Breaking News

Saleum Untuk Mas Soedarmo

Saleum Untuk Mas Soedarmo
dok. pribadi

Assalamu’alaikum. Wr. Wb.

Bapak Plt Gubernur Aceh, Mayjen (Purn) Soedarmo yang terhormat. Saya doakan semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan sukses menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Sejak dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahyo Kumolo, Kamis, 27 Oktober 2016 lalu di Jakarta. Saya belum pernah sekali pun bertemu dan mewawancai bapak. Saya sadar dan itu wajar, sebab bapak sangat sibuk sekali dan tidak pada tempatnya bagi saya untuk bertemu bapak, diluar tugas profesi saya sebagai wartawan lokal. Begitupun, sebagai rakyat Aceh, saya tak pernah putus untuk terus dan tetap berharap kepada bapak agar Pilkada Aceh serentak, 15 Februari 2017 mendatang, dapat berjalan aman, damai, netral dan tanpa aksi teror maupun intimidasi. Saya dan rakyat Aceh sudah cukup lelah bapak!

Itu sebabnya, sebagai rakyat Aceh, saya ‘tak sepakat’ ketika Gubernur Aceh saat itu, dr. Zaini Abdullah atau akrab disapa Abu Doto, mengusung nama Sekda Aceh Drs H. Darmawan MM sebagai Plt Gubernur Aceh pada Mendagri RI di Jakarta. Alasannya sangat sederhana, bagi saya pribadi, Darmawan memiliki kecenderungan ‘tak netral’ dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah pesta demokrasi lima tahunan yang sedang berjalan ini.

Mungkin bapak sudah tahu. Soal netralitas aparatur daerah memang bukan cerita baru di Aceh. Sebab, sejak terpilih dan menjalankan pemerintahan, calon petahana Zaini Abdullah telah melakukan sedikitnya 13 kali mutasi. Termasuk pejabat yang sudah meninggal dunia. Mulai pejabat eselon IV hingga II. Selain itu, ada beberapa SKPA seperti Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo yang dilaporkan anggota DPR Aceh ke Menpan-RB Jakarta, karena diduga terlibat politik praktis alias ikut ‘berkampanye’ bersama dan untuk Zaini Abdullah di beberapa kabupaten dan kota di Aceh. Atas kondisi ini, bisa jadi sas sus, mutasi yang dilakukan Doto Zaini selama memimpin Aceh, lebih kepada pendekatan ‘setengah kamar’ menjadi ada benarnya.

Terakhir, dari sejumlah Plt Bupati dan Walikota, kabarnya juga diisi oleh para loyalitas Zaini Abdullah. Yang cukup melekat misalnya, Plt Bupati Aceh Tengah Alhudri serta Plt Walikota Sabang, Teuku Asnal. Bisa jadi, inilah jalan alternatif yang dilakukan Zaini Abdullah, setidaknya untuk ‘mengamankan’ langkahnya menuju kursi Aceh-1 pada Pilkada mendatang, setelah gagal mengusulkan Darmawan sebagai Plt Gubernur Aceh.

Sebagai wartawan junior yang menahkodai media pers kecil di Aceh. Saya sadar betul asa dan harapan tersebut, tak mampu mempengaruhi kebijakan elit dan pimpinan negara ini di Jakarta. Karena itulah, aspirasi tadi saya sampaikan pada Ketua DPD PDI-P Aceh, Karimun Usman. Saya yakin, sebagai sesama kader PDI-P, Karimun Usman memiliki link dan komunikasi yang baik dengan Mendagri RI serta Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Seokarno Putri.

Alhamdulillah, harapan saya agar Mendagri RI menunjuk Plt Gubernur Aceh dari Jakarta atau bukan pejabat dari Aceh, menjadi kenyataan. Dan jauh sebelumnya, melalui sejumlah sumber di Jakarta, nama bapak menjadi hangat dibicarakan. Itu sebabnya, izinkan dan maafkan saya jika memanggil bapak dengan sebutan Mas Soedarmo. Sebutan ini jangan diartikan bahwa saya tidak menghargai dan melecehkan bapak. Sebaliknya, hanya semata-mata agar saya tak canggung serta takut, jika sewaktu-waktu bertemu atau mewawancarai bapak.

Maklum saja, sebagai putra Aceh yang lahir dan dibesarkan di Serambi Mekah ini, saya sempat ‘trauma’ dan menjalani hari-hari pahit saat Aceh masih dilanda konflik dulu. Apalagi, menurut informasi, jenderal adalah perwira militer yang cukup lama bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN), yang ketika rezim Orde Baru (Orba) berkuasa, sangat ditakuti dan disegani di negeri ini.

