Iklan HUT 16 TAHUN MODUS ACEH

Usai Diberhentikan Sebagai Kepala BPKS

Sayid Fadhil: Saya Tempuh Jalur Hukum dan Lapor KPK!

Sayid Fadhil: Saya Tempuh Jalur Hukum dan Lapor KPK!
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Tak terima diberhentikan sebagai Kepala BPKS, Sayid Fadhil mengaku akan menempuh jalur hukum guna menggugat Surat Keoutusan (SK) Ketua Dewan Kawasan (DKS) yang juga Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah Nomor 515/39/2019, tanggal 16 Januari 2019, tentang pemberhentian dirinya dan pengangkatan Razuardi sebagai Plt Kepala BPKS.

Selain itu, dia juga mengaku akan melapor ke KPK. Sebab, saat ini dirinya sedang "membersihkan"  BPKS Sabang dari berbagai upaya dugaan praktik korupsi. 

"Buktinya ada beberapa mantan pejabat BPKS yang kini disidik Polda Aceh, terkait proyek di Pulau Aceh. Saya lagi bersih-bersih kok sapu yang dibuang," kata Sayid.

Masih kata Sayid. "Saya selaku orang Aceh, prihatin melihat potret Pemerintahan Aceh saat ini, arogan dan sombong. Tidak mengerti hukum. Bagi saya tidak ada celah Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memberhentikan saya. Saya akan PTUN, perdata bahkan pidana terhadap Nova Iriansyah selaku Ketua DKS, Wali Kota Sabang, Nazaruddin dan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali serta Dewan Pengawas BPKS," ungkap Sayid Fadhil pada MODUSACEH.CO, Rabu (16/1/2019) malam.

Sayid Fadhil merasa dizalimi karena diberhentikan secara sepihak oleh Plt Gubernur Aceh dari jabatan Kepala BPKS Sabang.

Sebab, sampai saat ini Plt Gubernur Aceh selaku Ketua DKS, tidak pernah sekalipun memanggil dirinya untuk mempertanyakan secara langsung duduk masalah dan persoalan yang dihadapi di dalam internal BPKS, tapi langsung memberikan surat teguran yang sebenarnya telah dijawab secara tertulis.

Sayid Fadhil juga menyebutkan Plt Gubernur tidak pernah memanggil dan merespon keinginan dirinya untuk bertemu, guna membicarakan kondisi yang dihadapi BPKS saat ini terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK, yang terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan beberapa satuan kerja BPKS, sehingga bermasalah dengan hukum dan hingga akhirnya mereka yang terlibat dilakukan pemeriksaan di Polda Aceh.

“Jadi sebenarnya pemberhentian tidak berdasarkan ketentuan hukum yang benar, dan hanya berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dan keinginan-keinginan pihak tertentu yang merasa telah dirugikan,” ungkap Sayid Fadhil.

Sayid Fadhil menambahkan, sikapnya untuk melakukan tindakan bersih-bersih di dalam internal BPKS juga terkesan di halang-halangi, walaupun saat ini sudah terbukti ada tiga orang pejabat BPKS yang sudah diberhentikan dari jabatannya terjerat dengan hukum.

Belum lagi pencapaian hasil kinerja yang hanya beberapa bulan di BPKS, dengan realisasi anggaran melebihi target pencapaian tahun 2017 lalu dan nilai pemasukan yang mencapai 99% dari target 2018.

Bahkan, serelah dilantik pada Maret 2018 sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode 2018-2023. Sayid Fadhil mengaku mampu merealisasikan anggaran 2018 hingga mencapai 68,01 persen.

Dari total pagu Rp 224 miliar lebih, di tangan Sayid Fadhil, BPKS merealisasikan anggaran Rp. 152 miliar lebih. Jumlah ini meningkat 8,79 persen dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pada 2017, BPKS merealisasikan anggaran senilai Rp 148 miliar atau 59,31 persen.

Menurut Sayid Fadhil, rasanya mustahil Plt Gubernur Aceh mengambil sikap memberhantikan dirinya bila tidak ada permainan ataupun konspirasi dibelakangnya.

Menyikapi hal tersebut Sayid Fadhil juga menyatakan sikapnya untuk terus melangkah ke jalur hukum atau PTUN hingga diharapkan nantinya akan mampu membuka tabir siapa yang bermain dalam lingkaran BPKS selama ini.

“Saya tidak akan tinggal diam, dan saya akan terus menempuh jalur hukum, butuh dukungan berbagai pihak yang merasa memiliki Sabang untuk lebih baik,” ujarnya.

Sehubungan dengan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Kepala BPKS, Sayid Fadhil menyampaikan pernyataan sikapnya.

Pertama, SK Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri, melainkan oleh DKS yaitu Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, selaku Ketua DKS dan merupakan cacat hukum dikarenakan Pelaksana Tugas bukanlah Gubernur yang definitif.

Kedua, Sayid Fadhil menolak dengan tegas pemberhentian dengan hormat tersebut atas dirinya. Ketiga, tindakan DKS tersebut terkesan tendensius dan arogan, karenanya harus ditolak demi hukum.

Keempat, terkait salah satu pertimbangan hukum tentang Pakta Integritas, Sayid Fadhil sudah membuat pernyataan mencabut Pakta Integritas tersebut pada bulan September 2018, dikarenakan adanya indikasi tidak sehat terhadap dirinya oleh pihak Dewan Pengawas dan Pakta Integritas tersebut juga tidak dapat dijadikan alat bukti hukum perdata karena tidak dibubuhi materai yang cukup.

Kelima, laporan evaluasi yang dilakukan Dewan Pengawas terlalu mengada-ada, tendensius dan menjurus fitnah, karenanya laporan Dewan Pengawas tersebut harus ditolak dan dikesampingkan demi hukum.

Keenam, Sayid Fadhil merasa tindakan Ketua DKS dan anggotanya mengeluarkan SK Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri adalah tindakan melawan hukum.

Ketujuh, dalam waktu dekat akan melakukan langkah hukum baik gugatan ke PTUN, Perdata dan dugaan Pidana kepada semua pihak baik DKS serta Dewan Pengawas yang patut diduga keras telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan tindakan melawan hukum. "Saya juga serius melaporkan ke KPK," tegas Sayid Fadhil.**

Komentar

Loading...