Tidak Berpedoman Qanun 2013

Rumah Sakit Regional Tipe B di Bireuen Terancam Gagal

Rumah Sakit Regional Tipe B di Bireuen Terancam Gagal
Penulis
Rubrik

Bireuen | Rumah Sakit Regional Tipe B yang rencananya akan dibangun Pemerintah Kabupaten Bireuen di Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen terbentur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Itu sebabnya, bila itu tidak direvisi DPRK setempat, maka rumah sakit itu bakal terancam gagal. “Dalam Pasal 72 ayat 1 RTRW disebutkan, Rumah Sakit Regional Tipe A berada di Kecamatan Kota Juang dan Peusangan. Kedua Rumah Sakit Regional Tipe B berada di Matang Geulumpangdua tepatnya di Blang Asan. Qanun RTRW ini disahkan pada 2013,” terang Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad kepada media ini di ruang kerjanya, Jumat (4/1/2019).

Akibat terbentur dengan Qanun RTWR ini, tim pembebasan lokasi untuk rumah sakit itu kemudian berkoordinasi dan meminta DPRK agar menghapus atau merevisi qanun dan meminta agar dalam qanun dituliskan RTRW disahkan, satu ayat Rumah Sakit Regional Tipe B lokasinya di Cot Buket.

Namun upaya itu tidak serta-merta ditanggapi DPRK Kabupaten Bireuen. Menurut DPRK Bireuen, qanun yang telah disahkan tidak semudah itu direvisi. ”Qanun RTRW bukan dari satu tahun ke tahun berikutnya disahkan. Tapi untuk 30 tahun, karena itu DPRK wajib mempelajari. Jika ada masalah, silakan koordinasi,” ungkap Ketua DPRK.

Kata Ridwan, tim pembebasan lokasi sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pihaknya untuk bisa melakukan pembayaran. ”Mereka tidak bisa membeli tanah, karena tidak sesuai RTRW. Mereka cari lokasi tidak sesuai dengan RTRW,” tegas Ridwan kembali.

RTRW ini tambah Ridwan lahir tahun 2013, sedangkan program Rumah Sakit itu 2014. “Nah, sampai saat ini Bupati Saifannur belum meminta atau mengirim surat agar RTRW itu direvisi. Baru sebatas tim pembebasan lahan yang berkoodinasi,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya tidak keberatan apabila qanun itu direvisi. ”Yang penting cocok tempat, tidak bermasalah dan masyarakat juga menginginkannya,” tegasnya.

Namun kritik Ridwan, seharusnya sebelum dianggarkan anggaran Rp 12 miliar untuk pembebasan lokasi, jika ada rencana pemindahan lokasi, kenapa tidak disebutkan sebelumnya. “Apa itu salah kami dari DPRK atau orang Pemkab Bireuen. Lokasi ini bertentangan dengan undang-undang. Kalau mereka mau pindah kenapa tidak dari dulu,” tegasnya lagi.

Masih kata Ridwan anggaran yang telah ada untuk pembebasan lokasi itu belum terealisasi. Dan itu akan jadi Silpa. Katanya, DPRK tidak ada upaya untuk tak merevisi qanun itu, bila memang semua pihak cocok dan sesuai degan aturan yang berlaku. “Namun sayang mereka tidak berpedoman kepada undang-undang untuk mengambil lokasi,” ungkapnya.

Bila dalam 10 bulan lagi belum terealisinya maka nasibnya akan sama dengan IPDN, yakni gagal berdiri. Semoga tak gagal lagi.***

Komentar

Loading...