Breaking News

Empat Qanun Disetujui DPRA, Termasuk Qanun SOTK

Siapa Tumbal Pejabat SKPA?

Siapa Tumbal Pejabat SKPA?
T. Aznal (Tengah) (DOk)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menyetujui empat rancangan qanun (Raqan), Jumat (9/12/2016) lalu. Berdasarkan surat DPR Aceh yang ditanda tangani Ketua DPR Aceh Muharuddin, empat qanun yang disetujui itu adalah Qanun Aceh tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh atau disebut Qanun SOTK.

Kedua Qanun Aceh tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh, berikutnya Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Pruduk Halal, dan terakhir Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Menurut Kasubbag Qanun Aceh Biro Hukum Setda Aceh, Muhammad Junaidi, SH, MH melalui telpon, Muhammad Junaidi, SH, MH Jumat (16/12/2016) mengatakan, empat Qanun Aceh yang telah disetujui bersama dalam sidang paripurna DPR Aceh, telah dibawa ke Jakarta, untuk mendapat nomor register.

Kata Muhammad Junaidi, pasca persetujuan bersama, Plt Gubernur Aceh Soedomo, Selasa (13/12/2016) telah menyampaikan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui Dirjen Otda C/q Direktur Produk Hukum Daerah untuk mendapat nomor register (Noreg). “Ini sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah,” kata Muhammad Junaidi, Jumat.

Itu sebabnya, jelas Muhammad Junaidi dalam hal ini, sesuai ketentuan, dalam waktu tujuh hari kerja, akan mendapat nomor register. Bahkan, berdasarkan hasil koordinasi Biro Hukum Setda Aceh dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, dalam beberapa hari sebelum mencapai waktu tujuh hari kerja, akan segera memberikan dan mengirimkan nomor register empat rancangan qanun tersebut. “Insya Allah,” ujar Muhammad Junaidi.

Tentu, setelah keempat Qanun Aceh itu mendapat nomor register dan dilembar daerahkan, maka akan ada realisasi. Maka, pelaksanaan utama sudah dari amanah Qanun itu, pasti soal Qanun SOTK.

Karena itu, akan terjadi perombakan jabatan di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Sebab, Perintah Qanun SOTK, ada dinas atau badan yang dibangkupanjangkan, dimekar, dirubah statusnya dari badan ada yang menjadi dinas.

Itu sebabnya, akan ada pergantian pejabat eselon. Lantas siapa yang akan menjadi tumbal? Namun ada kabar beberapa kepala dinas dan badan akan didepak.

Kabarnya, Kepala Biro Umum Setda Aceh T Aznal, karena diduga telah memalsukan SK pangkat.

Ada juga kabar nama Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo, Kadis Sosial Alhudri serta Kadis Keuangan dan Aset dan sejumlah nama kepala dinas lain.***

Komentar

Loading...