Breaking News

Cacatan Pinggir Rakornas II KAHMI 2019

Terkait Pemindahan Ibukota, Tiga Hal Penting Yang Harus Dilakukan Pemerintah

Terkait Pemindahan Ibukota, Tiga Hal Penting Yang Harus Dilakukan Pemerintah
Dialog interaktif soal rencana pemindahan ibu kota di Rakornas II KAHMI 2019 (Foto: H. Muhammad Saleh)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Balikpapan | Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II, Korps Alumi HMI (KAHMI), 30 Agustus-1 September 2019 di Balikpapan, berakhir sudah.

Seribuan alumni HMI dari seluruh Indonesia, juga sudah kembali ke daerah masing-masing dengan membawa dan meninggalkan sejumlah gagasan, pemikiran dan harapan. Terutama terkait rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Nah, pertemuan tiga hari itu menghasilkan sedikitnya tiga rekomundasi besar, mengenai hal tersebut.

Ketua Koordinator Majelis Daerah (MD) KAHMI Banda Aceh, H. Muhammad Saleh, yang ikut Rakornas tersebut menyebutkan.

Pertama, pemerintah diminta untuk melaksanakan rencana itu dengan baik dan patut.

Kedua, pemerintah termasuk DPR dan DPD RI, diminta untuk melakukan konsultasi dengan melibatkan publik.

Maklum, ini bukan soal setuju atau tidak, tapi mengenai resiko mungkin terjadi.

Contohnya, bukan hanya masalah pisik, tapi juga mental dan "roh" aparatur sipil negara". Terutama soal pelayanan publik.

Ketua Koordinator MD KAHMI Banda Aceh bersama Gubernur Kaltim Dr. Irsan Noor.

Ketiga, sebagai organisasi berbasis kepakaran, kaum terpelajar dan intelektual, mulai dari daerah, wilayah hingga nasional, KAHMI diminta untuk mengawal dan mengkritisi rencana dan proses pemindahan ibu kota tersebut.

Itu sebabnya, peserta Rakornas II KAHMI mengeluarkan rekomundasi agar Majelis Nasional KAHMI, membentuk Badan Kajian Strategis, untuk mengkaji masalah nasional yang terjadi seperti, rencana pemindahan ibukota serta peristiwa yang kini terjadi di Papua.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Irsan Noor menjelaskan. Pihaknya mengikuti saja perkembangan yang terjadi.

"Bagi saya tidak ada hal krusial. Sebab, kami sudah siap lahir dan batin untuk menjalankan rencana ini," ucapnya, disambut aplus dari peserta.

Kata, pemerintah kabupaten, kota dan Provinsi Kaltim, menyambut baik rencana tersebut. "Tidak tergambar dari wajah mereka beban, justeru gembira dan siap memdukung," jelas Gubernur Kaltim ini.

Terkait antisipasi resiko yang mungkin terjadi, terutama dari spakulan tanah atau lahan. Irsan Noor menegaskan. "Kami sudah lakukan koordinasi dengan Pemkab dan Pemkot yang ada," ujarnya.

Semua itu akan diproteksi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), khususnya penataan kawasan non komersial, guna mengantisipasi munculnya para spekulan lahan.

"Kami tidak melarang, tapi jangan sampai mencelakakan orang lain dengan transaksi jual-beli lahan.

Karena itu sebutnya,  hingga kini pemerintah pusat belum menentukan titik pasti, lokasi pembangunan berbagai infrastruktur tersebut.

"Jadi, soal pro dan kontra pemindahan ibu kota, bagi kami itu hal biasa. Yang pasti adalah; sunatullah. Jika Allah SWT sudah memutuskan ibu kota republik ini di Kaltim, tentu tak ada kekuatan lain yang mampu membendungnya," kata Gubernur Kaltim, Irsan Noor enteng dan disambut aplus peserta Rakornas II 2019. (selengkapnya baca Laporan Khusus edisi cetak).***

 

 

Komentar

Loading...