Breaking News

Ternyata, 11 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Juga Berstatus Plt

Ternyata, 11 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Juga Berstatus Plt
Pikiran Mendeka
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Polemik banyaknya pejabat publik di Aceh yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt) terus bergulir. Sejumlah praktisi hukum dan pengamat politik hingga anggota DPR Aceh, juga anggkat bicara dan menilai ada unsur politis dalam penunjukan pejabat  Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Bahkan, ada sindiran di kalangan masyarakat bahwa Aceh adalah ‘Negeri Plt’.

Tentu, sindiran tersebut tak berlebihan. Misal, Gubernur Aceh sendiri masih berstatus Plt. Kemudian, Sekda Aceh juga berstatus Plt yang dijabat Helvizar Ibrahim, Kepala Plt dan Wakil Kepala Plt Razuardi Ibrahim dan Islamuddin ST, Plt Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Zubir Sahim, Plt Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA), Azhari Idris.

Tak hanya itu, Nova Iriansyah baru-baru ini juga melantik Plt Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Saidan Nafi, Plt Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Prof Abdi A Wahab, dan Plt Kepala Baitul Mal Aceh, Mahdi Ahmadi.

Belum reda soal penunjukan ketiga Plt tersebut, kini mencuat pula isu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh yang statusnya juga masih Plt. Bahkan, jumlahnya mencapai 11 Kepala Cabang Dinas  Pendidikan Aceh yang tersebar di seluruh Aceh.

Seorang pejabat di Dinas Pendidikan Aceh mengakui masalah tersebut. Katanya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh di 11 wilayah  hingga kini masih berstatus Plt setelah ditunjuk pada 2018 lalu.

Dia mengatakan,  Cabang Dinas Pendidikan Aceh dulunya bernama Pusat Penjamin Mutu Guru (PPMG) yang tersebar di sembilan wilayah nyakni : Kabupaten Siemelue, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie, Takengon, Kuta Cane, Kota Banda Aceh, dan Lhoksemawe serta Kota Langsa.

“Nah, pada 2018 lalu, Kementrian Dalam Negeri menyetujui penambahan 11 PPMG yang kini berubah namanya menjadi Cabang Dinas Pendidikan Aceh. Namun, hingga kini, mereka (Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh) masih Plt. Karena, yang menduduki itu adalah pejabat esalon III. Mereka diseleksi Baperjakat dan di SK –kan oleh Gubernur Aceh,” ungkap sumber tadi yang tidak mau namanya disebut pada media ini, Kamis, (28/2/2019).

Terkait permasalahan tersebut, media ini telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh  Rahmad Raden. Sayang, hingga berita ini ditirunkan, Rahmad Raden belum memberikan keterangan.***

 

Komentar

Loading...