Iklan HUT 16 TAHUN MODUS ACEH

Terkait Putusan PTUN Kabulkan Gugatan 32 ASN Simeulue

Sekdakab Simeulue Ahmadliyah: Itu Normal dan Kami Banding!

Sekdakab Simeulue Ahmadliyah: Itu Normal dan Kami Banding!
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh membacakan putusan terkait gugatan 32 ASN Simeulue yang dinonjobkan oleh bupati setempat (Foto: aceh.tribunnews.com)

Sinabang | Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Simeulue Ahmadliyah menyatakan banding, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin (3/9), yang mengabulkam gugatan 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) Simeulue, yang dinonjobkan oleh Bupati setempat, Erly Hasyim.

Penegasan itu disampaikan Ahmadliyah menjawab konfirmasi media ini melalui saluran telpon seluler, Kamis (6/9/2018). “Ya, kami banding seluruhnya,” kata Ahmadliyah.

Menurutnya, gugatan 32 ASN dan putusan PTUN serta langkah banding yang ditempuh pihaknya, merupakan hal biasa dari proses hukum. “Inikan negara hukum, jadi kedua pihak punya hak yang sama. Hanya saja, kita tunggu putusan final atau incrah nantinya,” jawab Ahmadliyah.

Memang, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin (3/9) mengabulkam gugatan 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) Simeulue. Putusan itu dibacakan bergantian oleh majelis hakim diketuai Yusri Arbi bersama hakim anggota Azzahrawi dan Vandi Kurniawan dalam sidang pamungkas di pengadilan itu.

“Mengadili. Mengabulkan gugatan para penggugat dari penggugat 1 sampai 32 untuk seluruhnya,” baca Hakim Yusri Arbi. Yusri kemudian membacakan satu persatu Surat Keputusan (SK) Bupati Simeulue tentang pemberhentian dan pengangkatan ASN.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mewajibkan kepada tergugat (Bupati Simeulue) untuk mencabut objek sengketa berupa SK Bupati Simeulue tentang pemberhentian dan pengangkatan ASN.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama penggugat 1 sampai 32 atas hak dan martabatnya selaku PNS atau setidak-tidaknya mengembalikan dalam jabatan semula atau setingkat,” perintahnya.

Sebelum membacakan putusan, majelis hakim lebih dahulu menguraikan pertimbangan putusan yang pada intinya bahwa SK Bupati Simeulue yang menonjobkan 32 ASN tidak sesuai prosedur dan mekanisme seperti diatur dalam undang-undang.

20180906-sekdakab-simeulue

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Simeulue Ahmadliyah (Foto: Harian Waspada, Medan)

Eksepsi (keberatan) yang disampaikan oleh tergugat juga ditolak oleh majelis hakim untuk seluruhnya. “Eksepsi tergugat ditolak untuk seluruhnya,” sebut Yusri.

Sidang itu dihadiri kuasa hukum penggugat, Muhammad Riza Maulana SH, Farizah SH, dan Syahminan Zakaria SH MH. Sedangkan dari tergugat diwakili kuasa hukumnya, Raja Inal Manurung SH.

Gugatan ini berawal dari Bupati Erly Hasyim melakukan mutasi di lingkungan pemerintah kabupaten setempat pada akhir Maret 2018. Dari 63 pegawai yang dinonjobkan, 32 pegawai melakukan perlawanan karena merasa tidak bersalah.

Kemudian, ke 32 PNS yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Muhammad Riza Maulana SH menggugat Bupati Erly Hasyim ke PTUN Banda Aceh, Selasa, 10 April lalu. Menurut Riza Maulana, tindakan Bupati yang menonjobkan sejumlah pejabat dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa prosedur yang berlaku.

Padahal, para PNS tersebut, lanjutnya, tidak pernah melanggar disiplin baik ringan, sedang, atau berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta juga tidak pernah dipidana.

Majelis hakim memberi tenggat waktu kepada tergugat selama 14 hari untuk melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, jika putusan itu tidak bisa diterima. “Betul, kami tetap banding,” tegas Sekdakab Simeulue Ahmadliyah.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Riza Maulana menyampaikan menerima putusan itu. Dia juga berharap Bupati Simeulue bisa berbesar hati untuk melaksanakan putusan tersebut. “Kita mau, Bupati sebagai pengayom masyarakat harus berbesar hati untuk menerima putusan ini. Jika mau banding silakan, tapi jika tidak banding, pasti akan sangat terhormat. Jangan terapkan ego,” katanya.

Jikapun tidak mau mengembalikan posisi 32 ASN ke jabatan semula, Riza Maulana meminta Bupati untuk meminta maaf dan merehabilitasi nama mereka, karena selama ini mereka tidak bersalah dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

“Wah, tidak begitu. Semua ada mekanisme dan proses. Kami menghargai langkah hukum yang dilakukan 32 ASN tadi. Sebaliknya, mereka pun harus menghargai langkah hukum yang kami lakukan. Karena itu, kami banding,” ujar Ahmadliyah, yang juga alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh ini.***

Komentar

Loading...