Selain Dugaan Menerima Gaji Ganda, SZ Juga Dapat Tugas Belajar dari APBA dan APBK Pidie

Selain Dugaan Menerima Gaji Ganda, SZ Juga Dapat Tugas Belajar dari APBA dan APBK Pidie
ilustrasi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Masih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Aceh tahun anggaran 2017 Pemerintah Aceh. Audit BPK RI itu menyebutkan, SZ pernah diberikan tugas belajar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie. Jelas LHP BPK RI Perwakilan Aceh, berdasarkan LHP Inspektorat Aceh No. 790/041/IA-LHP/2015 tanggal 17 Mei 2016, diketahui, SZ pernah belajar ke Universitas Sumatera Utara (USU).

Tugas belajar dimaksud, terhitung 1 Mei 2009 selama dua tahun dengan program studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pendesaan Konsentrasi Perencanaan Pembangunan.  Itu sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.286.1/018/2009, tanggal 19 Mei 2009.

Tetapi sebut LHP BPK RI tadi, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan laporan kemajuan akademik kepada Gubernur Aceh c.q Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPPP) Aceh (sekarang Badan Kepegawaian Aceh/Badan Pengembangan SDM) hingga masa studinya selesai. Seharusnya pada 1 Mei 2011. “Sehingga, yang bersangkutan masih berstatus tugas belajar hingga November 2015,” tulis LHP BPK RI.

Lanjut audit BPK, selain itu diketahui setelah bulan keempat masa tugas belajar atau sejak bulan ketujuh masa tugas belajar, yaitu Desember 2009, SZ masih menerima tunjangan umum pegawai negeri sipil. Jumlah tunjangan umum yang dibayarkan sejak Desember 2009 hingga November 2015 adalah Rp 13.320.000 (Rp 185.000 x 72 bulan). Mulai Desember 2015, gaji dan tunjangan yang bersangkutan tidak diberikan lagi kepada yang bersangkutan.

Baca Juga : 

Ops! BPK RI Temukan Uang Dalam Brankas Bendahara Dinas Perhubungan Aceh.

Pemberhentian pembayaran gaji atas nama SZ sejak Desember 2015 dan instruksi Kepala Kasubbag Keuangan/Bendahara Pengeluaran, agar menarik kembali dan menyetorkan ke rekening Kas Daerah atas pembayaran tunjangan umum dari yang bersangkutan, adalah berdasarkan rekomendasi pada LHP Inspektorat Aceh.

Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran tunjangan umum Rp 13.320.000, seharusnya dikenakan atas tunjangan umum setelah diterima SZ dan bukannya diambil dari gaji bersangkutan yang telah ditahan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh.

Jumlah gaji SZ sejak Desember 2015 hingga Februari 2018 adalah tetap Rp 94.662.287, diantaranya Rp 13.320.000 telah dikembalikan ke kas daerah, tapi tidak menghilangkan kewajiban SZ untuk tetap menyetorkan kembali kelebihan tunjangan umum yang telah diterima sebesar Rp 13.320. 000 ke Kas Daerah.

Baca Juga: BPK Temukan Oknum PNS Terima Gaji Ganda, di Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie

Selanjutnya jelas LHP BPK RI, pemeriksaan atas keputusan tugas belajar, ternyata sebelumnya telah diterbitkan keputusan Gubernur NAD Nomor Peg.826.1/062/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang menugaskan SZ untuk belajar pada Konsentrasi Administrasi Rumah Sakit USU Medan, terhitung mulai 1 Januari 2008 dengan biaya APBK Pidie.

SZ lulus pada 1 September 2009 berdasarkan surat keterangan Nomor 162/H5.2.1.10/LLS/2009. “Dengan demikian, sebelum lulus dari Konsentrasi Administrasi Rumah Sakit USU Medan, yang bersangkutan juga mendapat tugas belajar yang dibiayai oleh APBA atau Pemerintah Aceh,” tulis BPK RI.***

Komentar

Loading...