Kisah Mahfud- Zulfadli (bagian satu)

Satu Cerita Tentang Proyek WTP Sabang

Satu Cerita Tentang Proyek WTP Sabang
youtube.com
Rubrik

 

 

Pasrah, tak berarti menyerah. Semangat itulah yang ditunjukkan Mahfud bin Abdul Majid dan Zulfadli alias Dedek bin Jamaluddin, saat ditemui media ini di Lapas Kahju, Aceh Besar, pekan lalu. Keduanya, dijerat penyidik Polres dan Kejari Sabang dengan dugaan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pada proyek WTP Sabang, 2013 lalu.

***

Pasrah, diakui Mahfud dan Dedek, untuk menerima nasib apes terhadap perbuatan yang telah mereka kerjakan, sementara keduanya mengaku tak pernah menyerah untuk terus mencari keadilan dan kebenaran terhadap tuduhan korupsi dan telah merugikan negara, yang kini diarahkan pada mereka. “Kami tetap yakin, Allah SWT tidak tidur terhadap kebenaran. Karena itu, kami berharap majelis hakim dapat memutuskan perkara ini nantinya  dengan seadil-adilnya,” kata Dedek, diamini Mahfud.

Begitupun, untuk sementara waktu, keduanya terpaksa menginap di hotel prodeo Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kahju, Aceh Besar. Itu dimaksudkan, agar Mahfud dan Zulfadli alias Dedek dapat mengikuti sidang secara rutin yang kini sedang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. 

menurut dakwaan JPU, perbuatan Mahfud (terdakwa satu), selaku Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakri, telah mengalihkan seluruh tanggungjawab Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Water Treatment Plant (WTP) Sabang pada terdakwa dua yaitu Zulfadli alias Dedek.

Proyek itu berlokasi di Jurong Pria Laot, Gampong Bate Shok Kecamatan Sukakarya Sabang, yang sumber dananya berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013. Menariknya, pengalihan seluruh pekerjaan pada  Dedek (terdakwa dua) dilakukan Mahfud secara lisan tanpa surat kuasa, sehingga seluruh pekerjaan dilapangan dilaksanakan sampai dengan selesai seluruhnya oleh Dedek.

Nah, menurut JPU Pengki Sumardi SH dan Andri Herdiansyah dari Kejari Sabang, terdakwa dua jelas-jelas tidak memiliki kompetensi atau kemampuan dan keahlian yang baik dalam bidang pekerjaan tersebut. Tapi, sebagai imbalannya, terdakwa satu mendapatkan fee sebesar 2 persen atau Rp 70 jutadari terdakwa dua.

Bahkan terdakwa dua menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan, pengajuan permohonan pembayaran uang muka kerja 30 persen maupun permohonan pembayaran 100 persen. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), laporan kemajuan pekerjaan/progress maupun administrasi permohonan pencairan anggaran, dilakukan dengan meniru tandatangan milik terdakwa satu serta melakukan perjanjian jual beli dengan PT. Bramindo Lincoln untuk pembangunan IPA/WTP, diluar yang diperjanjikan dalam kontrak fisik.

Semua itu ungkap JPU,  dilakukan terdakwa dua atas sepengetahuan dan izin terdakwa satu sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP, ternyata tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak). Sebab, gambar rencana merupakan satu kesatuan dari kontrak yang tidak dapat dipisahkan. Ini disebabkan oleh adanya serangkaian perbuatan pada terdakwa  yang mengalihkan atau mengganti pengadaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP. Seharusnya, berdasarkan kontrak pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP, dikerjakan dengan dukungan distributor PT. Judhika Sakti Engineering. Faktanya, para terdakwa melakukan perjanjian jual beli dengan pihak lain yakni dengan saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari perusahaan Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln) sehingga terdakwa satu  dan Terdakwa dua membeli IPA tersebut dengan harga Rp.1.825.000.000,-, dari Eka Mitra Nusantara Grup (PT. Bramindo Lincoln).

