Breaking News

Melirik Standar Kompetensi Manajerial Calon Sekda Aceh (bagian empat)

Taqwallah; Dokter Umum Empat Kali Jadi Saksi KPK  

Taqwallah; Dokter Umum Empat Kali Jadi Saksi KPK  
Foto: popularitas.com
Sumber
Muhammad Saleh/Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

MODUSACEH.CO | Munculnya nama dr. Taqwallah sebagai calon Sekda Aceh dengan perolehan nilai satu dari dua tertinggi lainya yaitu, Kamaruddin Andalah dan M. Jafar, menyentak banyak pihak, baik di jajaran birokrasi maupun pegiat LSM anti korupsi di Aceh, khususnya GeRAK Aceh.

Bayangkan, jika dia benar-benar diinginkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai Sekdaprov Aceh. Maka, inilah sejarah pertama seorang dokter umum menjadi pengendali administrasi dan manajemen Pemerintah Aceh.

Maklum saja, Taqwallah memang dikenal sebagai pekerja keras. Itu dibuktikan saat menjadi salah satu deputy di BRR NAD-NIAS. Dia bisa kerja berjam-jam. Bahkan larut malam dan nyaris pagi. Itu dilakukan bukan sehari atau bulan. Tapi bertahun-tahun. Termasuk tak kenal lelah untuk terjun ke lapangan. Dan, sempat jatuh satu pesawat bersama Irwandi Yusuf, saat melakukan peninjauan proyek APBA di daerah atau kabupaten dan kota.

Entah itu sebabnya, mantan Kepala BRR NAD-NIAS, Kuntoro Mangkusubroto pernah memboyongnya ke Jakarta dan bekerja dalam tim alumni ITB Bandung ini.

Saat Aceh dipimpin dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, dokter umum ini diberi beberapa kepercayaan. Termasuk sebagai Kadis Kesehatan Aceh. Namun, walau berlatar belakang dokter umum, Dinas Kesehatan Aceh dibawah Taqwallah, tak menuai catatan sukses.

Bisa jadi, semua itu, karena karakter kepemimpinannya yang “keras” dan relatif "kaku", sehingga sering “berbenturan” dengan bawahannya. Termasuk dengan sejumlah kepala dinas atau SKPA. Itu tak lepas dari posisinya sebagai; Kepala P2K-APBA. Selain itu, dia juga sebagai Ketua Badan Pengawas PDPA.

Tak hanya di sini, peran Taqwallah juga cukup signifikan ketika pembahasan APBA 2016. Kabarnya, anggaran daerah sempat singgah di Kemendagri RI, karena tak sejalan dan sepaham antara Abu Doto-Mualem.

Yang tak kalah miris, sebagai Asisten II Sekdaprov Aceh. Kabarnya, ada peran Taqwallah dalam memberi masukan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ketika itu, untuk mengeluarkan kebijakan Pergub APBA 2018 yang akhirnya sarat masalah.

Itu sebabnya, sebagai pejabat yang dinilai dekat dan tahu dengan berbagai kebijakan Irwandi Yusuf dibalik Pergub 2018. Taqwallah menjadi saksi dalam kasus OTT KPK terhadap Irwandi, 3 Juli 2018 lalu. Ini terkait kasus dugaan korupsi dana DOKA 2018, yang menjerat Bupati Bener Meriah, Ahmadi yang kita sudah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, tiga tahun penjara.

Begitupun, walau dikenal “kaku”. Taqwallah bukanlah pejabat yang “hitam-putih” dalam berkomunikasi dan melayani atasan. Makanya, dia bisa sangat dekat dengan siap pun pemimpin Aceh. Mulai dari Irwandi Yusuf, Abu Doto, Mualem hingga saat ini, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Bahkan, beberapa waktu lalu, Taqwallah sempat berkantor di rumah dinas Wagub Aceh, kawasan Blang Padang. Dari sanalah, dia mengendalikan seluruh progres lelang serta realisasi APBA 2018, walau akhirnya memberi catatan Silpa.

Menariknya, walau sudah empat kali dipanggil dan menjadi saksi di KPK, tak menyurutkan tim seleksi Sekda Aceh, untuk memunculkan nama Taqwallah. Kabarnya, ada pesan khusus untuk satu nama ini. Benarkah? Waktu yang bisa menjawabnya.***

Komentar

Loading...