Breaking News

Dibalik Kasus Tgk Munirwan

Sttt!, Ada “Benih Rupiah” di Lahan SKPA

Sttt!, Ada “Benih Rupiah” di Lahan SKPA
Tanaman Padi (Foto: Ilustrasi/google.com)
Penulis
Rubrik

Tahun anggaran 2018-2019, Dinas Pertanian dan Perkebunan mengalokasikan anggaran Rp169 miliar untuk pengadaan bibit padi, jagung, kakao, kopi, dan lainnya. Bagaimana soal kualitas? Anggota DPR Aceh menilai, dunia pertanian Aceh carut marut.

MODUSACEH.CO | Dasarnya jelas, termaktub dalam Program ACEH HEBAT yang digagas Pemerintah Aceh, dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Nah, dari 15 program unggulan tadi, tercatat salah satunya; Aceh Troe (Aceh Kenyang). Program ini mengejar  tiga sektor utama yaitu, mengurangi kawasan rawan pangan, pengembangan kawasan lumbung pangan serta mewujudkan ketersediaan pangan.

Untuk memuluskan jalan ke sana, tahun 2018 misalnya, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana Rp127,782 miliar. Sayang, Irwandi Yusuf tak sempat melihat hasilnya. Sebab, dia keburu diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 3 Juli 2018 dan telah divonis bersalah, melakukan tindak pidana korupsi.

Kini, kendali pemerintahan berada di tangan Nova Iriansyah. Ketua DPD I Partai Demokrat Aceh ini pun sekata, melanjutkan program yang tertunda. Karena itu wajar, bila dia memplot dana Rp335,48 miliar untuk pengadaan bibit dan benih.

Jumlah anggaran ini boleh disebut besar sejak dua tahun terakhir dan tersebar serta dikelola pada empat dinas yakni, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Kelauat Perikanan.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh misalnya, tahun 2018 dan 2019, mendapat anggaran Rp22,67 miliar. Anggaran tersebut untuk pengadaan bibit berbagai jenis tanaman kehutanan seperti jernang, gaharu, petai, dan lainnya.

Dinas Peternakan Aceh (2018 dan 2019), mendapat jatah Rp13,8 miliar. Anggaran tersebut untuk pengadaan bibit sapi Rp9,7 miliar, kambing Rp3 miliar, dan kerbau Rp1 miliar lebih.

Dinas Kelautan Perikanan (2019) mencapai Rp129 miliar. Anggaran tersebut untuk membeli benih nila mencapai Rp37,8 miliar. Benih udang Rp14,5 miliar, benih ikan mas Rp12 miliar, benih kakap Rp11,7 miliar, benih lele Rp8,9 miliar, kerapu Rp6,7 miliar, gurami Rp5,3 miliar. Termasuk benih jenis ikan lainnya berkisar Rp160 juta hingga Rp1,6 miliar.

Terakhir, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (2018 dan 2019) mendapat kucuran anggaran Rp169 miliar, untuk pengadaan bibit padi, jagung, kakao, kopi, dan lainnya.

Ratusan miliar rupiah anggaran pengadaan bibit dan benih tersebut, dipilah dalam 1.086 paket pekerjaan. Masing-masing paket dengan pagu anggaran di bawah Rp200 juta. Cerdas ya? Begitulah adanya.

Sayang, Pemerintah Aceh tidak mempublikasikan nama-nama penerima manfaat dari pengadaan bibit dan benih tersebut, sehingga masyarakat tak mengetahui siapa saja yang mendapat bantuan.

Padahal, publikasi penerima bibit dan benih ini bertujuan untuk mengantisipasi penyimpangan. Itu sebabnya, jika ditutupi, maka berpotensi munculnya praktik pat gulipat jika tak elok disebut; korupsi! Namun, untuk membuktikan dugaan ini cukup sulit.

Sekali lagi, muncul pertanyaan dan dugaan. Benarkah ada pihak yang bermain dan terganggu dengan Munirwan, karena mata rantai bisnis pengadaan benih padi dengan anggaran mencapai ratusan miliar tersebut menjadi tidak laku? Entahlah! (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...