Breaking News

Terkait Pembatalan Sepihak Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Selain DPRA, Pemerintah Aceh Juga Tak Terima Surat Kemendagri

Selain DPRA, Pemerintah Aceh Juga Tak Terima Surat Kemendagri

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menggelar rapat mengenai surat Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 188.34/2723/SC, perihal Pembatalan Qanun Aceh Nomor: 3 Tahun 2013, tentang Bendera dan Lambang Aceh. Acara berlangsung, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh, Senin, 05 Agustus 2019.

Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman SE membuka pertemuan itu dan mengatakan, Mendagri dalam suratnya telah melakukan pembatalan sepihak atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. “Kami sampaikan bahwa pembatalan tersebut dilakukan sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA,” katanya.

Sebab itu Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan rapat agar dapat mencari solusi, menjawab permasalahan tersebut untuk dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. “Aceh sebelumnya sudah diberi hak khusus oleh Republik Indonesia (RI), yaitu sebagai daerah yang otonomi, dan dapat mengelola stuktur pemerintahan daerahnya sendiri,” jelas Sulaiman.

Terkait hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, dirinya memang sedang memilah waktu untuk dapat duduk bersama dengan pihak DPRA terkait masalah pembatalan sepihak yang dilakukan Kemendagri. "Saya pribadi baru mendengar kabar ini. Pemerintah Aceh saya pastikan belum mendapat surat pembatalan surat tersebut, baru hari ini. Sehingga saya belum berani berkontak dengan DPRA," katanya.

Menurutnya, mensikapi masalah ini tidak boleh menunggu waktu lama, karena akan kehilangan momentum. “Sebagai pimpinan Aceh dan bagian dari Pemerintah Aceh yang penting bagi saya adalah, kita segera menyamakan persepsi. Namun kita harus menyelesaikan ini dengan bijaksana," ungkapnya.

Nova mengatakan, Pemerintah Aceh sangat mendadak menerima wacana tentang pembatalan sepihak yang dilakukan Kemendagri. “Berita ini agak tiba-tiba, seminggu yang lalu Pemerintah Aceh baru melakukan pertemuan di Kemendagri. Tiba-tiba waktu pulang kami mendengar hal ini,” jelasnya.

Plt Gubernur Aceh menegaskan, sampai sekarang Pemerintah Aceh tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Kemedagri terkait pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. "Tidak pernah ada surat pembatalan itu. Kami akan melihat dulu keabsahan surat yang telah beredar tersebut dan dalam waktu dekat akan menjumpai Kemendagri,” janji Nova.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky yang turut hadir dalam rapat mengatakan, hari ini jelas sudah diketahui bahwa tidak ada satupun pihak Pemerintah Aceh dan DPRA menerima surat keputusan Kemendagri. “Ini tidak diterima oleh kedua lembaga. Sudah kami mengkroscek surat tidak ada baik dalam bentuk fisik dan administrasi,” ungkapnya.

Dia menegaskan, qanun yang sudah diparipurnakan dan di lembar Aceh-kan itu, seharusnya menjadi tanggu jawab Pemerintah Aceh. “Namun sejak muncul berita di media massa, Pemerintah Aceh tidak melihat respon sama sekali. Padahal ini momen yang harus disikapi secara bijaksana sehingga publik tahu siapa yang benar dan siapa yang terlibat didalamnya,” jelas Iskandar.

Untuk menyelesaikan permasalan ini, langkah yang harus dilakukan Plt Gubernur dan DPR Aceh yaitu, melibatkan Wali Nanggroe dan pihak yang terkait serta petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Agar sama-sama melakukan langkah klarifikasi kepada Kemendagri dengan pernyataan keberatan yang ditujukan ke Presiden RI.

“Kemudian menempuh secara hukum mengenai keabsahan surat yang sudah ada ini. Tentunya, langka ini ditempuh secara bertahap dan kita menyarankan waktu secepat mungkin melakukan konfirmasi ulang ke pihak Kemendagri agar tidak menimbulkan kegaduhan,” ungkap Iskandar.

Jika nanti pun, pihak Dirjen menyebutkan surat sudah disampaikan ke Pemerintah Aceh dan juga DPRA maka mereka dianggap telah berbohong. “Jika Pak Dirjen menyebutkan surat ini ada, maka beliu bohong. Dan akan dilaporkan dalam unsur perkara lainnya," tegasnya.***

Komentar

Loading...