Sunjaya Dilantik Jadi Bupati Cirebon, Beberapa Menit Kemudian Dicopot

Sunjaya Dilantik Jadi Bupati Cirebon, Beberapa Menit Kemudian Dicopot
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra-Imron Rosyadi. (Kumparan/Ananda Gabriel)
Penulis
Rubrik
Sumber
kumparan.com

Bandung | Pelantikan kepala daerah di Gedung Sate Bandung, Jumat, (17/5), ini terjadi tak biasa. Sebab setelah dilantik, kepala daerah tersebut kemudian diberhentikan.

Hal itu terjadi ketika Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih, Sunjaya Purwadisastra-Imron Rosyadi, dilantik untuk masa jabatan 2019-2024, oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selang beberapa menit setelah pelantikan, Sunjaya langsung dinonaktifkan. Prosesi pelantikan dan pemberhentian dilakukan sesuai aturan karena Sunjaya berstatus sebagai terdakwa dugaan suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon.

Sunjaya diberhentikan sementara dari jabatannya tersebut sampai proses hukum yang dijalaninya selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara wakilnya, Imron Rosyadi ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melaksanakan tugas Bupati Cirebon. Ia ditunjuk melalui keputusan dari Kemendagri yang dibacakan dalam pelantikan tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya pasangan Sunjaya-Imron memenangkan pemilihan bupati Cirebon pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 lalu. Keduanya diusung oleh partai tunggal, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam perjalanannya, setelah memenangkan pilkada, Sunjaya yang merupakan petahana, terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK sebelum dilantik untuk jabatan bupati periode keduanya. Menyusul OTT, Sunjaya kemudian ditahan oleh KPK dan sampai sekarang tengah menjalani proses persidangan untuk kasus dugaan korupsi.

Adapun pelantikan ini dilaksanakan pada akhir masa jabatan Bupati Cirebon periode 2014-2019, yakni pada Selasa, 19 Maret 2019. Namun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri atas pertimbangan proses hukum bupati terpilih dan kondusivitas menjelang Pemilu 2019, pelantikan dilaksanakan pascapemilu.

Ridwan Kamil menjelaskan, pelantikan ini harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang 10 tahun 2016 pasal 164 ayat (7). Aturan itu menyatakan dalam hal calon bupati dan/atau calon wakil bupati terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi bupati dan/atau wakil bupati, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai bupati dan/atau wakil bupati.

"Pertama, ini (dilantik) sesuai prosedur, hak politiknya masih berlaku sebelum inkrah dan sesuai peraturan Kementerian Dalam Negeri hak politiknya karena waktu sudah selesai pilkada dan sebuah prosedur yang dikonsultasikan dengan KPK, maka tidak boleh ada kekosongan kekuasaan," jelas Ridwan Kamil, usai pelantikan di Aula Barat Gedung Sate.

Saat itu, penjabat sementara yang ditunjuk ialah Dicky Saromi. Namun setelah waktunya memadai dan kondusif, maka hak politik Sunjaya diberikan dulu (dilantik) kemudian setelah itu diberhentikan sementara.

"Dan untuk melaksanakan proses hukum yang berlaku maka di hari yang sama kekuasaan tidak kosong lagi setelah pemberhentian ini ada Plt bupati," jelas Ridwan.***

Komentar

Loading...