Sambangi BPK, Pansus Angket DPR Temukan Persoalan SDM di KPK

Sambangi BPK, Pansus Angket DPR Temukan Persoalan SDM di KPK
Fahrizal Salim/MODUSACEH.CO
Penulis
Sumber
Fahrizal Salim/Jakarta

Jakarta | Koordinator kunjungan Pansus Angket DPR RI, M Misbakhun mengaku, ternyata banyak hal yang perlu ditindaklanjuti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diantaranya keberadaan sumber daya manusia (SDM). Pendapat itu disampaikan setelah melakukan rapat koordinasi dengan BPK RI Jakarta, Selasa (4/7/2017). Menurut M Misbakhun, permasalahan di KPK itu ditemukan, setelah tim pansus setelah meminta kepada BPK terkait proses audit, pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban KPK sejak berdiri.

"Tugas pokok dan fungsi KPK seperti tugas supervesi, koordinasi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu, kami mintakan kepada BPK secara keseluruhan dan ternyata, dari hal-hal tersebut, kami menemukan banyak hal yang perlu ditindaklanjuti. Diantaranya tentang keberadaan SDM di KPK yang perlu kami lakukan langkah lanjutan yang tidak bisa secara spesifik kami putuskan dari hasil pertemuan ini," kata Misbakhun didampinggi Ketua BPK RI dan Tim Pansus DPR RI.

Diakui, timnya juga sedang menelaah lebih data yang ditemukan, termasuk kinerja dan  bagaimana penanganan persoalan yang terkait dengan pengunaan keuangan negara yang ada relavansi dengan tugas KPK. "Karena ada sejumlah UU lain yang juga harus kami minta saran dan pandangannya. Misal, Menpan dan ARB serta tentang IT terkait dengan penyadapan. Kami juga perlu bertemu Menkominfo," jelas Misbakhun. Menurutnya, Pansus tidak akan ada yang ditutupi,  tapi memang ada sebuah semangat komitmen untuk saling menghargai antar sesama lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional. Dan bukan untuk kepentingan a, b dan c. “Marilah sama-sama untuk objektifitas dan jauh dari kecurigaan. Awali semua ini  dengan itikad baik. Kita ingin menata sebuah pola kehidupan kebangsaan dan bernegara, baik politik maupun pemberantasan korupsi sehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya dan sakwasangka yang membuat hubungan antar lembaga tidak harmonis,"ajak Misbakhun.

Menurutnya rapat konsultasi dengan BPK RI bertujuan pertama  untuk semangat dalam mengelola negara demokrasi. Karena itu, tidak mungkin hanya bisa dilakukan satu lembaga negara, tapi  ada DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY, BI dan lembaga negara secara konstitusional berkewajiban untuk menjalankan tugas negara, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, serta ikut melaksanakan ketertiban umum.

Terkait Pansus Hak Angket, itu merupakan tugas konstitusional yang dimilik dewan dengan fungsi pengawasan tertinggi dan dijamin UUD. "Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan inilah, kita tidak bisa lepas dan saling berkaitan dengan pengawasan yang terjadi sehingga ada berkaitan dengan lembaga KPK," jelasnya.***

Komentar

Loading...