Breaking News

Pengajuan Biaya Operasional Jubir Pemerintah Aceh

Teuku Kemal Fasya: Tidak Pantas, Harusnya Jubir Cairkan Hubungan Media Pers dengan Gubernur

Teuku Kemal Fasya: Tidak Pantas, Harusnya Jubir Cairkan Hubungan Media Pers dengan Gubernur
google.com

Banda Aceh | Walau juru bicara (jubir) Pemerintah Aceh, Wiratmadinata SH MH dan Saifullah Abdulgani SST M. Kes telah mencabut usulan biaya operasional mereka yang mencapai Rp 1 juta per hari. Namun, tak menyurutkan dosen antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Teuku Kemal Fasya untuk menilai dan berbicara, terkait  apa yang telah dilakukan kedua jubir Pemerintah Aceh ini. Menurutnya, usulan itu tidak pantas. Sebab, kata Teuku Kemal Fasya, keduanya belum menunjukan hasil kerja  maksimal namun sudah meminta berbagai macam fasilitas.

”Saya melihat apa yang mereka lakukan (jubir Pemerintah Aceh) menunjukan unsur egois dan materialis,” jelas  Teuku Kemal Fasya pada media ini melalui saluran telepon, Jumat, (9/2/18). Apalagi, kata Teuku Kemal Fasya, kedua jubir ini meminta apa yang menjadi kehendak mereka. Sebut saja notebook dengan model dan selera jubir.

Memang katanya, jubir perlu sarana operasional. Namun, tidak harus meminta dengan model khusus. “Karena kalau Rp 1 juta per hari untuk ketemu dengan wartawan, pegiat LSM dan anggota dewan, bagaimana pertanggungjawaban itu nanti. Apalagi, uang ini dipakai untuk minum-minum dengan wartawan. Makanya, saya bilang rancu karena setelah penunjukan itu pasti butuh biaya. Lalu, fungsi Biro Humas Pemerintah Aceh apa? Yang sudah digaji,” ujarnya.

Selain itu katanya, dua orang jubir juga meminta alat perekam suara. Rekaman itu akan digunakan ketika jubir diwawancarai oleh media. Menurutnya, itu justru akan menakutkan media. Padahal, fungsi jubir akan mencairkan hubungan Gubernur Aceh dengan media pers dan warganya. Jika praktik itu betul dilakukan. Maka, hubungan media dengan Gubernur Aceh justru akan sangat birokratis. Padahal, media adalah corong Pemerintah Aceh untuk menyampaikan informasi.

“Jubir bilang ketika bertemu dengan wartawan akan direkam apa yang dia ngomong. Ini kok lebih ketakutan jubir dari pada Biro Humas. Seharusnya, setelah ada jubir komunikasi dengan Pemerintah Aceh semakin luwes, bukan seperti sekarang semakin birokratis, karena wartawan itu semua kawan jubir. Bagaimana jubir memberdayakan mereka,” ungkapnya.

Sebelumnya, Rabu, (16/1/18), Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengangkat Wiratmadinata dan  Saifullah Abdul Gani (SAG) sebagai juru bicara Pemerintah Aceh. Namun, pengangkatan keduanya menuai polemik di kalangan masyarakat Aceh. Disinyalir akan membuat masyarakat bingung, sebab sebagai penyampaian informasi kepada publik, Pemerintah Aceh telah memiliki Biro Humas. “Disamping itu, penunjukan keduanya hanya buang-buang anggaran saja,” kritik seorang anggota DPR Aceh pada media ini.

Bak gayung bersambut. Jubir Pemerintah Aceh, Wiratmadinata SH MH dan Saifullah Abdulgani SST MKes mengusulkan biaya operasional Rp 1 juta per hari/orang kepada Gubernur Aceh. Salinan usulan yang berjudul "kebutuhan operasional dinas juru bicara Pemerintah Aceh tahun 2018"  itu diajukan pada 22 Januari 2018 dan ditandatangani Wiratmadinata dan Saifullah Abdulgani. Permohonan itu disampaikan kepada Wagub Aceh Nova Iriansyah.

Permintaan mereka adalah; biaya komunikasi dengan stakeholders sebesar Rp 1 juta/orang/hari selama tahun. Total biaya komunikasi kedua jubir tersebut dalam setahun mencapai Rp 720 juta. Kemudian, meminta fasilitas kerja berupa notebook jenis Macbook Pro, 17, 12' (13'), retina display, RAM 8 GB, penyimpanan 512 GB, DVD, Pot 3 USB-C sebanyak dua unit. Selanjutnya, Wiratmadinata dan Saifullah Abdulgani juga mengusulkan dua unit tablet PC dengan spesifikasi layar retina 10,5, bazel hitam, layar lebar warna (P3), true tone, model a1709, 512 GB, pro wifi+celular, casing alumunium abu-abu. Menurut keterangannya, tablet itu untuk mobile, memantau pemberitaan, penyimpanan dokumen rujukan (aktif), acara talk show, rapat, dan lain-lain. Terakhir, usulan pengadaan voice recorder atau perekam suara sebanyak dua unit dengan spesifikasi digital. Alat itu untuk merekam setiap memberikan keterangan pers atau wawancara. Namun, setelah surat tersebut bocor ke publik, kedua jubir Pemerintah Aceh ini mengaku telah memohon kepada pihak terkait untuk membatalkan permohonan itu, atau tidak meneruskan usulan tersebut. Ada-ada saja.***

 

Komentar

Loading...