Sidang Lanjutan Korupsi Ternak di DKPP Lhokseumawe

Saksi Ahli: Semua yang Terlibat Harus Bertanggungjawab!

Saksi Ahli: Semua yang Terlibat Harus Bertanggungjawab!
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dr. Fery Tanjung, saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menjelaskan. Semua yang terlibat dalam pemufakatan satu korupsi, harus bertanggungjawab.

Penegasan itu disampaikan Fery Tanjung, saat menjadi saksi ahli dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh, Senin (29/10/18) sore.

Fery Tanjung dimintai pandaangannya dalam sidang lanjutan, perkara korupsi pengadaan ternak Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe senilai Rp 14 miliar lebih, yang melibatkan tiga tersangka, yakni Rizal Kepala DKPP Lhokseumawe dan dua stafnya, Dahlina (47) Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ismunazar (43) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menurut Fery Tanjung, dana pengadaan ternak yang mencapai Rp 14 miliar lebih itu sebenarnya harus dilelang. Jika pun di pecah –pecah atau dalam satu paket senilai Rp 200 juta kebawah juga harus dibuat kontrak. Tidak cukup dibuat Surat Pemesanan Barang (SPB) saja.

“Walaupun disuruh atasan, ketiga terdakwa ini juga harus bertanggungjawab. Karena, dalam dokumen itu ada tandatangan terdakwa. Secara hukum, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kan ada itu, fungsi cek and balance. Kenapa terdakwa tidak malakukan,” tegas Fery Tanjung di hadapan Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh, Elly Yurita,SH., MH (ketua) bersama Dr. Edward dan Nani Sukmawati, SH. (anggota).

Selain itu, kata Fery Tanjung, proses pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2010. Jika melanggar dari aturan tersebut, maka telah melanggar secara hukum. Itu sebabnya, dalam sebuah pengadaan, baik KPA, PPK, dan PPTK harus menganut sistem akuntabel dan taat aturan.

“Begini ya, semua yang terlibat dalam satu kasus, baik yang melakukan tandatanga maupun yang terlibat meminta atau menyuruh juga harus bertanggungjawab. Asal, bisa dibuktikan secara hukum,” tegas Fery Tanjung.

Pada sidang kali ini, ketiga tedakwa dihadirkan dalam ruangan sidang. Mereka adalah, Ismunazar, Dahlina, Rizal . Sementara, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhoksemawe dipimpin Fery Ihsan, S.H., MH.

Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan dan ditemukan data, adanya dugaan pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.

Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu, menetapkan tiga tersangka, yakni Dahlina (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ismunazar (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Rizal Kepala DKPP Lhokseumawe. Sidang tersebut ditunda dan dilanjutkan Senin pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...