Tahun 2012 lalu, Kantor Redaksi Tabloid MODUS ACEH, tempat saya dan kawan-kawan menyambung hidup, sempat mengalami aksi teror berupa pengranatan. Mobil saya juga ditembak. Ini karena saya dinilai ‘telah’ mengusik  kenyamanan dan kepentingan pemilik modal di Aceh yang berkolaborasi dengan institusi tertentu. Sayangnya, hingga kini saya tak mendapat kabar atau berita apa pun  dari jajaran Kepolisian mengenai siapa aktor dan pelakunya. Berbeda dengan peristiwa yang dialami Kepala Inspektur Aceh saat itu Syahrul Badruddin. Polisi begitu ngotot untuk mengungkapnya sehingga, si pelaku menjalani proses hukum di Mahkamah Militer (Mahmil) Aceh.

Mas Soedarmo Yang Terhormat

Dari kejauhan, searah mata memandang, telinga saya mendengar. Secara terang menderang, mengikuti dan menyimak berbagai pernyataan Mas di media pers lokal dan nasional serta pada berbagai pertemuan resmi maupun terbuka lainnya. Terutama tentang Pilkada Damai Aceh. Penegasan Mas Soedarmo agar rakyat Aceh jangan takut dengan intimidasi dan teror, kini menjadi lentera di gampong-gampong. Dari hasil reportase saya ke beberapa kabupaten dan kota di Aceh, himbauan tertulis Mas, telah diperbanyak dan dibagikan pada masjid-masjid serta warung kopi.

Ada kesan, rakyat sudah mulai berani berbicara dan bersikap. Tapi, saya tak menemukan benang merah, apakah kisruh atribut antara Partai Aceh versus Tim Pemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah di Kembang Tanjong, Pidie serta kader PA versus kader Golkar di Aceh Jaya, adalah efek domino dari himbauan bapak tadi? Semoga saja tidak!

Tak hanya itu, penegasan bapak agar Plt Bupati/Walikota dan PNS harus bersikap netral, juga menjadi ‘vitamin’ dan ‘energi’ baru bagi saya atau mungkin rakyat Aceh, untuk berani datang dan mencoblos pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Insya Allah!

Sejujurnya Mas, itulah untuk pertama sekali saya mendapatkan sosok Plt Gubernur Aceh (bukan berdarah Aceh—red) yang secara terbuka menyatakan komitmenya untuk menjaga dan merawat perdamaian Aceh, khususnya pada kontestasi Pilkada Aceh mendatang. Dari 16 Gubernur Aceh definitif dan Plt atau Pj, Mas adalah Plt ketujuh belas yang berani bersikap, ditengah mulai redupnya kepercayaan dan kepasrahan rakyat Aceh untuk memasuki Pilkada 2017. Ucapan, sikap dan latar belakang Mas Soedarmo, memberi keyakinan pada saya atau mungkin 5 juta rakyat Aceh atau sedikitnya 3,5 juta yang mengunakan hak pilihnya, bahwa Mas Soedarmo mampu mereduksi berbagai anasir dan kemungkinan terjadinya ‘konflik’ jika tak elok disebut pergesekan pada Pilkada mendatang.

Begitupun Mas Soedarmo, dua pekan terakhir, saya menjadi kurang semangat dan bergairah tat kala membaca dan mendengar pernyataan Mas di media pers yang mulai cenderung ‘keras’ dan (maaf) tendensius. “Tangkap PNS yang Hadiri Kampanye”. (Harian Serambi Indonesia, Kamis, 10 November 2016, halaman 6). Termasuk pernyataan Mas di media serupa bahwa: Legislatif Tidak Mencampuri Program Eksekutif! Pernyataan ini sempat menimbulkan reaksi dari Azhari Cage, salah satu anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh. Menurut saya pernyataan Mas justeru, mulai melahirkan 'keragu-raguan' jika tak elok disebut bias atau anomali. Disatu sisi Mas Soedarmo mengajak rakyat Aceh untuk melawan teror dan intimidasi, di sisi lain pernyataan Mas juga belum mencerminkan komitmen Mas untuk menciptakan Pilkada yang damai dan nyaman.

Sejujurnya, secara etimologi (tata bahasa) dan latar belakang karir serta pekerjaan, pernyataan Mas tak ada yang aneh dan janggal bagi saya. Setidaknya, berdasarkan pengalaman pribadi saya yang pernah menjadi Anggota Tim Asistensi Presiden RI BJ. Habibie Untuk Urusan Penyelesaian Konflik Aceh (2000-2001) yang dipimpin almarhum Haji Usman Hasan. Ketika itu, antara medio 2000-2001, adalah masa-masa genting, kondisi dan hubungan Aceh-Jakarta. Hampir tak ada hari yang tidak saya jalani (menemani) Usman Hasan, untuk berdiskusi dengan beberapa jenderal TNI aktif di Jakarta. Kami, mengkaji dan meretas jalan damai bagi Aceh. Disamping, pengalaman saya sebagai Staf Ahli Pj. Gubernur Aceh Mustafa Abu Bakar (2006) yang juga anggota tim sama dengan saya serta menjadi anggota Tim Asistensi Gubernur Aceh Zaini Abdullah (2015). Sedikitnya, saya paham dan mengerti bagaimana praktik 'culas' yang terjadi di tubuh pemerintahan sehingga hampir saja saat itu, Mustafa Abu Bakar, kehilangan cara untuk 'mencuci' berbagai baju kotor di tubuh Pemerintah Aceh. Doktrin semacam itu juga saya peroleh dari ayah, seorang veteran pejuang kemerdekaan RI. 

