Tidak Terbukti Tilep Dana Gampong, Tiga Perangkat Gampong Lueng Bata Bebas 

Tidak Terbukti Tilep Dana Gampong, Tiga Perangkat Gampong Lueng Bata Bebas 
Foto: Serambi Indonesia
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Setelah beberapa bulan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Banda Aceh, karena proses persidangan. Tiga aparat Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, akhirnya bisa menghirup udara bebas. Kepastian itu diperoleh setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, membebaskan mereka dari tuduhan korupsi dana Pendapatan Asli Gampong (PAG) Lueng Bata, tahun 2017 sebesar Rp 110 juta.

"Mengatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Membebaskan ketiga terdakwa dari tuntunan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh," baca Eti Estuti, SH. MH (hakim ketua) didampingi dua hakim anggota Eli Gurita, SH, MH dan Mardefni, SH, MH pada sidang pamungkas di ruang sidang Tipikor Banda Aceh, Kamis, (1/2/18).

Tiga aparat Gampong Lueng Bata, tersebut adalah ketua dan anggota Tuha Peut (penasehat) Gampong Lueng Bata, Zulkifli dan Anisrullah, serta bendahara Gampong tersebut Hanan Sukri. Selama persidangan, mereka didampingi kuasa hukum dari YARA Safaruddin, SH, dan  Sulaiman, SH, serta Indra Kusmeran, SH.

Sebelumnya, ketiga terdakwa dituntut JPU Kejari Banda Aceh masing masing 2,5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan. Kepada ketiga terdakwa juga dibebankan denda Rp 50 juta atau diganti dengan kurungan penjara (Subsider) selama tiga bulan.

Dalam dakwaan jaksa, ketiga terdakwa disangka melakukan korupsi dana PAG Lueng Bata, yang merupakan hasil penyewaan tanah kepada PLN Lueng Bata selama dua tahun (2016-2018) sebesar Rp. 110 juta untuk keperluan pribadi. Menurut jaksa, uang itu ditarik dengan alasan membayar pengacara menghadapi kasus perdata yang dihadapi Gampong Lueng Bata.

Namun, dari hasil persidangan. Majelis hakim berpendapat, setelah memeriksa semua saksi dan barang bukti, disimpulkan perbuatan ketiga terdakwa tidak melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dengan istilah lain, para terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi dana Gampong.

Tetapi, dari tiga hakim yang menyidangkan  kasus ini, satu suara  yaitu hakim anggota II Mardefni mengajukan dersenting opinion (perbedaan pendapat). Dia menilai ketiga terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Tipikor.

Walau demikian, majelis hakim tetap memutuskan membebaskan ketiga dakwan JPU, dan memerintahkan terdakwa bebas dari jerat hukum. Selama persidangan, ketiga terdakwa ditahan di Lapas kelas II A Banda Aceh, Lambaro Aceh Besar. Kini, ketiga terdakwa telah berkumpul dengan keluarga masing-masing.***

Komentar

Loading...