SBY dan Suara Batin Rakyat Aceh

SBY dan Suara Batin Rakyat Aceh
Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyapa warga Sare, Aceh Besar (Foto: Ist)
Rubrik
Sumber
Pimpinan Redaksi MODUSACEH.CO

Selama sepekan, aura perpolitikan di Aceh nyaris terhempas dari hiruk pikuk bernuansa Jakarta. Terutama soal debat calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, menuju Pilpres dan Pileg, 17 April 2019 mendatang.

Sebaliknya, mulai dari kawasan pantai timur (Kabupaten Aceh Tamiang hingga Kota Banda Aceh), perhatian rakyat di Bumi Serambi Mekah ini, justeru tersedot penuh pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kehadiran Presiden RI Ke-6  ini, telah membuka kembali memori kita tentang proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh (BRR NAD-Nias), paska bencana gempa dan tsunami Aceh, 26 Desember 2004 silam. Disusul kemudian, penyelesaian konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, yang melahirkan MoU Damai, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Itu sebabnya, “SBY Tour 10 Kabupaten dan Kota di Aceh”, tak bisa dilihat sebagai napak tilas biasa. Tapi sarat makna. Dan, kehadiran SBY, mendengar suara batin rakyat Aceh, juga bukan kisah biasa.

Mengenang kisah duka, setelah 14 tahun berlalu (26 Desember 2004-26 Desember 2018), Aceh luluh lantak dilanda gempa dan tsunami. Tidak kurang 115 ribu jiwa nyawa rakyat Aceh dan Nias melayang, dan jutaan orang terkena dampaknya. Rumah penduduk rata dengan tanah, bahkan kapal besar terseret jauh kedaratan karena dahsyatnya gelombang tsunami.

Air mata dari pelosok negeri tak kuasa ditahan, melihat musibah bencana paling memilukan sepanjang Indonesia berdiri. Derita masyarakat Aceh, menjadi duka masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Gelombangan bantuan datang tak tertahan ke Aceh, tidak saja dari dalam negeri tapi juga luar negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan tsunami di Aceh sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Bantuan internasional mulai digerakkan menuju kawasan bencana. Kawasan terparah yang dilanda tsunami adalah Aceh, Khao Lak di Thailand dan sebagian Sri Lanka dan India.

20190127-sby-dan-abu-kuta-kreueng

SBY dan Abu Kuta Kreueung (Foto: Ist)

Saat itu, Indonesia benar-benar diuji, mampukah melewati cobaan terbesar ditahun setelah pemilu. Maklum saja, saat peristiwa berlangsung, Indonesia terhitung masih dua bulan memiliki Presiden baru.

Anggaran untuk bencana juga belum ada dalam APBN, begitu juga UU penanggulan bencana belum ada. Meski telah mengerahkan kemampuan maksimal prajurit TNI, kita masih mengalami kesulitan karena keterbatasan peralatan. Saat itu Indonesia sedang menghadapi embargo alutsista dari dunia internasional.

Nah, dengan keterbatasan tersebut, tentu Indonesia membutuhkan bantuan dunia internasional, namun konteksnya tidak meminta-minta seperti pengemis. Sebaliknya, tetap saja ada pihak yang mencoba mempermasalahkan bantuan dari luarnegeri tersebut, seperti alergi terhadap kata luarnegeri padahal untuk kemanusiaan.

Untuk menanggulangi bencana seperti itu tidak mungkin diundur pembahasan anggaran terlebih dahulu. Debat dulu disaat korban masih banyak berteriak kesakitan dan mayat bergelimpangan. Namun untuk menggunakan anggaran juga harus terikat pada aturan yang ada, dan tidak bisa main labrak saja.

Beruntung saat itu Indonesia mendapat Presiden SBY yang punya solusi cepat dan berani ambil resiko. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat kejadian berada di Papua Barat langsung memberikan instruksi, dan membahas tentang bencana ini. Seluruh kekuatan yang ada dikerahkan, disaat bersamaan solusi terkait persoalan yang ada terus dicarikan.