Mas Soedarmo Yang Saya Hormati.

Saya dibesarkan dan memperoleh perkaderan di Pemuda Pancasila (PP), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), salah satu organisasi mahasiswa yang saat ini sedang menjadi buah bibir, karena adik-adik saya sedang berurusan dengan aparat Kepolisian yang diduga sebagai biangkerok kegaduhan dari aksi demontrasi Bela Islam Jilid II, 4 November 2016 lalu di Jakarta. Itu sebabnya, dalam perjalanan karir saya sebagai mantan aktivis mahasiswa dan wartawan, saya sering bersentuhan dengan dunia intelijen juga. Karena itu wajar, dalam suasana dan kondisi Aceh hari ini, kehadiran Mas yang hanya sekitar tiga atau empat bulan di Aceh, diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi terlaksananya tata kelola pemerintahan Aceh yang boleh disebut sejak sepuluh tahun terakhir, carut marut.

Kondisi ini tentu saja linier dengan posisi Mas Soedarmo sebagai seorang perwira tinggi TNI-AD yang kaya pengalaman intelijen. Mas juga sangat memahami karakteristik dan kearifan lokal Aceh. Salah satunya, rakyat Aceh sangat menghargai tamu. Dan, cenderung tak berani bersikap, apalagi berbeda pendapat dengan tamu. Berbeda jika Plt Gubernur Aceh saat dijabat Mustafa Abu Bakar (Pilkada 2007) dan Tarmizi A Karim (Pilkada 2011), entah karena keduanya berdarah Aceh, maka kritik datang dari berbagai arah mata angin.

Mas Soedarmo Yang Terhormat.

Kemajuan teknologi informasi saat ini, khususnya media sosial (medsos) telah menghilangkan berbagai sekat dan ruang. Itu sebabnya, berbagai informasi yang ketika Orde Baru dinilai rahasia, kini menjadi terbuka. Makanya, ketika Mas menegaskan soal netralitas aparatur sipil pada Pilkada Aceh mendatang, ingatan saya menerawang entah kemana-mana. Sebab, persoalan dukung mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, menurut saya hingga saat ini masih anomali, antara keinginan partai politik pengusung dengan elit di Jakarta.

Saya bingung Mas, sebagai wartawan junior, saya menerima dan mendapat berbagai informasi, terkait pesta demokrasi tadi. Ada yang menyebutkan, pasangan calon Tarmizi A. Karim-Teuku Maksalmina Ali, mendapat restu dari Istana Negara, Jakarta atau Presiden RI Joko Widodo. Ini karena peran yang dimainkan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Termasuk adanya berbagai rapat atau pertemuan-pertemuan penting di  Jakarta, baik di Kemenkopolhukam serta beberapa tempat lainnya.

Di sisi lain, pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, didukung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarno Putri, sehingga dua arus dukungan ini, juga ikut menyeret nama institusi atau instansi intelijen lainnya. Intinya, asal bukan pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid yang diback up Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Sukbianto. Tapi saya haqqul yakin, informasi tadi tidaklah benar. Sebab, siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin Aceh untuk lima tahun ke depan, tetap memiliki posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Saya juga percaya, terlalu besar taruhannya, jika elit sipil dan militer di Jakarta, mempertaruhkan reputasinya dan akan jor-joran pada Pilkada Aceh. Itu sebabnya, Mas dikirim ke Aceh.

Di sudut lain, saya pun tak bisa menepis jika informasi ‘liar’ ini tak benar dan valid. Sebab, di lapangan saya sering bertemu, baik sengaja atau tidak, dengan sejumlah jaringan pemangku kepentingan di Jakarta, yang kini berada di Aceh. Katanya, mereka ditugaskan ke Aceh dengan misi tertentu. Nah, lepas benar atau tidak, saya pun sejauh ini belum mendengar dan membaca pernyataan Mas Soedarmono soal netralitas jajaran Kepolisian dan TNI di Aceh. Termasuk independensi pelaksana dan pelaku ‘operasi intelijen’ di Aceh. Sepertinya, Mas menyembunyikan masalah ini. Mas, hanya membidik para Plt Bupati, Walikota dan PNS lainnya, termasuk kepala desa atau keuchik agar netral dalam Pilkada Aceh. Mas juga membangun semangat serta keberanian rakyat Aceh untuk melawan teror dan intimidasi pada Pilkada Aceh mendatang. Ini menjadi penting dan mendasar saya tanyakan, sebab pengalaman Pilkada 2006 dan 2012 silam, netralitas aparat kepolisian dan keamanan (baca TNI) juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat di Aceh. Ibarat membakar jerami, tetap saja ada yang memantik api. Demikian Mas Soedarmo. Saleum. Muhammad Saleh. ***

Komentar

Loading...