Terkait Pergub, DPR Aceh Akan Gugat Gubernur Aceh

Terkait Pergub, DPR Aceh Akan Gugat Gubernur Aceh
Klikkabar.com

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh berencana melakukan gugatan terhadap Pemerintah Aceh dan Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, terkait Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018, dan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Jinayat. Keputusan itu diambil usai menggelar rapat Badan Munsyawarah, Senin sore (16/4/18).

Dikutip Antaranews.com. Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin, S.Sos mengatakan, usai rapat, ternyata manyoritas anggota DPR Aceh setuju untuk melakukan gugatan. Namun, keputusan itu terlebih dulu akan dimusyawarahkan pada sidang Paripurna DPR untuk mendapat persetujuan seluruh anggota dewan, 20 April 2018 mendatang. 

“Selain ke Mahkamah Agung, gugatan juga akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan rencananya akan dikuasakan kepada Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra,” beber Tgk Muharuddin.

Menurut Ketua DPR Aceh itu, gugatan diajukan bukan untuk membatalkan peraturan gubernur, tetapi hanya untuk menguji regulasi dan prosedur penetapannya. Apakah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Dikatakan Muharuddin, penyusunan sebuah peraturan gubernur (Pergub) terkait APBD, harus disertai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disetujui eksekutif dan legislatif. Namun, Pergub APBA 2018 ditetapkan tanpa KUA-PPAS yang disetujui eksekutif dan legislatif. Dan ini menjadi tanda tanya bagi DPRA, apakah Pergub APBA 2018 itu sah atau tidak.

"Inilah yang akan kami uji ke Mahkamah Agung dan PTUN. Apapun keputusannya nanti bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah jika anggaran belanja dan pendapatan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah," tegas Politisi Partai Aceh itu.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...