Penulis adalah praktisi hukum di Jakarta. Penulis buku “Kembalinya Hukum Islam”.

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Sudah Tepatkah Qanun Aceh?

Sudah Tepatkah Qanun Aceh?
dok.MODUSACEH.CO

Hampir 15 tahun negeri Aceh dibaluti aturan tentang syariat Islam. Wujudnya berupa Qanun Aceh. Tapi tanya patut dihaturkan, sudahkah negeri Aceh kembali?

Kejayaan Aceh berada pada masa Sultan Iskandar Muda. Tatkala para kaum Portugis, Belanda berbelanja rempah-rempah. Mereka belanja perdagangan, tapi tunduk pada syariat Islam. Itulah waujud syariat yang nyata di negeri Aceh Darusalam. Hingga masa kolonialisme menggema di nusantara, negeri Aceh tak pernah ditaklukkan secara nyata. Aceh, itulah pintu terakhir yang sampai titik akhir melawan atas kolonialisme. Yang dalam bahasa Islam, penerapan sistem kuffar.

Kemudian masa ‘modern state’ menggema, Aceh menjadi bagian negara Indonesia. Karena kesamaan musuh kolonialisme. Tapi di perjalanan, negeri Aceh menuntut keadaan semula. Agar bebas diterapkan syariat Islam, seperti masa Sultan Iskandar Muda. Lalu dibalutlah perjanjian Helsinki, 2005 lalu, titik hak negeri Aceh memberlakukan hukum yang menjadi fitrah negerinya.

Hak mendirikan syariat Islam di negeri Aceh itulah disambut euforia. Hanya sayang, hak itu belum dimaksimalkan. Hingga kita belum mengenal Aceh bak masa Sultan Iskandar Muda. Tentu disini ada yang kurang tepat penerapan.

Syariat ialah hukum yang bersumber sepenuhnya dari Al Quran dan Sunnah. Hukum yang mengikat bagi setiap muslimin. Aceh memiliki hak itu untuk menjalankan. Sembari tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tapi pemberlakuan syariat di Aceh, dimulai dengan Qanun, sebagai produk hukum.

Dalam strata hukum positif, qanun yang kini diberlakukan, hanya sebatas Peraturan Daerah (Perda). Disinilah problematika terjadi. Karena syariat sungguhlah tak sama dengan strata hukum positif (positif law). Dalam teori hukum, syariat itu lebih tepat natural law (hukum alam). Yang pada masa Romawi di era Brutus I hingga Julius Caesar, diberlakukan natural law. Bukan positif law. Karena positif law merupakan rumusan kaum modernis, yang di eksekusi pasca Revolusi Perancis di Paris, 1789.

Masa itulah hak untuk membuat hukum, jatuh pada kreasi manusia yang disebut ‘state’. Karena perdebatan soal ‘state’ telah dimulai sejak masa Machiavelli hingga Rosseou. Revolusi Perancis itu wujud kudeta kaum liberalis Eropa pada kaum agamawan, yang menyingkirkan ‘Vox Rei Vox Dei’ (Suara Raja Suara Tuhan). Dari teori Rosseou, ‘le contract sociale’, hukum seolah menjadi kuasa rakyat untuk membuatnya. Bukan lagi kuasa dan kehendak Tuhan. Maka, setiap aturan yang berlaku, wajiblah distempel lebih dulu oleh ‘state’, baru dinyatakan sah. Termasuk aturan dan perintah Tuhan.

Dari praktek itulah benturan positif law dan natural law terjadi. Cicero, masa Romawi kuno telah mengingatkan. Divine law adalah hukum terbaik bagi Romawi. Cicero menyebut positif law sebagai hukum yang tak baik. Maka, dari situ patutlah kita belajar akan pesan Cicero. Karena sistematika hukum kerap bergiliran. Positif law dan natural tak bisa didamaikan. Karena kerap berlaku bergantian.