Setelah meninjau langsung lokasi bencana, SBY memaparkan kondisi Aceh dihadapan kepala negara dan pemerintahan seluruh dunia dalam pertemuan konferensi internasional yang disebut dengan Tsunami Summit. Setelah itu bantuan terus mengalir, mulai dari personel, peralatan, dana hingga kebutuhan hidup. Dunia bersatu dalam membantu korban Aceh.

Bantuan yang masuk mencapai 7 miliar dolar dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan bisa diawasi semua pihak. Berkat bantuan ketika itu, minimal air mata masyarakat Aceh tidak terus menerus mengalir. Karena kepedulian kita bersama menjadikan mereka (korban) merasa tidak sendiri.

Saat tsunami terjadi, kondisi Aceh masih benar-benar belum damai. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih ada dan ditakutkan keterlibatan militer asing akan memperburuk kondisi Aceh saat itu.

Banyak ketakutan-ketakutan lain yang disampaikan jika militer asing masuk ke Aceh, dan berkomunikasi dengan GAM. Namun SBY bersikap berbeda, dengan kenyakinan bahwa GAM tidak akan menganggu orang yang membantu saudara-saudara mereka, SBY mempersilahkan militer asing masuk dengan syarat harus dibawah pimpinan dan pengawasan TNI.

Dan itu terbukti, GAM tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, malahan itu menjadi momentum perdamaian yang lebih baik di Aceh.

SBY memahami sekali bahwa masalah utama untuk memulai kembali perundingan adalah lemahnya kepercayaan antara kedua belah pihak, terutama karena sejarah perundingan dan kesepakatan antara pemerintah dan GAM yang beberapa kali kandas.

Disinilah SBY terlihat ciri kepemimpinan yang penting; selalu berfikir ke depan, selalu mencari peluang dan solusi, selalu memetik pelajaran dari masa lalu.

Sebagai pemimpin SBY mampu menjadikan dan mengubah krisis menjadi peluang dengan tercapainya perdamaian di Aceh, yang telah berkonflik dengan Pemerintah Indonesia selama kurun waktu 30 tahun terakhir, dan belum ada satu Presiden-pun yang mampu menanganinya.

SBY mampu mengambil kebijakan yang tidak populer, justru pada saat dimana semuanya masih terpaku dengan bencana tsunami. SBY mulai berfikir mengenai peluang perdamaian. Pada saat dimana elit politik sangat alergi terhadap GAM, SBY justru mengambil resiko, mempertaruhkan kredibiltasnya, menempuh proses perdamaian baru dengan GAM.

Dan, 15 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani nota kesepahaman di Helsinki yang kemudian diratifikasi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pada tahun 2011, Presiden SBY menerima penghargaan dari dunia Internasional melalui PBB yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Bank Ki-Moon dikarenakan prioritas SBY yang besar dalam mengurangi dampak bencana alam tsunami di Aceh 2004 lampau.

Penghargaan tersebut diterima di sela-sela KTT ASEAN yang diadakan di Bali, Sabtu, 19 November 2011. Presiden SBY merupakan presiden pertama yang mengadaptasi cetak biru resiko bencana atau dikenal dengan Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building Resilience of Nation dan Communities in Disaster, menjadi sebuah rencana nasional.

Indonesia dianggap dapat menjadi contoh bagi negara-negara yang dilanda bencana banjir dan gempa bumi dalam upayanya memberikan respon terhadap bencana, pemulihan pasca bencana dan pengurangan resiko bencana diberikan porsi yang seimbang dalam kepentingnnya dan dianggap siap untuk menghadapai bencana kecil atau pun besar.

Terima kasih Bapak Perdamaian Aceh. Jasa dan peran mu sebagai pemimpin visioner negeri ini, tetap kami kenang! (selengkapnya simak edisi cetak, terbit Senin, 28 Januari 2019).***

Komentar

Loading...