Buku Katalog BPS Aceh Ungkap Tingkat Pendidikan Anggota DPR Aceh

Ternyata Satu Dari Tiga Wakil Rakyat Hanya Tamat SMA

Ternyata Satu Dari Tiga Wakil Rakyat Hanya Tamat SMA
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, baru-baru ini menerbitkan Buku Katalog Statistik Daerah Provinsi Aceh. Isinya, menceritakan berbagai, mulai dari geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan, pembangunan manusia, pertanian, pertambangan dan energy, industry hingga ekonomi.

Nah, dari Buku Katalog BPS Aceh ini, tersebutlah satu dari tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) rupanya hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMA). Bila dibandingkan tingkat pendidikan anggota DPR Aceh Periode 2009-2014 sebanyak 69 orang dengan pendidikan anggota DPR Aceh Periode 2014-2019 sebanyak 81 orang, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan, terjadi perubahan komposisi.

Berdasarkan Buku Katalog September 2016 tersebut, dari 81 anggota DPR Aceh Periode 2014-2019, jumlah pendidikan anggota DPR Aceh sarjana S-1 mengalami penurunan signifikan. Karena, dari 46,38 persen periode 2009-2014 menjadi 40,74 persen pada periode 2014-2019. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, persentase anggota DPR Aceh periode 2014-2019 yang berpendidikan SMA sederajat, menjadi 44,44 persen dari 37,68 persen pada periode 2009-2014. Sedangkan anggota DPR Aceh periode 2014-2019 yang berpendidikan S-2/S-3 bertambah-menjadi 12,35 persen dibandingkan periode sebelumnya 11,59 persen. Dari persentase wajah pendidikan anggota DPR Aceh ini, terkecil adalah anggota DPR Aceh yang tamat D-I-D-III sebesar 2,47 persen jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu 2,90 persen.

Kemudian, dari keterwakilan perempuan periode ini juga bertambah. Karena jumlah wakil rakyat dari kaum hawa sebanyak 12 orang atau 14,82 persen. Tapi, semua pihak berharap agar masih minimnya wakil rakyat berpendidikan S-1, semoga bukan menjadi kendala dalam bekerja hingga kualitas dan kuantitas produk hukum (legislasi), pengawasan dan bugjeting (anggaran) yang disahkan.***

Komentar

Loading...