Qanun di Aceh mengalami titik benturan tersebut. Karena Qanun ialah bagian dari syariat. Bukan bagian dari positif law. Tak heran berlakunya Qanun Aceh terus dipertentang kaum penggiat positif law di Jakarta. Walau mereka tak paham bagaimana sejatinya natural law.

Yang pasti, negeri Aceh memiliki hak untuk memperlakukan natural law. Itulah syariat Islam. Hak itu melekat, sejak Aceh belum bersama NKRI maupun setelahnya. Hanya prakteknya yang harus diubah. Karena syariat Islam yang kini diberlakukan di Aceh, masih menggunakan style positif law. Disinilah tampak ‘syariat’ yang berlaku itu tak berbeda dengan positif law. Hanya berbeda istilah belaka. Inilah yang harus diperbaiki untuk negeri Aceh kedepannya.

Karena qanun tak bisa disamakan dengan Perda. Shaykh Abdalqadir as sufi, ulama besar asal Skotlandia yang menetap di Cape Town, Afrika Selatan memberi penjelasan. Deen Islam terdiri dari syariat dan hakekat. Syariat itulah dijalankan dengan mahdhab. Dan hakekat dijalankan dengan tarekat. Imam Malik mengatakan, syariat dan hakekat haruslah diamalkan menyatu. Syariat tanpa hakekat maka akan sesat. Hakekat tanpa syariat maka akan ziindiq. Inilah kunci penegakan Deen Islam.

Syariat itulah murni dari Al Quran dan as Sunnah. Qanun, ini sama berlakunya dengan kutub ijtihad atau pengambilan hukum syara’ baru dalam fiqih. Al Mashlahat al murshalah dan saddu’dh dhara’i. Qanun, dengan demikian, wajib menjadi parameter-parameter syariat. Qanun memiliki tiga kategori: pada isu-isu spesifik, untuk daerah atau kelompok tertentu, dan keputusan umum. Dalam Kesultanan Utsmani disebut ‘kanuname’.

Qanun keluar dalam wujud titah Sultan. Di Utsmani disebut ‘ferman’. Jadi Qanun tak boleh menyalahi syariat. Qanun merupakan strata setelah syariat. Ketika Sultan Utsmani, Abdul Mazid I mengeluarkan qanun perihal tanzimat di Utsmani, 1840, maka para Shayikhul Islam tak menyetujuinya. Karena qanun itu terbitnya menyalahi syariat. Jadi seperti itulah derajat qanun.

Hukum asal lahirnya qanun haruslah berasal dari AMR (pemimpin). Itulah yang disebut Sultan, Amir atau Imamah. Inilah yang harus lebih dulu dikembalikan di negeri Aceh. Sultan tentu berbeda dengan Gubernur. Titah Sultan itulah yang disebut qanun. Bukan Perda seorang Gubernur propinsi yang disebut qanun. Bentuk qanun, tidak sama dengan susunan undang-undang dalam positif law. Karena qanun tak memerlukan mekanisme sanksi bak teori Hans Kelsen dalam legislative drafting. Qanun hanya menjadi juklak syariat.

Jadi untuk menuju syariat yang kaffah, negeri Aceh membutuhkan dulu seorang Sultan. Dalam ketatanegaraan Indonesia, hal itu tak menyalahi. Karena keistimewaan Yogyakarta, tetap dibolehkan memiliki Sultan. Itulah seyogyanya keistimewaan di negeri Aceh juga. Sultan itulah penjaga dan penegak syariat Islam. Dari sanalah qanun bisa diterbitkan. Dengan begitu, syariat akan kembali utuh.

Bak Shaykh Hamzah Fansuri berpuisi:

Syariat itu yogya kautaruh

Dalam syari’at hakekat tiada jauh

Lain daripada syariat akan tali sauh

Si sauh ma’rifat sukar berlabuh

* Penulis adalah praktisi hukum di Jakarta. Penulis buku “Kembalinya Hukum Islam”.

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...