Breaking News

Tangan Jakarta

Tangan Jakarta
GENDERANG pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Bupati-Walikota pada 2017 mendatang, mulai ditabuh di Bumi Serambi Mekkah. Hiruk pikuknya sudah terasa sejak tahun lalu, namun ritmenya kian nyaring tahun ini.
Untuk sementara, waktu yang paling “seksi” adalah perebutan kursi orang nomor satu dan dua Aceh, sedangkan kursi bupati dan walikota, masih terdengar sayup-sayup.
Bisa jadi, semua ini karena media pers lokal lebih tertarik untuk mewartakan kasak-kusuk di tingkat provinsi dari pada kabupaten dan kota.
Semua ini, tentu saja tak lepas dari peran dan kerja cerdas dari tim sukses para kandidat dalam memainkan “penyakit laten” media pers yang selalu ingin tampil terdepan, cepat dan tetap terkesan lebih eksklusif dalam menyampaikan informasi. Tak peduli dan secara nyata menepis faktor akurasi dan validasi atau bahkan terjebak pada news by order untuk kampanye hitam.
Sisi lain yang tak mungkin dinafikan adalah hadirnya media sosial (medsos) seperti Facebook, Twitter dan Path serta media pers cetak maupun online lainnya, yang memang dilahirkan para kandidat untuk memperkuat pencitraan. Bisa jadi, tahun ini akan lahir bak jamur di musim hujan, media pers cetak dan online partisan dari masing-masing kandidat. Toh, semua ini tak begitu rawan, sebab pengawasan dari organisasi wartawan serta Dewan Pers juga tak begitu ketat.
Tentu mudah ditebak, semua itu pada akhirnya melahirkan simpati publik. Ini ditandai munculnya berbagai kelompok masyarakat dengan simbol atau bungkusan. Tim sukses Muzakir Manaf misalnya, menyebut dirinya sebagai RAKAN MUALEM, Irwandi Yusuf (RELAWAN IRWANDI) dan Zaini Abdullah (ELEMEN SIPIL DUKUNG ZAINI).
Sistem sel ini diyakini para kandidat dapat menaikkan pengaruh dan elektabilitas mereka di mata pemilih. Walau secara fakta dari pilkada ke pilkada dan pileg ke pileg, aspirasi rakyat Aceh terhadap dua pesta demokrasi tadi selalu saja anomali jika tak elok disebut ambivalen (mendua), antara memilih figur yang visioner atau praktik transaksional. Namun, pemilih yang terakhir tetap saja lebih dominan.
Itu saja pasti tidak cukup. Sebab, untuk menuju kursi tadi, peran partai politik nasional (parnas) dan partai lokal (parlok) tetap saja menjadi juru kunci dalam mengusung calon, menuju kemenangan. Walau Aceh memberi ruang untuk calon independen, faktanya tergerus dari kursi sebagai pemenang.
Itu sebabnya, tarik-menarik pengaruh dan simpati tak terhindarkan. Jika tak elok disebut belum lepas dari pola politik transaksional dan bagi-bagi kekuasaan. Rakyat menginginkan kesejahteraan. Di sisi lain, partai politik ingin meraih kekuasaan. Dua katup yang memang tak pernah bisa disatukan.
Lihat saja berbagai pernyataan Mualem tentang calon Wakil Gubernur Aceh. Ketua Partai Aceh (PA) ini berkali-kali menebar janji akan menggaet calon dari partai nasional. Sebaliknya, para politisi partai nasional, secara berjamaah menebar pesona atau “menghamba” pada Mualem.
Tapi, itu wajar. Sebab, ada beberapa alasan kenapa pimpinan partai nasional (parnas) di Aceh begitu birahi untuk mendampingi Mualem. Pertama, mereka kurang percaya diri untuk berkompetisi secara terbuka dengan Mualem.
Kedua, mereka yakin Mualem akan menang dan ketiga, karena popularitas dan elektabilitas Mualem jauh lebih unggul saat ini. Sebaliknya, karena alasan peluang dan elektabilitas tadi, tim sukses Mualem juga tak silap untuk memainkan kalkulator dalam bersikap. Artinya, mereka akan menggaet calon wakil Mualem dari sosok kader parnas yang memiliki logistik (dana) lebih dari cukup. Ini masuk akal dan bukan sesuatu hal yang dosa serta naif dalam politik.
Contoh paling nyata adalah tatkala Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto ikut menyuntik “amunisi” bagi pasangan dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf pada Pilkada 2012 silam.
