Tiga Pejabat Eselon II Provinsi Aceh Dihadirkan di Sidang Irwandi Yusuf

Tiga Pejabat Eselon II Provinsi Aceh Dihadirkan di Sidang Irwandi Yusuf
(antarafoto)
Penulis
Rubrik
Sumber
Mediaindonesia.com

Jakarta | SIDANG lanjutan dugaan kasus korupsi Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/12). Setelah sidang pekan lalu jaksa menghadirkan saksi Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, kali ini giliran pejabat eselon II di lingkungan Provinsi Aceh yaitu Azhari selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Darmansyah sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan Amrizal sebagai Kepala Biro Hukum Setda Aceh dihadirkan.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Irwandi Yusuf, Santrawan T Paparang di Jakarta, Senin (17/12). "Iya siang nanti akan ada pemeriksaan saksi Pak Azhari, Darmansyah dan Amrizal dari lingkungan pemrov Aceh," kata Santrawan. Ia berharap para saksi ini bisa menjelaskan secara jelas dan terang terkait kasus yang membelit Irwandi dalam perkara ini terkait suap pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

"Artinya ini kan para pejabat yang membantu Pak Irwandi selaku Gubernur ketika itu, bisa digali apakah memang ada intervensi langsung dari Pak Irwandi atau tidak ada sama sekali dalam pengelolaan DOKA tersebut. Atau prosesnya semua berjalan secara normatif saja sesuai aturan," ucap Paparang.

Kuasa hukum yang lain Haposan P Batubara menjelaskan lebih jauh, dari proses pemeriksaan saksi sejauh ini, sejumlah saksi secara konsisten menjelaskan tidak ada keterlibatan Irwandi dalam penyimpangan DOKA Aceh tahun 2018 tersebut. "Artinya semua berjalan sesuai aturan mainnya saja yang berlaku samaa halnya dengan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Haposan.

menetapkan Irwandi Yusuf, selaku Gubernur Aceh, bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta 2 orang dari swasta, Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7) lalu.

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Menurut KPK, uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. ***

Komentar

Loading...