Pemuda Aceh Utara "Bek Teungeut"

Realistis Membaca Realitas

Realistis Membaca Realitas
Lintas Nasional

MODUS ACEH.CO | Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD I), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Wahyu Saputra mengingatkan pemuda Kabupaten Aceh Utara, tidak hanya fokus mengurusi proyek. Pemerintah Kabupaten kata dia, tidak mampu menampung semua itu dengan kondisi defisit anggaran saat ini. Masyarakat harus lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di Aceh.

"Aceh tanah keramat, tanahnya para syuhada. Apapun bisa ditanam dan yang di tanam pasti berhasil. Untuk bersaing,  pemuda Aceh Utara harus lebih berani lagi dalam menciptakan produk-produk lokal. Ciptakan produk yang mampu bersaing dan yang produktif, pasti tidak akan kita sia-siakan. Kita akan bantu melalui pelatihan-pelatihan dan bantuan," kata Wahyu Saputra.

Tak hanya itu, Wahyu juga menegaskan. "Pemuda Aceh Utara tidak boleh diam. Coba periksa berapa persen tanah di Aceh Utara yang dikuasai perusahaan asing. Negara ini sedang digoyang pihak asing. Ada 60 persen minyak, gas, dan perkebunan di Indonesia milik perusahaan asing. Sawit-sawit yang kita miliki saat ini dikelola perusahaan asing," sambung Wahyu.

20180501-polres-aceh-utara

kompas.com

Nah, entah karena fakta itu pula, Wahyu Saputra mengajak pemuda Aceh Utara, khususnya yang tergabung dalam KNPI untuk lebih realistis melihat realitas yang ada. Tentu, ini bukan tanpa alasan. Soal anggaran pembangunan misalnya. Tak ada bantahan jika Kabupaten Aceh Utara mengalami defisit anggaran, yang menjadi beban utang selama tahun anggaran 2017. Jumlahnya pun tak sedikit, Rp 173,6 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp 30 miliar yang tertampung dalam Rancangan APBK 2018.

Tragisnya, jumlah utang ini harus dibayar (kewajiban) Pemkab Aceh Utara dalam anggaran 2018, senilai Rp173,6 miliar lebih. Jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan Surat Perintah Pembayaran (SPM) setelah tutup tahun anggaran.

Bayangkan pula, dari total tersebut, sekitar Rp 98 miliar lebih bersumber dari belanja langsung, baik yang terikat dengan pihak ketiga maupun belanja rutin di setiap SKPK. Tak hanya itu, dari total beban utang tersebut, yang mampu ditampung pembayarannya dalam Rancangan APBK 2018 hanya Rp 30 miliar. Sisanya Rp 162,47 miliar lebih belum tertampung.

Kenapa itu terjadi? Salah satunya, karena pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat pada APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2017. Pengurangan DAU mencapai Rp 20,29 miliar, sedangkan pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat tidak disalurkan pada Triwulan IV-2017 senilai Rp 35,97 miliar.

Hanya itu? Tunggu dulu. Pemuda Aceh Utara (Pengurus DPD II KNPI Aceh Utara) juga jangan “teunget” (tidur) dengan persoalan kemiskinan yang terjadi di kabupaten yang sempat dijuluki; Kota Petro Dolar ini. Bayangkan, Kabupaten Aceh Utara menempati urutan pertama penduduk paling banyak miskin atau termiskin di Aceh, yakni mencapai 118.740 jiwa. Sedangkan urutan kedua hingga kelima secara berurut, yaitu Pidie 92.350 jiwa, Bireuen 71.540 jiwa, Aceh Timur 63.670 jiwa, dan Aceh Besar 62.720 jiwa. Paling sedikit Kota Sabang 5.980 jiwa karena jumlah penduduknya sedikit. Sedangkan Banda Aceh mencapai 19.230 jiwa penduduk miskin.

Bergerak lurus, soal pengangguran, Aceh Utara juga kabupaten pertama terbanyak di Aceh yaitu, mencapai 11,02 persen, kedua Kota Lhokseumawe 10,51 persen, ketiga Aceh Besar 8,49 persen, keempat Aceh Timur 8,42 persen, dan kelima Pidie 7,64 persen. Nah, karena defisit anggaran, maka berpengaruh pada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Disebut-sebut, ada 23 faktor yang menjadi penyebab kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Termasuk di Aceh Utara. Dua faktor penyebab tadi adalah, karena peredaran narkoba di kalangan masyarakat dan pelajar semakin marak. Kedua, karena tidak stabilnya harga komoditi rakyat.

Terkait narkoba, sepanjang 2017 lalu, Kepolisian Resor (Polres) Aceh Utara, menangani 99 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 147 orang. Kasus sabu-sabu dengan jumlah tersangkan 114 orang, kasus ganja 32 orang dan kasus ekstasi satu orang. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari 99 kasus narkoba itu meliputi sabu-sabu seberat 3.035,27 gram per brutto, ganja seberat 138.475,42 kilogram dan ekstasi seberat 4,80 gram. Secara keseluruhan pengunaan narkoba di Aceh Utara meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016, hanya 54 kasus.

Karena itulah, sekali lagi, pemuda Aceh Utara, khususnya Pengurus KNPI harus mengambil peran dan menjadi agen perubahaan bagi pembangunan daerah, sekaligus pencegah terhadap peredaran narkoba. Bukan "teunget". Pertanyaannya adalah; mampu dan beranikah? Bek gadoh jet langet (jangan berangan-angan) sebab waktu yang akan menjawabnya (habis).***  

Komentar

Loading...