Senin (24/10/2016) lalu dilantik Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dalam Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh di Ruang Utama DPR Aceh. Ketujuh anggota komisioner itu terdiri dari Afridal Armi sebagai Ketua, Muhammad MTA sebagai Wakil Ketua serta anggota Fajran Zain, Mastur Yahya, Fuadi, Evi Narti Zen, dan Ainal Mardiah.
 
Terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, didasari pada amanah butir 2.3 MoU Helsinki yang menegaskan bahwa: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi, sebagaimana disebutkan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Selain itu, dituangkan dalam Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi.
 
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas, fungsi dan kewenangan KKR Aceh bukan sebagai lembaga justicial, melainkan lembaga independen untuk mengungkapkan kebenaran atas suatu peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu dan melakukan rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa dengan merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk dilaksanakan reparasi dalam bentuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Lantas, apa kata Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusian (Komnas) HAM, Otto Nur Abdulllah, terkait hadirnya KKR Aceh? Berikut penuturannya pada wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh pekan lalu di Banda Aceh.
***
 
Apa pendapat bapak tentang KKR Aceh? Apakah lembaga ini masih relevan dan dibutuhkan di Aceh?
Kalo dilihat dari sisi perdamaian yang menyeluruh, KKR Aceh masih relevan karena penyelesaian untuk para pihak yang berkonflik telah dilakukan. Bahkan transformasi ke ranah politik sudah terjadi dan sedang berlangsung.
 
Lainnya?
Sementara perlakuan untuk para korban belum sepenuhnya dilakukan, dalam artian berfundasikan pada kebenaran sehingga dengan mudah dimanipulasi secara negatif oleh mereka yg merupakan bagian dari para pihak yang berkonflik.
 
Akibatnya?
Akibat perlakuan yang belum menyeluruh mengakibatkan perpecahan sosial masih berlanjut. Bagian para pihak bahkan cenderung merasa HERO (pahlawan) dihadapan para korban. Lalu, kesenjangan sosial antara bagian para pihak dengan korban dan masyarakat Aceh pada umumnya semakin tajam.
 
Walau ada azas legalitasnya di UUPA dan Qanun. Bukankah sudah ada lembaga negara lain seperti Komnas HAM? Kenapa tidak maksimalkan itu saja?
Kalau Komnasham hanya mendapat mandat menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial atau hukum. Jika dilihat luas wilayah konflik dan banyaknya korban, maka mustahil Komnasham mampu menyelesaikan tugasnya untuk melakukan penyelidikan. Kemudian waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian yudisial sangat besar dan panjang, sementara kondisi korban makin lanjut usia, lanjut menanggung derita dan memori semakin lemah.
 
Jika KKR Aceh dinilai cocok. Apakah mereka cukup punya data base untuk bekerja?
Saya kira database memang belum ada. Kalau pun ada bisa koordinasi dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Justru KKRA akan membangun database itu. Kondisi ini bisa diatasi. Pertama, memiliki peta konflik dan periode politik konflik. Kedua, metode kerja yang baik akan menemukan kedekatan dengan kenyataan. Misal, melalui pengambilan pernyataan dari korban menurut peta konflik yang ada dalam memori.
 
Apa tantangan dan peluang para komisioner KKR Aceh untuk memulai bekerja?
Pertama, tentunya akan berhadapan dengan tingkat kepercayaan para korban terhadap komisi ini. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana korban antusias di dalam tahap pengambilan pernyataan. Selain itu dibutuhkan sosialisasi yang cukup. Apa itu KKR, untuk apa KKR bagi korban dan apa keuntungannya bagi korban dan pelaku?
 
Dari tujuh komisioner Anda kenal. Menurut Anda apakah mereka cukup punya kapasitas untuk dan keilmuan tentang KKR?
Ya, saya kira kita semua belum punya pengalaman dalam menjalankan KKR. Kita semua belum punya pengalaman melakukan investigasi untuk kepentingan yudisial dan non-yudisial. Kita baru punya pengalaman yang kuat untuk kepentingan advokasi, bukan untuk solusi.
 
Hal lain?
Saya kira ini kerja besar setelah rekonstruksi tsunami, dan perdamaian Helsinki. Apalagi, kalau dilihat dari periode politik yang harus di KKR-kan bisa sampai hingga masa kolonial Belanda. Kalau Aceh berhasil atau tidak, maka sangat besar efek dominonya terhadap penyelesaian kasus-kasus masa lalu di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku dan korban, ini sejalan dengan konstitusi UUD 1945.***
"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...