Sehubungan Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 2018, Tabloid MODUS ACEH Tidak Terbit, Senin, 20 Agustus 2018. Terbit Kembali 27 Agustus 2018. Redaksi.

Terkait Anggota KIP Aceh Periode 2018-2023

Surat DPRA Pertegas, Tugas Gubernur Hanya Meresmikan

Surat DPRA Pertegas, Tugas Gubernur Hanya Meresmikan
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I  Jumat (08/06/2018), media ini mendapat salinan surat Ketua DPR Aceh yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. Surat itu ditandatangani Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. H. Muharuddin, S.Sos. I.

Surat bernomor 161/1383 bersifat penting, tanggal 4 Juni 2018 dengan perihal peresmian pengangkatan KIP Aceh Periode 2018-2023, juga disertai penjelasan aturan, terutama pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006.

Pada angka satu, surat Ketua DPR Aceh kepada Gubernur Aceh tersebut menjelaskan, seiring dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, nomor 409/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018, tentang pemberhentian anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh, Periode 2013-2018 dan keputusan KPU RI Nomor 410/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/2018, tentang pengangkatan anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2018-2023, maka DPR Aceh minta perhatian Gubernur Aceh dengan alasan. Huruf A, surat DPR Aceh itu menyebutkan. Untuk menghindari kekosongan lembaga penyelenggara Pemilu dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Aceh, DPR Aceh minta agar Gubernur Aceh segera meresmikan pengangkatan anggota Komisioner KIP Aceh.

Huruf B surat Ketua DPR Aceh tersebut melanjutkan. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh juncto Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan masa kerja keanggotaan KIP/KPU Provinsi selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Lanjut surat DPRA-huruf C, sesuai Pasal 56 ayat (4) UUPA menentukan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPR Aceh, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. “Norma Pasal 56 ayat (4) tersebut hanya memerintahkan kepada Gubernur untuk meresmikan anggota KIP Aceh terpilih,” tegas surat DPR Aceh itu.

Dan huruf D surat tadi, berdasarkan diktum huruf c di atas, jelas surat DPR Aceh tersebut maka tugas Gubernur hanya meresmikan. “Sekali lagi kami ulang hanya meresmikan anggota KIP Aceh yang telah diSK-kan KPU RI,” tegas surat tanggal 4 Juni 2018.***

Komentar

Loading...