Jadi, kalkulasi yang paling masuk akal versi pimpinan partai nasional di Aceh adalah siapa pun yang mendampingi Mualem, maka cost yang harus dikeluarkan tidak begitu besar. Sebab, mesin politik Partai Aceh, diakui atau tidak, memang sudah bergerak secara simultan sejak Pilkada 2006 hingga 2012 lalu.
Situasi ini memang belum final. Bahkan, semakin mengalami reduksi dan vaksinasi di tubuh masing-masing partai nasional serta internal Partai Aceh dengan munculnya nama dr. Zaini Abdullah, Zakaria Saman dan Irwandi Yusuf. Sehingga, melahirkan “nafsu” untuk mengusung calon sendiri atau tampil secara pribadi. Diprediksikan, suara pendukung PA akan terpecah pada tiga bagian atau figur tersebut.
Selain itu, muncul pula logika untuk memenangkan pilkada di Aceh, cukup lima syarat. Pertama, berkuasa. Kedua, memiliki modal (uang) lebih. Ketiga, harus mampu menguasai penyelenggara pilkada (KIP). Keempat, harus hormanis dan sinergis dengan jajaran Polri dan TNI. Kelima syarat ini agaknya sudah dimiliki dan lakukan Mualem.
Pertanyaannya kemudian adalah begitu muluskah langkah para kandidat menuju kursi Aceh-1? Yang patut dicatat dan jangan dianggap enteng adalah peran atau tangan Jakarta, khususnya institusi Polri dan TNI (intelijen) dalam memainkan kartunya pada setiap proses atau pesta demokrasi di Aceh.
Sebenarnya, itu sudah lama terjadi, jauh sebelum MoU Damai antara GAM-Pemerintah Indonesia ditandatangani, 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki, Finlandia. Masih ingat kejatuhan Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud dari kursi periode kedua Gubernur Aceh yang kemudian digantikan pasangan Abdullah Puteh-Azwar Abu Bakar? Nah, semua itu tidak lepas dari peran dan tangan Jakarta. Ketika itu, Syamsuddin Mahmud dinilai tak mampu mengendalikan Pemerintah Aceh (pro-Jakarta), di tengah maraknya tuntutan referendum di Aceh.
Selanjutnya, pemberhentian Abdullah Puteh yang diskenariokan terjerat hukum, juga karena kurang akomodatif dengan program-program operasi saat itu. Lalu, kursi Aceh-1 beralih ke tangan Azwar Abu Bakar. Begitupun, saat bertarung kedua kalinya, Azwar Abu Bakar yang berpasangan dengan Nasir Djamil, gagal naik kembali. Azwar Abu Bakar dinilai Jakarta sebagai sosok yang tak berani mengambil risiko (safety player) dalam menyahuti keinginan Jakarta.
Yang menarik pasca MoU Helsinki, dinamika politik Aceh berputar 180 derajat dengan hadirnya partai politik lokal dan calon independen.
Pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah yang diprediksikan unggul karena didukung tiga elit GAM saat itu yaitu Malek Mahmud, Zaini Abdullah dan Zakaria Saman, ternyata harus menyerah pada pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar.
Secara linier, kemenangan Irwandi-Nazar saat itu justru tak lepas dari peran para Panglima GAM di lapangan yang pro-Irwandi di bawah komando Muzakir Manaf dan Sofyan Daud dalam meyakinkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhono (saat itu). Maka, sadar atau tidak, tangan Jakarta di bawah kendali Sudi Silalahi (saat itu Setneg) menjadikan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar unggul. Tapi, itu bukan cek kosong, pergesekan di internal PA dan Komite Peralihan Aceh (KPA) saat itu, juga dijadikan bargaining oleh Partai Demokrat untuk meraih tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Peran dan tangan Jakarta tenyata belum berhenti sampai di sini. Pada Pilkada 2012, sebagai incumbent dengan berbagai program pembangunan yang katanya prorakyat seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan beasiswa, pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, begitu yakin dapat memenangkan pemilihan.
Namun, performance Irwandi Yusuf yang menurut sejumlah elit politik nasional, TNI dan Polri (khususnya satuan intelijen) saat itu di Jakarta, susah untuk dikendalikan dan “keras kepala”, harus rela menyerahkan tongkat estafetnya pada pasangan dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf yang dinilai sebagai paket murni dari elit dan mantan kombatan GAM. Sekali lagi, tangan Jakarta begitu nyata terlihat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kembali masa pendaftaran calon Gubernur-Wakil Gubernur Aceh yang mengakomodir pasangan Zaini-Muzakir, sejalan dengan permintaan Presiden SBY melalui Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkopolhukam Joko Santoso.
