Breaking News

Kisruh di LPJK Aceh

Saling Serang dan Bela Diri

Saling Serang dan Bela Diri
Abdul Haris dan Tripoli, Pengurus LPJK Aceh (Foto: Muhammad Saleh)
Rubrik

Banda Aceh | Amanat Undang-Undang (UU) Nomor: 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi, memerintahkan adanya sebuah lembaga sebagai bagian dari peran masyarakat untuk pengembangan jasa konstruksi di negeri ini.

Lembaga tersebut bersifat nasional, independen, mandiri dan terbuka. Dalam aturan turunannya, sesuai PP No. 4 tahun 2010 menyebutkan, diperlukan lembaga ini untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi, sehingga didirikanlah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan pembentukannya diatur oleh Peraturan Menteri (Permen).

Di tingkat nasional, lembaga ini berada di Ibukota Negara, sedangkan propinsi, di Ibukota Propinsi. Sementara yang berhak menjadi pengurus dalam kelembagaan tersebut, berasal dari empat kelompok unsur yakni; asosiasi badan usaha, profesi, perguruan tinggi/pakar  dan unsur pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini memiliki lima tugas yaitu, melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;dan mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa.

20180914-t.-hafnibar

Teuku Hafnibar (Foto: Muhammad Saleh)

Yang jadi soal adalah, sudahkah semua tugas, fungsi dan wewenang itu dilaksanakan LKPJ Aceh. Termasuk membela para pengusaha jasa konstruksi yang bermasalah dengan pemerintah daerah, khususnya saat mengikut proses lelang atau tender?

Alih-alih, yang terjadi justeru kekisruhan. Ini disebabkan, adanya kebijakan pemecatan Teuku Hafnibar, manajer eksekutif oleh pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Aceh.

Pemecatan tersebut berawal dari laporan Hafnibar ke Polda Aceh, terkait dugaan “pengunaan” uang lembaga Rp 440 juta oleh pengurus. Ini berdasarkan hasil audit BPKP Aceh. Hafnibar dinilai telah melakukan perbuatan indisipliner.

Merasa ditelikung, Pengurus LPJK Aceh akhirnya memecat Hafnibar. Dan, serangan balik pun muncul. Hafnibar membawa masalah pemecatan dirinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Alasannya, Surat Keputusan (SK), Nomor: 007/LPJK-01/D/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, tentang pemecatan dirinya, tanpa alasan yang jelas.

Dari sinilah berbagai persoalan di tubuh LPJK Aceh akhirnya terkuak. Mulai dari pengunaan biaya dinas dan rapat hingga jasa atau honor pengurus yang dinilai membengkak. Termasuk biaya lainnya. Misal, dalam data pengeluaran disebutkan adanya bantuan untuk asosiasi. Faktanya, pengurus asosiasi tersebut mengaku tidak menerima.

Lantas, apa saja yang diungkapkan Teuku Hafnibar dan apa penjelasan dari Pengurus LPJK Aceh? (selengkapnya baca edisi cetak, Senin, 17 September 2018).***

"Pileg dan Pilpres 2019" - vote sekarang juga -

Komentar

Loading...