Hingga Pukul 00,00 WIB, Jumat, 19 April 2019

Real Count Versi Pemilu Jurdil2019 Nyatakan Prabowo-Sandiaga Unggul 60,2 Persen

Real Count Versi Pemilu Jurdil2019 Nyatakan Prabowo-Sandiaga Unggul 60,2 Persen
Hasil real count versi Jurdil 2019 (dok.MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Hingga pukul 00.00 WIB, Jumat, 19 April 2019, Real Count Pemilihan Presiden 2019  menggunakan aplikasi JURDIL2019 menunjukkan angka paslon 02, Prabowo-Sandiaga meraih 60,2 persen, sementara Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih 37, 9 persen.

Sebelumnya, dari hasil quick count enam lembaga survei yang dipantau oleh CNNIndonesia.com seperti Litbang Kompas, Indo Barometer, LSI Denny JA, Median, Kedai Kopi dan CSIS, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan angka rata-rata di atas 54 persen.

Namun, hasil tersebut dibantah dengan hasil real count internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Paslon nomor urut 02 itu mengaku mendapat perolehan suara 62 persen. Ia pun menggelar sujud syukur atas klaim kemenangan itu. "Saya yakin ini hasil dari ahli statistik dan ini tidak akan berubah banyak," kata Prabowo, Rabu (17/4).

Menurut Prabowo, perolehan suara itu berdasarkan suara yang diambil dari 320 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2019 atau sekitar 40 persen. Selain hasil dari real count internal, Prabowo juga dimenangkan oleh salah satu lembaga bernama 'Jurdil 2019'. Hingga pukul 00.00 WIB, Jumat (19/4/2019), Prabowo-Sandiaga meriah 60,2 persen, sementara Jokowi-Ma’ruf Amin, meraih 37, 9 persen. Hasil ini berdasarkan 4180 TPS dari 34 provinsi.

20190420-jurdil1

Jurdil 2019 digagas aktivis alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) 1973. Anggota Jurdil 2019 Rulianti menyatakan, lembaganya tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemantau Pemilu 2019 dengan nomor sertifikasi Akreditasi: 063/BAWASLU/IV/2019. Ia mengaku mendapatkan akreditasi dari Bawaslu pada 1 April 2019.

Hanya saja, kata Rulianti, lembaganya terdaftar atas nama PT Prawedanet Aliansi Teknologi. Ia mengatakan inisiatif membuat Jurdil 2019 muncul di waktu yang cukup dekat dengan Pemilu 2019. Walhasil, mereka tidak sempat untuk membuat badan hukum resmi dengan nama Jurdil 2019 dan memakai 'bendera' bernama PT Prawedanet Aliansi Teknologi.

"Kita mungkin sebulan sebelumnya ya udah apply [ke Bawaslu sebagai pemantau Pemilu]. Biasanya LSM yang apply kita kan PT ya, tapi kita punya PT yang bergerak di bidang IT jadi ya akhirnya kita dapat. Karena harus badan hukum terdaftar," kata Rulianti saat ditemui CNNIndonesia.com di wilayah Tebet, Jakarta Selata, Kamis (18/4/2019).

Berdasarkan Pasal 435-447 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemantau pemilu harus memenuhi syarat untuk bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi, serta memperoleh izin dari Bawaslu.

Rulianti menyatakan lembaganya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Ia mengatakan sumber dana lembaganya berasal dari kantong anggota sendiri.   "Kami independen, ini dananya dari relawan dan anggota kami masing-masing," kata dia.

Meski terdaftar sebagai pemantau pemilu oleh Bawaslu, Jurdil 2019 juga mengeluarkan hasil penghitungan suara Pilpres 2019. Dalam situs resmi jurdil2019.org, tercantum bahwa lembaga tersebut menggunakan metode 'real quick count'.

Anggota Jurdil 2019 Alita mengaku memiliki 6.000 relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka, kata dia, bertugas untuk mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS-TPS. Hasil penghitungan suara di TPS itu kemudian dicatat dan disampaikan oleh relawan melalui aplikasi bernama Jurdil 2019. Selain data berupa tulisan, relawan juga diwajibkan untuk mengunggah foto form C1 plano yang berisi catatan hasil penghitungan suara dari TPS.

Foto itu berfungsi untuk memverifikasi data tulisan yang dikirimkan oleh relawan tersebut. Data-data dari relawan itu kemudian dikumpulkan dalam satu server milik Jurdil 2019. Dari situ, tim IT dan statistik menghitung data tersebut, kemudian hasilnya disampaikan di website jurdil2019.org.

Namun, dia mengaku pihaknya tidak mampu untuk merekapitulasi data dari seluruh TPS yang berjumlah 813.350 unit. Walhasil, proses rekapitulasi di Jurdil2019 akan berhenti apabila sudah mencapai titik stabil. Titik stabil yang dimaksud adalah apabila jumlah data dari form C1 plano terus bertambah, namun tidak ada lonjakan jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Jumlah tersebut diklaim sudah mewakili hasil perhitungan suara secara keseluruhan. "Kalau angkanya (persentase perolehan suara pasangan calon) enggak banyak berubah tapi jumlah TPS-nya bertambah, terus artinya sudah mencapai kurva stabilnya dia," ujar dia.

Data yang diperoleh oleh Jurdil 2019 juga akan digunakan sebagai pembanding hasil rekapitulasi KPU. Apabila dirasa ada kecurangan atau keanehan dalam penghitungan suara, mereka akan melawannya dengan data-data yang didapatkan oleh relawannya itu. Alita menjamin data yang dikeluarkan lembaganya itu valid dan dapat dipercaya. Ia juga memastikan bahwa lembaganya independen dan tidak menerima pesanan dari salah satu peserta pemilu.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut lembaga tak terdaftar yang mempublikasikan hasil quick count melanggar peraturan. Diketahui, verifikasi nama lembaga survei dan quick count pada Pemilu 2019 sendiri dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan Bawaslu. Bawaslu hanya berwenang mendaftar lembaga pemantau pemilu. KPU sebelumnya menyebut ada 40 lembaga survei yang terdaftar sebagai penyelenggara quick count. Dari daftar nama itu, tak tercantum nama 'Jurdil 2019' maupun 'PT Prawedanet Aliansi Teknologi'.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyebut lembaga lain di luar 40 lembaga yang sudah terdaftar dilarang melakukan survei atau hitung cepat yang dipublikasikan ke publik. "Jika ada selain 40 lembaga survei itu merilis hasilnya, itu pelanggaran," kata Wahyu, dikutip dari Antara.

Sebaliknya, Jurdil 2019 memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi, meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas hasil Pilpres menggunakan aplikasi Jurdil 2019, yang merupakan sistem Real Count independen yang dapat memberikan secara cepat hasil perhitungan pemungutan suara yang jujur dan adil.

Aplikasi JURDIL2019 juga dapat melayani pelaporan pelanggaran bilamana ditemukan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan langsung dari aplikasi menggunakan format teks atau multimedia.***

 

Komentar

Loading...