Ungkap JPU,  harga tersebut jauh lebih murah dengan harga IPA dari dukungan PT. Judhika Sakti Engineering yakni Rp 2.200.000.000,- serta bentuk/gambar dan spesifikasi IPA yang dikerjakan PT. Bramindo Lincoln juga jauh berbeda dengan yang terdapat dalam kontrak, yang pada akhirnya pekerjaan pembangunan IPA/WTP tersebut selesai dikerjakan oleh Saksi MARTIN DARMASETIAWAN dari PT. Bramindo Lincoln, dengan mengacu pada Shop drawing IPA PT. Bramindo Lincoln dan tidak mengacu pada kontrak.

Lalu, terdakwa satu  dan terdakwa dua, menjadikan pekerjaan tadi untuk memenuhi prestasi kerja PT. Rah Rah Red Wana Bhakti sehingga dapat dibayarkan lunas 100 persen. Namun, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 persen yang diajukan Kontraktor Pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, 22 November 2013 dan ditandatangani terdakwa satu, selaku direktur utama, dan disetujui saksi Tri Maidiansyah, S.T selaku Chief Inspector CV Multi Partner Consultant (konsultan pengawas) serta mengetahui saksi Nizwar S.T (KPA Dinas PU Sabang), seluruh pekerjaan tersebut telah selesai 100 persen dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak), sehingga menjadi dasar kedua terdakwa untuk mengajukan permohonan pembayaran 100 persen atas prestasi seluruh pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP di Kota Sabang.

Padahal ujar JPU, pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, ternyata tidak sesuai kontrak. Ini  berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang kapasitas 20 liter/detik, yang dilakukan ahli fisik dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh, tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Keterangan Nomor: 1539/UN11.1.31/KP/2015 tanggal 27 Mei 2015.

Menurut ahli Unsyiah Banda Aceh, pembangunan instalasi Pengolahan Air (IPA)/WTP yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang, tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak). Tak hanya itu, juga ditemukan adanya pekerjaan rumah pompa dan rumah operator yang realisasi pekerjaan juga tidak sesuai dengan kontrak. Mutu kolom beton yang terealisasi juga lebih rendah dengan mutu kolom beton yang terdapat dalam kontrak.

Seharusnya pengajuan permohonan pembayaran yang diajukan kedua terdakwa, dilakukan dengan mengacu pada hasil riil pekerjaan. Sehingga terjadi pembayaran harga yang tidak sepatutnya pada kontraktor pelaksana (PT. Rah Rah Red Wana Bhakti) yaitu, Rp Rp 2.6 miliar lebih.

Itu sebabnya, JPU menilai telah menjadi keuntungan dan memperkaya diri kedua terdakwa, karena setelah keduanya mencairkan dana pembayaran lunas pekerjaan selesai 100 persen, sesuai dengan Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 persen, sehingga proses pencairan dilaksanakan dan akhirnya pihak Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menyetorkan uang pembayaran pekerjaan 100 persen dengan cara mentransfer uang dari rekening Pemerintah Aceh ke rekening Terdakwa I (Direktur Utama PT. Rah Rah Red Wana Bhakti).

Seluruh uang pembayaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik di Pria Laot Kota Sabang Tahun 2013 tersebut, telah dibayarkan kepada terdakwa satu melalui PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional Nomor Rekening : 010.01.05.590138-1 a.n PT. Rah Rah Red Wana Bhakti. “Dengan demikian perbuatan para   terdakwa tersebut nyata-nyata telah bertentangan hukum dan melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah,” sebut JPU Pengki dalam dakwaannya.

 JPU menilai, perbuatan kedua terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara karena dana pembayaran Pekerjaan Pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laot Kota Sabang Tahun 2013, pada Dinas Cipta Karya Aceh (Dana Otonomi Khusus 2013).  Berdasarkan perhitungan ahli BPKP Propinsi Aceh, Nomor : SR-2655/PW.01/5/2015, tanggal 11 November 2015, Negara dirugikan Rp 2.6 miliar lebih.

Nilai tersebut merupakan nilai bersih (setelah dikurangi potongan-potongan) atas pekerjaan pembangunan Instalasi WTP Kota Sabang Kapasitas 20 liter/detik yang berlokasi di Pria Laout Kota Sabang, yang dikerjakan penyedia barang/jasa yaitu PT. Rah Rah Red Wana Bhakti, sementara uang hasil atas pekerjaan pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah Aceh sudah dibayarkan 100 persen.***

Sumber: Tabloid MODUS ACEH, Edisi 30, 21-27 November 2016

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...