Misteri Surat Gubernur Aceh Soal Pengukuhan Wali Nanggroe

Tengku Malek Mahmud Al-Haytar Temui Wapres Jusuf Kala

Tengku Malek Mahmud Al-Haytar Temui Wapres Jusuf Kala
Wali Nanggroe Aceh bertemu Wapres RI Jusul Kalla, Sabtu pekan lalu di Jakarta (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh | Pemanggilan Ketua DPR Aceh berserta ketua dan anggota Komisi I DPR Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu (13/2/2019) ke Jakarta, mengundang berbagai tanda tanya. Terutama dari kalangan yang selama ini pro dan kontra dengan pengukuhan Wali Nanggroe Tgk Malek Mahmud Al-Haytar.

Begitupun, dari penjelasan Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage siang tadi, sedikit terungkap informasi bahwa adanya miskomunikasi dengan pengukuhan tersebut. Ini sempat berimplikasi pada alokasi anggaran operasional (APBA) terhadap Wali Nanggroe Aceh melalui Khatibul Wali. “Dengan pertemuan ini semua menjadi clear,” kata Azhari Cage kepada media ini.

Namun, dari surat Gubernur Aceh, nomor: 821.29/1925, tanggal 4 Februari 2019, yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah tersirat ada yang tidak beres dari pengukuhan tersebut. “Sehubungan dengan surat kami Nomor: 821.29/30367, tanggal 17 Desember 2018, perihal di atas, bahwa kami tidak bermaksud mempermasalahkan proses pengukuhan Tengku Malek Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh yang telah mengukuhkan dirinya pada tanggal 14 Desember 2019, dalam Rapat Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan kami selaku Plt Gubernur Aceh menghadiri langsung pengukuhan dimaksud,” tulis Nova.

Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentang isi dan pokok surat Nomor: 821.29/30367, tanggal 17 Desember 2018. Sebab, hingga kini MODUSACEH.CO belum berhasil mendapatkan surat tersebut melalui sejumlah sumber di DPR Aceh maupun Setda Aceh.

“Ya, Pak Plt Gub Aceh sempat mempertanyakan alokasi dana APBA untuk operasional Wali Nanggroe. Begitulah kira-kira isinya,” kata sumber media ini di jajaran Setda Aceh, Rabu (13/2/2019) petang.

Entah itu sebabnya, merasa ada yang tidak beres dari surat tersebut jelas sumber yang tak mau ditulis namanya ini, Sabtu pekan lalu, Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malek Mahmud Al-Haytar bersama Ketua DPR Aceh Tgk Sulaiman terbang ke Jakarta dan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Tujuannya, melaporkan tentang kondisi yang ada.

“Pak Wapres langsung menelpon Mendagri RI Jahjo Kumolo dan minta diselesaikan atau disepakati dari usulan DPR Aceh. Dan hari ini, Kemendagri RI melalui Sekjen Kemendagri RI Hadi Prabowo,” ungkap sumber ini.***

Komentar

Loading...