Breaking News

Sidak Ke Dinas Perhubungan, Haji Uma Dikritik Warga Aceh Timur

Sidak Ke Dinas Perhubungan, Haji Uma Dikritik Warga Aceh Timur
Sudirman alias H.Uma sidak ke Dishub Aceh Timur (Foto: Mahyuddin/MODUSACEH.CO).

Aceh Timur | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh Sudirman atau akrab disapa Haji, mendatangi Dinas Perhubungan Aceh Timur, Kamis (21/2/2019). Kunjungan itu kabarnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009, tentang jalan, perhubungan dan angkutan jalan.

“Hari ini kita melakukan pegawasan dan pemantauan di Dinas Perhubungan Aceh, untuk penyelenggaraan dan penyerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Kita ingin ada sinergitas pihak terkait dan hal ini Dishub, terkait pengawasan jalan, mobil, kir kendaraan dan lain sebagainya," kata Sudirman.

Sementara itu Kabid Tranportasi Dinas Perhubungan Aceh Timur, Zulkfli kepada wartawan mengatakan. Pihaknya atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tmur, khususnya Dishub Kabupaten Aceh Timur, berterima kasih atas kunjungan kerja  dari DPD RI.

"Banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh staf teknis kami. Misal,  ada alat yang rusak serta membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar sehingga daerah juga terbebani karena banyak hal yang harus dipikirkan, maka selaku anggota DPD RI, kami berharap H. Sudirman  bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan ini,”  ujar Zulkifli.

Namun, ada warga Aceh Timur, namanya Muzakir yang juga Ketua LSM KANa mengkritik kunjungan kerja Haji Uma ini. Alasannya, itu dilakukan saat menjelang kampanye. Akibatnya muncul kesan, kunjungan kerja Haji Uma yang dibungkus dengan pengawasan ini, dinilai hanya sekedar pencitraan saat musim kampanye dipenghujung jabatannya.

Menurut Muzakir sudah hampir lima tahun berjalan belum ada sedikit pun bantuan atau upaya lobi yang dilakukan H. Uma agar di Dinas Perhubungan Aceh Timur bisa bendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Sudah sekian lama kenapa baru sekarang bicara dan meninjau. Sebenarnya itulah kerja  DPD RI. Sebagai senator yang harus memperjuangkan setiap kepentingan pemerintah dan rakyat Aceh ke pemerintah pusat," kritik Muzakir, Jumat (22/2/2019) siang.***

Komentar

Loading...