Dinilai Degradasi Kadar Pilpres

Sejumlah Akademisi dan Aktivis Gugat Ambang Batas Presiden

Sejumlah Akademisi dan Aktivis Gugat Ambang Batas Presiden
dok.MODUSACEH.CO
Sumber
Dari Berbagai Sumber

Jakarta | Gugatan itu disampaikan kuasa hukum pemohon, Denny Indrayana, 13 Juni 2018 lalu di Jakarta. "Maka, syarat demikian harus lagi-lagi diuji ke hadapan MK, karena nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945," jelas Denny dalam keterangan tertulisnya.

Alasannya, pasal tersebut mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Menurut Denny Indrayana, syarat ambang batas pencalonan presiden tersebut telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945. Kata Denny, meskipun pasal tersebut telah diuji sebelumnya dan ditolak Mahkamah Konstitusi pada (11/1/2018) lalu, tetapi berdasarkan Peraturan MK, pasal 222 UU Pemilu itu dapat digugat kembali.

"Inilah perjuangan konstitusional untuk mengembalikan daulat rakyat dan mengembalikan kebebasan rakyat untuk secara lebih leluasa memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden," terang dia. Karena itu, gugatan tersebut telah didaftarkan kembali hari, Rabu (13/6/2018) lalu ke MK. "Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini, sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018 yang akan datang," kata dia.

20180619-deni-indrayana

Deni Indrayana (Foto: Google)

Menariknya, permohonan tersebut diajukan 12 pemohon yakni; mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Busyro Muqoddas. Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri. Akademisi Faisal Basri, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay.

Tak hanya itu, ada juga mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Akademisi Rocky Gerung, Akademisi Robertus Robet, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, Sutradara Film Angga Dwimas Sasongko.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Profesional Hasan Yahya.  Ahli yang mendukung permohonan tersebut yakni Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal ArifIn Moctar, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrat Teuku Rifkie Harsya yang diminta pendapatnya oleh media ini mengatakan. Pihak dapat memahami adanya elemen masyarakat yang menggugat Pasal 222 Undang-Undang No: 7 Tahun 2017. Alasannya, itu merupakan hak konstitusional warga negara. "Semua itu, tentu saja bermuara pada adanya kepastian hukum dalam proses demokrasi, khusus pemilihan presiden di negeri ini," ujar Teuku Rifkie, yang juga anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh. Nah, seperti apa hasilnya? Kita saja.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...