LHP BPK RI Tahun Anggaran 2017

Rupanya, Pemberian Beban Kerja di Bappeda dan Inspektorat Aceh Belum Memperhatikan Azas Kepatutan

Rupanya, Pemberian Beban Kerja di Bappeda dan Inspektorat Aceh Belum Memperhatikan Azas Kepatutan
Kepala Bappeda Aceh Gelar Briefing Awal Tahun 2018 dengan Pejabat Struktural/Sumber Foto: BAPPEDA.ACEHPROV.CO.ID
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Aceh, Nomor 3.C/LHP/XVIII.BAC/05/2018, tanggal 21 Mei 2018 menyebutkan. Pemberian tambahan penghasilan beban kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda)  dan Inspektorat Aceh, belum ditetapkan berdasarkan perhitungan atau analisa beban kerja dan belum mempertimbangkan azas kepatutan.

Menurut LHP BPK RI tahun anggaran 2017, Pemerintah Aceh menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp 2.451.731.489.462. Dari jumlah itu, realisasinya Rp 2.270.243.261.916 atau 92,60 persen. Fulus sebesar itu dianggarkan untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan anggaran Rp 38.072.334.800 dan realisasi sebesar Rp 32.998.347.653 atau 86,67 persen dari anggaran.

20180717-list-beban-kerja

Sumber: LHP BPK RI TA 2017

Jelas LHP BPK RI yang berkantor di Jalan T. P. Nyak Makam, Banda Aceh itu, berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017, anggaran beban kerja tersebut terdiri dari honorium atas jabatan fungsional Pengguna Anggaran,  Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pembantu Penerimaan, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Selain itu, terdapat dua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dari 52 SKPA yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selain atas jabatan fungsional, yaitu Bappeda dan Inspektorat.

Berdasarkan tabel empat, BPK RI Perwakilan Aceh menyebutkan, untuk Bappeda anggarannya Rp 9.741.600.000 dengan realisasi Rp 8.032.846.260 (82,45 persen). Kemudian Inspektorat Rp 3.393.950.000 realisasi Rp 3.082.139.196 (90,81 persen).

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada Bappeda dan Inspektorat Aceh, itu didasari pada Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 07 tahun 2017, tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada PNS di lingkungan Bappeda, Sekretaris Daerah Aceh, Asisten Sekretaris Daerah Aceh dan Kepala Biro Hukum Sektariat Daerah Aceh.***

Komentar

Loading...