Breaking News

"Pahitnya Lelang" Bibit Kopi Arabika di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Teuku Taufan Maulana Pribadi: Hasil Lelang ULP dan Pokja tak Sesuai Aturan

Teuku Taufan Maulana Pribadi: Hasil Lelang ULP dan Pokja tak Sesuai Aturan
Teuku Taufan Maulana Pribadi (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banda Aceh | Kasak kasuk lelang (tender) bibit Kopi Arabika di jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh mulai melebar kemana-mana. Maklum, pemenang lelang CV. Tiara Mandiri asal Kabupaten Aceh Tengah ini merasa tak puas dan mengungkap masalah ini ke media pers. Selain itu, kabarnya juga ikut direspon orang dekat Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Usai munculnya berita di salah satu media online yang meminta Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Teuku Taufan Maulana Pribadi SP, MM dicopot, juga ada orang dekat Plt Gubernur Aceh yang melapor kepada Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, sehingga Pak Taufan mendapat teguran,” ungkap sumber media ini, Kamis (16/5/2019) pagi di Banda Aceh.

Sebelumnya atau Rabu, 15 Mei 2019, portal berita KBA.ONE mewartakan. Sejumlah rekanan meminta agar Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengevaluasi para pejabat di lingkungan Distanbun Aceh yang suka bermain proyek.

Ini terkait isu dugaan permainan “kotor” tender proyek di lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh. Akibatnya, satu per satu rekanan yang pernah “dikerjai” oleh sejumlah petinggi di dinas itu mulai angkat bicara, begitu tulis KBA.ONE.

Dugaan tadi sejalan dengan pengakuan Masayu Rahmat, Direktur CV. Tiara Mandiri, sebagai perusahaan pemenang lelang dengan anggaran Rp 440.800.000,- juta tersebut. Masayu Rahmad, merupakan rekanan asal Takengon, Aceh Tengah, satu daerah dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Nah, pada April 2019, perusahaan Rahmat  memenangkan tender proyek pengadaan bibit kopi Arabica untuk kawasan kopi rakyat di Aceh Utara. Pelaksanaan tender proyek itu dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh di Banda Aceh.

20190516-bibit-kopi

Bibit Kopi Arabika (Foto: Ilustrasi/google.com)

Tapi, dalam perjalanannya, proses administrasi untuk mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dipersulit. Bahkan Rahmat sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Teuku Taufan. “Saya sempat dihardik dan diancam akan dipenjarakan,” cerita Taufan.

Menurut Rahmat, pada Rabu Pagi itu, dia hanya bermaksud ingin memperjelas kapan SPK bisa dikeluarkan. Sebab, batas pengambilan SPK itu sudah berakhir pada 9 Mei 2019. “Sudah saya bilang tunggu kabar dari kami, mengapa kamu datang. Itu berkas kamu ada yang salah, saya akan kordinasikan lagi ke ULP,” kata Rahmat menirukan perkataan Teuku Taufan.

Rahmat bahkan mendengar isu proyek yang sudah dia menangkan itu akan dibatalkan sepihak oleh pihak Distanbun. Karena itu, selama hampir empat hari dia mondar-mandir ke Distanbun untuk memperoleh kejelasan informasi itu. “Tapi malah saya disuruh keluar ruangan oleh Pak Taufan,” kata Rahmat seperti diwartakan KBA.ONE.

Lantas, benarkah semua pengakuan Rahmat dan apa kata Teuku Taufan? Saat dikonfirmasi media ini, Kamis siang, Teuku Taufan mengaku, penjelasan Rahmat tidak benar dan pemberitaan terhadap dirinya sangat tendensius. “Saya bertindak sesuai aturan yang berlaku. Ada kesalahan dari proses tersebut dan berpotensi melanggar hukum. Karena itu saya tak mau gegabah,” ungkap Teuku Taufan.

Menurut Teuku Taufan, ada tiga hal mendasar kenapa tindaklanjut dari hasil proses lelang tersebut mendapat evaluasi dari pihaknya. Pertama, pihaknya menemukan adanya standar ganda dalam proses pengadaan tadi.

“Bayangkan, dari 18 penawaran yang masuk, ada 15 penawaran yang tidak lulus evaluasi dengan kesalahan tidak melampirkan pengalaman dalam divisi yang sama untuk satu tahun terakhir dan tidak melampirkan pengalaman dalam kelompok yang sama selama tiga tahun terakhir serta hanya tiga penawaran yang lulus evaluasi kualifikasi tersebut.

Kedua, dari berkas dokumen pemenang yaitu CV. Tiara Mandiri, yang diserahkan kepada pihaknya kata Teuku Taufan, pada lembaran persyaratan kualifikasi peserta, tidak ada pengalaman seperti yang persyaratkan dalam dokumen pengadaan atau dengan kata lain “tidak melampirkan pengalaman dalam kelompok yang sama untuk tiga tahun terakhir”.

Ketiga, itu sebabnya KPA Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan Perkebunan, menolak dan tidak menyetujui hasil tender paket pekerjaan tersebut dan meminta kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 16/2018. “Jadi, inilah substansi mengapa saya tidak menerima hasil lelang tersebut. Saya tetap berpijak pada aturan yang ada dan saya tidak mau; orang yang makan buah nangka, saya yang akan kena getah (hukum) di kemudian hari,” tegas Teuku Taufan.***

Komentar

Loading...