Soal Bendera Aceh, Mualem: Ini Soal Sentimen Batin Mantan Kombatan dan Rakyat Aceh!

Soal Bendera Aceh, Mualem: Ini Soal Sentimen Batin Mantan Kombatan dan Rakyat Aceh!
Wali Nanggroe didampinggi Mualem, bertemu Pangdam IM dan jajaran di Meuligo Wali Nanggroe, Rabu, 14/8/2019 (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh I Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA), H. Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan. Persoalan bendera dan lambang Aceh, jangan dilihat dalam kaca mata berlebihan, apalagi merdeka. Tapi, harus dilihat dari suasana batin rakyat Aceh dan mantan kombatan GAM.

“Bukan untuk merdeka, tapi lihatlah dari sentimen batin rakyat Aceh dan mantan kombatan GAM. Karena itu, tak perlu berlebihan, apalagi di luar komitmen NKRI,” tegas Mualem.

Juru Bicara Partai Aceh (PA), H. Muhammad Saleh menjelaskan. Pernyataan itu disampaikan Mualem dihadapan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malek Mahmud Al-Haythar dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko bersama Kepala Staf Kodam (Kasdam) IM, Brigjen TNI Brigjen TNI A. Daniel Chardin dan jajaran, Rabu siang (14/8/2019), di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Lampeunerut, Kabupaten Aceh Besar.

Sebelumnya kata Muhammad Saleh yang ikut dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari Cage menjelaskan dan bertanya kepada Pangdam IM dan jajaran mengenai proses lahirnya Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Terutama paska munculnya surat Mendagri RI yang dikabarkan membatalkan secara sepihak qanun tersebut.

20190814-mm2

Mualem berdialog dengan Kasdam IM, Brigjen TNI A. Daniel Chardin (Foto: Ist)

“Mendagri membantah dan kemarin menyebutkan itu urusan Menkopolhukam. Selain itu, dalam suratnya, ada tembusan kepada Gubernur Aceh, DPR Aceh, Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda. Saya mau konfirmasi, apakah Pak Pangdam ada menerimanya,” tanya Cage, yang membuat suasana pertemuan semakin cair.

Sebab kata Cage, baik Gubernur Aceh, DPR Aceh maupun Kapolda Aceh mengaku tidak menerima tembusan dari surat Mendagri tersebut. Pertanyaan tersebut langsung dijawab Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko.

“Saya jawab tidak ada. Dan bagi saya itu tidak masalah. Hanya saja, saya terus berkonsultasi dengan pimpinan di Jakarta. Bahkan Wapres Jusuf Kalla berharap, ada sedikit perubahaan dari yang sudah diusulkan,” kata Pangdam IM yang juga mantan Wadanpaspampres (2017-2017) ini.

Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah dan DPR Aceh melakukan komunikasi lebih dalam dengan Jakarta. “Saya kira, jika dirubah sedikit saja, sudah tidak ada masalah lagi. Dan ini perlu segera dikomunikasikan biar cepat selesai,” saran Pangdam IM.

Secara terpisah, kepada media pers hari ini di Banda Aceh Mualem mengaku bahwa, dirinya dan Wali Nanggroe sekitar setahun lalu telah mengajukan perubahan pada bendera Aceh. "Sudah diajukan perubahan ke Pak Jusuf Kalla, ada penambahan gambar pedang di bawah bintang bulan, agar tidak mirip lagi dengan bendera di masa lampau. Kita harap pusat menyetujuinya," harap Mualem.

Gayung bersambut, Wali Nanggroe Aceh Tengku Malek Mahmud Al-Haythar menjelaskan. Persoalan bendera dan lambang Aceh, jangan dilihat dari satu sisi saja. Tapi, juga dalam perspektif sejarah dan perjuangan rakyat Aceh.

“Dulu, ketika Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, Ibukota Republik pindah ke Aceh. Rakyat Aceh mengirim pasukan tentaranya ke Medan Area, berjuang dan mempertahankan republik. Lalu, saat delegasi asing mendarat di Blang Bintang untuk memastikan apakah Indonesia masih ada dan sudah merdeka, rakyat Aceh tidak mengibarkan bendera Kesultanan Aceh, tapi merah putih,” ungkap Wali Nanggroe.

Menurut Wali Nanggroe, semua itu bukti sejarah bahwa rakyat Aceh memiliki modal besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, selain membeli pesawat udara dan lainnya. “Ya, saya terus berkomunikasi, terutama dengan Pak JK,” jelas Wali Nanggroe.

Kunjungan silaturrahmi hari ini, Panglima Kodam (Pangdam) Iskandar Muda (IM), Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko bersama Kepala Staf Kodam (Kasdam) IM, Brigjen TNI Brigjen TNI A. Daniel Chardin, didampinggi Danrem 011/Lilawangsa Lhokseumawe Kol. Inf Purwanto, Danrem 012/Teuku Umar, Meulaboh, Kol. Inf. Arwadi, Kol. Inf. Azwar Usman (As. Intel), Kol. Inf. Wahyu Dili Y (As. Ops), Kol. Inf. Yamin (Aster), Danpomdam IM, Kapendam IM serta sejumlah perwira menengah lainnya.

Sementara Wali Nanggroe Aceh didampinggi jajaran KPA dan Partai Aceh yaitu, Ketua KPA dan DPA Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem), Tgk Zulkarnaini (Tgk Ni), Sarjani Abdullah, Kamarruddin Abu Bakar (Abu Razak, Ketua dan Sekjen Partai Aceh, Sulaiman (Ketua DPR Aceh), Dr. Muhammad Raviq (staf khusus Wali), Azhari Cage (Ketua Komisi I DPR Aceh). “Suasana pertemuan penuh akrab dan cair,” kata Juru Bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh.***

Komentar

Loading...