Tertibkan Ormas, SKT Dikeluarkan Kemendagri

Tertibkan Ormas, SKT Dikeluarkan Kemendagri
HarianAceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kini, Badan Kesbangpol Aceh, Badan Kesbangpol Kabupaten dan Kota  dilarang mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Masyarakat (Ormas).

Larangan itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017, Tentang Pendaftaran  Sistem Informasi Kemasyarakatan.

Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Drs. Mahdi Effendi mangakui, pihaknya tidak bisa lagi mengeluarkan SKT bagi Ormas, dan bagian dari penertiban dan perdataan Ormas di Seluruh Indonesia. Dasar hukum penerbitan SKT mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas menjadi undang-undang.

“Ini membuat penataan ormas semakin membaik seperti tata tertib, cara pendaftaran ormas telah diatur dalam Permendagri dan diterbitkan oleh Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selain itu, untuk lebih selektif dalam penerbitan SKT Ormas yang didirikan orang asing (WNA),” harap Mahdi Effendi pada awak media pers di Banda Aceh, Kamis (29/11/18).

Mahdi Effendi mengakui. Banyak Ormas di Aceh belum terdafdar di Badan Kesbangpol Aceh. Itu sebabnya, dia meminta suluruh para Pimpinan Ormas untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan mereka guna melakukan pendataan Ormas lebih baik.

“Di Aceh, ada Ormas yang belum mendaftar disebabkan mungkin karena kawan-kawan tersebut ada SKT yang sudah mati, atau Ormas baru seja didirikan. Kita berharap pada Ormas yang belum mendaftarakan diri dan belum mendaftarkan keberadaannya, untuk dapat mendaftarkan dan melaporkan keberadaannya, apakah ber SKT atau berbadan Hukum,” harapnya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...