Breaking News

Terkait Edaran Non Muhrim Haram Ngopi Semeja

Ternyata Bupati Bireuen Tahu dan Paham

Ternyata Bupati Bireuen Tahu dan Paham
dok.MODUSACEH.CO

Bireuen | Bupati Kabupaten Bireuen, H. Saifannur akhir bicara, terkait kebijakannya yang mengatur tentang standarisasi operasi (usaha) bagi cafe, restoran, dan warung kopi yang ada di Kabupaten Bireuen.

Aturan itu sudah ditandatangani, Kamis (30/8/2018) lalu. Namun, sejumlah pengusaha kafe, warung kopi dan restoran di kota itu mengaku belum menerima salinan surat tersebut. Termasuk sosialisasi dari instansi terkait.

Sebelumnya, banyak pihak di Bireuen dan Banda Aceh menduga. Keluarnya surat edaran tadi, sebagai bentuk “jebakan” terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Bireuen ini. Nyata, dugaan itu meleset. Sebab, Bupati Saifannur mengaku memang ada mengeluarkan himbuan ini.

Kepada kontributor MODUSACEH.CO di Bireuen. Bupati Saifannur menjelaskan. “Ini bukan ranah Forkompimda, tapi himbauan saya selaku Bupati. Jadi, harus jelas dulu. Selaku penanggungjawab daerah, saya ingin Aceh benar-benar menjalankan syariat Islam,” kata Saifannur kepada awak media pers, Rabu sore (5/9/2018) di Bireuen.

Kata Saifannur,  himbauan tadi sengaja dikeluarkan kepada masyarakat dengan tujuan supaya bisa menjaga syariat Islam dengan sebenarnya.  “Ya, saya menghimbau kepada masyarakat agar bisa tertib. Daerah kita beda dengan yang lain,” ujarnya.

Mengenai adanya kalimat mengetahui Bupati yang tidak lazim dalam dunia birokrasi dan tanpa melibatkan Forkompimda Bireuen.  Diakui Saifannur. Itu semua imbauan dirinya, bukan Forkompimda. “Misal, tutuplah lima menit sebelum menjalankan ibadah. Tujuan ini sangat mulia, untuk kebaikan kita bersama. Bukan untuk memojok seseorang, apalagi merusak usaha orang lain,” tegasnya.

Masih kata Saifannur. “Ini adalah tahapan himbauan, belum ada sanksi. Tujuannya supaya tetap tertib, agar pemilik kafe tahu mana yang boleh dan tidak. Jangan sampai ada pasangan berduaan di tengah larut malam, itu tidak benar,” ujarnya. Tapi dalam menegakkan syariat itu harus ada hukuman, tapi ini tidak ada dan belum diterapkan, karena masih bersifat himbauan. Oh begitu Pak Haji Saifan?***

Komentar

Loading...