Sidang Lanjutan Pembatalan Eksekusi PT KA

Saksi Fakta Beri Keterangan di Hadapan Hakim

Saksi Fakta Beri Keterangan di Hadapan Hakim

Meulaboh | Sidang gugatan sepuluh warga Puloe Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan perusahaan perkebunan PT Kallista Alam serta tergugat intervensi yakni Yayasan HAKA kembali dilanjutkan.

Sidang yang berlangsung, Selasa, (20/8/2019) tersebut menghadirkan saksi fakta dari penggugat.

Pantauan MODUSACEH.CO, dalam sidang tersebut sempat bersitegang antara pengacara penggugat, Ibenk Syarifuddin Rani dengan Saipuddin Akbar dari KLHK, lantaran dinilai ada beberapa pertanyaan dari Saipuddin Akbar yang menjurus pada hal-hal yang dinilai Ibenk tidak sesuai dengan etika persidangan.

Aksi adu mulut dalam ruang sidang tersebut, berhasil ditenangkan majelis hakim, sehingga sidang dapat kembali dilanjutkan.

Hadir pada sidang tersebut, pengacara penggugat, Ibenk Syarifuddin Gani dan Herman, sedangkan dari KLHK selaku tergugat satu Saipuddin Akbar, serta Bagus Wijayadi.

Dari Tergugat dua atau PT Kallista Alam diwakili pengacaranya yakni Ayi Ramadani serta Rido, untuk tergugat intervensi dihadiri Nurul Ikhsan dan Fahmi Muhammad.

Saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang tersebut ialah Samsuar, mantan Geuchik Pulo Kruet 2006-2012, dan juga Muhammad Hatta.

Dimuka persidangan, Geuchik Samsuar, mengungkapkan jika gugatan yang dilayangkan sepuluh warga Pulo Kruet, yakni Teungku Ilyas, Abdul Rafar, Atip PA, M.Amin, Siti Hawa, Saini, Darma Putra, Mariana dan Musliadi tersebut, setelah memperoleh informasi jika lahan milik mereka akan dieksekusi KLHK, atas perkara gugatan yang dimenangkan KLHK terhadap PT Kallista Alam dengan jumlah lahan mencapai 1,605 hektar dari luas tersebut.

Sebanyak empat ratus hektar merupakan milik warga Pulo Kruet, karena itu pula warga desa tersebut melakukan perlawanan, di Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue, dengan nomor gugatan 01/pdt-bth/2019/pnskm.

Samsuar mengaku, ia mengetahui adanya upaya eksekusi lahan milik warga yang akan dilakukan KLHK awal Agustus 2019 atau sebelum berlangsungnya sidang lapangan.

Lahan yang sedang disengketakan tersebut tidak memiliki hubungan dengan PT Kallista Alam, lantaran lahan tersebut merupakan lahan yang dibagikan pemerintah kepada warga melalui program nasional atau prona, sebab sertifikat lahan tersebut langsung diserahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada masyarakat Pulo Kruet.

“Ada empat ratus hektar semuanya. Lahan itu dikuasai dua ratus warga dengan masing-masing memperoleh dua hektar,” kata Samsuar.

Dihadapan majelis hakim yang dipimpin Arizal Anwar, Edo Juliasnyah dan Rosnainah (anggota) menjelaskan. Lahan tersebut telah dimiliki warga setempat sejak tahun 2008 lalu.

Ia menerangkan, adanya informasi akan dilakukannya eksekusi lahan milik PT Kallista Alam dan didalamnya milik warga setelah KLHK memenangi sidang gugatan perdata atas PT Kallista Alam terkait, persoalan lingkungan, yang menyatakan lahan tersebut merupakan hutan lindung.

Di lahan seluas 400 hektar tersebut lanjutnya, juga ada lahan miliknya yang juga ia peroleh dari Prona. Lahan itu, kata dia, diperoleh warga setelah diusulkan ke Pemerintah Aceh agar lahan, yang izinnya dibatalkan oleh Gubernur Aceh.

“Sebelum dilakukan pembagian saat itu, kami membentuk kelompok. Sebagai pengurusnya saat itu ada M Amin, hingga akhirnya tanah itu disetujui,” ungkapnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ia mengetahui adanya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan itu, Samsuar menyebutkan ia mengetahuinya.

Dan menurut Samsuar, luas Karhutla saat itu yang ia ketahui hanya berjumlah 13 hektar. Lahan yang terbakar tersebut merupakan milik warga yang luasnya mencapai 400 hektar.

Dari luas lahan yang terbakar tersebut kata dia, merupakan milik para penggugat yang saat ini melakukan gugatan di Pengadilan Suka Makmue.

Namun, Samsuar mengaku tidak tahu penyebab dari kebarakan lahan seluas 13 hektar tersebut, serta juga tidak mengatahui adanya kebakaran lahan yang lebih luas dari lahan tersebut, seperti gugatan yang pernah dilayangkan KLHK terhadap Kallista Alam saat di Pengadilan Negeri Meulaboh yang perkaranya dimenangkan KLHK ketika itu.

Samsuar mengaku kejadian Karhutla di kawasan Rawa Tripa tepatnya Desa Pulo Kruet hanya terjadi di tahun 2011. Saat itu KLHK ikut mempidanakan PT Kallista Alam atas tindakan perusakan lingkungan terkait pembakaran lahan.

Bahkan ia mengaku sempat jadi saksi dalam sidang pidana tersebut.

Meski mengetahui KLHK saat itu melakukan tuntutan pidana terhadap PT Kallista Alam, namun ia tidak pernah tahu jika KLHK melakukan gugatan perdata atas kasus tersebut, dan berujung pada upaya eksekusi yang akan dilakukan kementerian tersebut, yang didalamnya ada lahan milik masyarakat.

Sidang pemberian keterangan saksi fakta tersebut selesai pada pukul 17.40 WIB, dan akan dilanjutkan kembali,  Selasa 27 Agustus 2019 pekan depan, dengan agenda mendengar keterangan saksi fakta.***

Komentar

Loading...