Sidang Lanjutan Damkar

Saksi Ahli BPKP Sebut Kerugian 4 miliar lebih

Saksi Ahli BPKP Sebut Kerugian 4 miliar lebih
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Aceh tahun anggaran 2015, Jumat, (15/9/17).

Sidang itu dipimpin T. Syarati SH, MH bersama Faisal Mahdi SH, MH dan Dr. Edward, menghadirkan saksi ahli Suproni (Kabid investigasi) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Dalam kesaksiannya, Soproni mengatakan. Akibat pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentauan yang ada, maka negara dirugikan Rp 4 miliar lebih, dalam proses pengadaan mobil Damkar itu. Menurutnya, ada tiga hal yang tidak dilakukan  panitia lelang dalam proses pelelangan yaitu; akurasi, validasi, analisis. “Kami bekerja satu tim, kami periksa fisik, kami datangi penyidik, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), baru kami putuskan, bahwa dalam pengadaan ini, tidak sesuai prosedur,” jelas Suproni.

Begitupun, pada awal pengadaan damkar panitia pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS), padahal itu sangat penting sebagai dasar dalam pengadaan. Sehingga dalam proses selanjutnya tidak salah. Menurutnya, PT Dheza Karya Perdana, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguana Anggaran (PA) harus bertanggungjawab dalam kesalahan proses lelang ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menetapkan dan menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Rp 17,5 miliar. Empat tersangka tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Siti Maryami, Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial, serta Dheni Okta Pribadi dan Ratzianti Yusri selaku Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana.

Ketika itu, Kepala Kejari Banda Aceh Husni Thamrin mengatakan, keempat tersangka akan dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, sidang ditunda dan akan dilanjutkan, Jumat pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi dari BPKP.***

Komentar

Loading...