Sayangnya, prosesi ini tak membuat Partai Demokrat berhasil meraih kursi mayoritas di DPR RI seperti Pileg 2014. Partai Aceh justru berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan harapan partai yang dibidani Prabowo ini mampu menggantikan posisi kursi Partai Demokrat di DPR RI. Faktanya, keinginan dan ambisi itu tidak terwujud. Partai Gerindra hanya memiliki dua kursi di Senayan, Jakarta.
Lantas, bagaimana dengan  Pilkada 2017? Dari fakta dan realitas yang ada, tangan-tangan Jakarta masih tetap saja bermain dan memiliki kepentingan. Hanya saja, sejauh ini memang belum begitu kelihatan (silent operations) atau baru pada tahap penjajakan terhadap calon atau kandidat yang akan didukung.  
Tapi, dari sosok dan figur yang tampil, termasuk klaim-klaim dukungan, ada sinyal bahwa Jakarta akan merubah haluan dukungan. Salah satu alasan adalah ingin mereduksi potensi konflik internal antara gubernur versus wakil gubernur yang memang terus mewabah di seluruh Indonesia, termasuk Aceh.
Ada keinginan dari Jakarta, Pemerintah Aceh dipimpin oleh sosok bukan dari mantan kombatan GAM. Ini didasari pada realitas pembangunan yang hingga kini masih jalan di tempat, sementara alokasi anggaran jauh melimpah ruah dan dugaan praktik korupsi gila-gilaan. Begitupun, lobi dan komunikasi Mualem dengan elit Jakarta, tetap saja tak bisa disepelekan.
Tentu masih belum lekang dari ingatan kita, pasangan Abdullah Puteh (Partai Golkar) dan Azwar Abu Bakar (PAN) hanya bertahan dua tahun harmonis. Selanjutnya, dilanda konflik kepentingan.
Pasangan Irwandi Yusuf (saat itu unsur PA/KPA)-Muhammar Nazar (SIRA, elemen sipil pendukung GAM), pada tahun ketiga sudah bergesek. Dan ironisnya, dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf yang disebut-sebut sebagai pasangan murni dari PA/KPA, pada tahun pertama pemerintahan justru sudah terlibat konflik.
Nah, atas berbagai realitas politik itulah, Jakarta sepertinya masih akan tetap memainkan peran dengan dua opsi dan pilihan. Pertama, mereduksi hegemoni mayoritas mantan kombatan GAM (PA/KPA) dari kursi pemerintahan Aceh, karena memang telah terbukti gagal membawa perubahaan, kesejahteraan dan pembangunan untuk Aceh.
Kedua, melakukan “inkubasi” dan fragmentasi politik dengan mendorong lahirnya kembali kepemimpinan mantan kombatan GAM dalam jajaran Pemerintah Aceh, bupati serta walikota. Sehingga, semakin memperjelas fakta, citra dan ruang kepada rakyat bahwa kader atau figur mantan kombatan GAM gagal dalam memimpin dan membangun Aceh, setidaknya dalam dua periode kepemimpinan. Strategi ini sekaligus sebagai jalan untuk meretas lahirnya pemekaran Provinsi Aceh Barat-Selatan (ABAS).
Jurus pamungkas dari semua “operasi” tangan Jakarta di Aceh adalah bukan mustahil akan ada kandidat yang terseret atau tersangkut kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh ini, berbagai data dan fakta memang sudah terkumpul dengan rapi dalam kotak pandora. Dan, hanya menunggu waktu untuk dibuka kembali.
Begitupun, langkah terakhir ini masih diragukan berbagai elemen masyarakat di Aceh. Sebab, bisa saja, Jakarta juga mendua atau bermain dua kaki. Pertama, benar-benar serius memberantas korupsi di Aceh serta menyeret pelakunya ke pengadilan.
Kedua, data dan fakta tadi justru dijadikan anjungan tunai mendiri (ATM) untuk memperbesar pundi serta meraih pangkat dan jabatan. Tema yang diusung adalah: untuk dan demi menjaga keutuhan perdamaian di Aceh. Maklum saja, sejak KPK lahir di negeri ini, baru tiga korban dari Aceh. Pertama, mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Kedua, Armen Deski, mantan Bupati Aceh Tenggara dan ketiga, staf BPKS Sabang, Rahmadhani Ismy. Selebihnya, para pencoleng uang negara dengan bebas melenggang dan berpesta di atas penderitaan rakyat serta korban konflik.***

Komentar

Loading...