Sehubungan Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 2018, Tabloid MODUS ACEH Tidak Terbit, Senin, 20 Agustus 2018. Terbit Kembali 27 Agustus 2018. Redaksi.

Dibalik Penetapan Tersangka PT. Nandya Karya dan PT. Tuah Sejati

Ternyata Irwandi Usulkan Penunjukkan Langsung Proyek CT-3 BPKS Sabang

Ternyata Irwandi Usulkan Penunjukkan Langsung Proyek CT-3 BPKS Sabang
dok.MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh l Usai sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) terbang ke Banda Aceh dan Sabang, dua pekan lalu. Komisi anti rasuah itu akhirnya menetapkan PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi kasus tersebut. Kedua korporasi itu diduga diperkaya diri dalam proyek tadi dengan jeratan dugaan korupsi pembangunan Dermaga CT-3 BPKS Sabang tahun 2011.

Kesimpulan sementara itu diambil, setelah penyidik KPK memeriksa dan meminta keterangan dari sedikitnya 25 saksi di Banda Aceh dan Jakarta. Termasuk mantan Walikota Sabang Munawar Liza dan mantan Bupati Aceh Besar, Bukhari Daud. Keduanya mantan angggota Dewan Kawasan Sabang.

"PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono selaku Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

20180419-laode
Laode saat berkunjung ke Banda Aceh. Foto: serambi indonesia 

Dikutip dari laman DetikNews.com. Nilai proyek itu sebut Laode Syarif, Rp 793 miliar, dengan rincian. Tahun 2004, nilai proyek Rp 7 miliar (tidak dikerjakan pada kurun 2004-2005 karena bencana tsunami Aceh), namun uang muka telah diterima Rp 1,4 miliar setelah dipotong pajak.

Tahun 2006, nilai proyek Rp 8 miliar. Tahun 2007, nilai proyek Rp 24 miliar. Tahun 2008, nilai proyek Rp 124 miliar. Tahun 2009, nilai proyek Rp 164 miliar. Tahun 2010, nilai proyek Rp 180 miliar dan tahun 2011, nilai proyek Rp 285 miliar. "Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 313 miliar," ucap Syarif.

Yang menarik dibalik keterangan Laode Syarif adalah. "Dugaan penyimpangan secara umum yaitu penunjukan langsung, Nindya Sejati Join Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga, serta adanya kesalahan prosedur," imbuh Syarif.

Syarif menyebut laba yang diterima PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebesar Rp 94,58 miliar, dengan rincian PT Nindya Karya sebesar Rp 44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sebesar Rp 49,9 miliar. Penyidik, disebut Syarif, telah memblokir rekening PT Nindya Karya, sedangkan untuk PT Tuah Sejati, KPK telah menyita 2 aset senilai Rp 12 miliar.

Penetapan tersangka dua korporasi itu merupakan pengembangan perkara sebelumnya yang telah menjerat 4 orang, yaitu Heru Sulaksono selaku Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation, Ramadhani Ismy selaku PPK, Ruslan Abdul Gani selaku kuasa pengguna anggaran, dan Teuku Syaiful Ahmad selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Mereka telah divonis bersalah, kecuali Teuku Saiful Ahmad karena dinyatakan unfit to trial sehingga berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk digugat perdata.

Lantas, siapa yang meminta dan mengarahkan agar dilakukan penunjukkan langsung atau PL, sesuai dugaan penyimpangan seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Laode Syarif? Dari data yang diperoleh media ini mengungkapkan. Permintaan PL itu dilakukan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, melalui suratnya nomor: 602.1/1187, tanggal 29 Maret 2011. Surat itu bersifat kilat dengan perihal; permohonan izin prinsip penunjukan langsung (PL) pekerjaan Pembangunan Dermaga CT-3.

“Berkaitan dengan hal dimaksud, berhubung pembangunan Dermaga CT-3 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya, yang merupakan satu kesatuan konstruksi, dan mengingat bahwa saudara adalah sebagai penguna anggaran, maka dengan ini kami teruskan kepada saudara agar dapat kiranya diberikan persetujuan izin prinsip untuk Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undagan,” tulis Irwandi Yusuf pada poin ketiga dari surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI, c/q Dirjen Anggaran di Jakarta. Selengkapnya baca edisi cetak, Senin pekan depan.***

Komentar

Loading...